Ahok Vs DPRD, Begini Dewan Siasati Gaji Telat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Gubernur DKI, Basuki T Purnama (tengah), bersama para anggota DPRD usai sidang Paripurna Istimewa DPRD di Gedung DPRD, Jakarta, 14 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Plt Gubernur DKI, Basuki T Purnama (tengah), bersama para anggota DPRD usai sidang Paripurna Istimewa DPRD di Gedung DPRD, Jakarta, 14 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Konflik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015 tak hanya berimbas bagi program-program pembangunan. Kekisruhan ini ini juga berdampak telatnya pembayaran gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI. Namun beberapa legislator menanggapi santai keterlambatan pembayaran gaji ini.

    Menurut seorang legislator dari Partai Demokrat yang enggan disebutkan namanya,  pembayaran gaji yang telat tidak terlalu mempengaruhi kehidupannya sehari-hari karena dia memiliki tiga rumah jamur tiram seluas 300 meter persegi di Ciawi, Jawa Barat. "Saya tak panik walaupun gaji telat dibayarkan, karena saya memiliki sampingan," tuturnya ketika dihubungi Tempo, Selasa, 24 Februari 2015.

    Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/6865/SJ tertanggal 2 November 2014 tentang Percepatan Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015, jika pengesahan APBD telat, anggota Dewan dan Gubernur bakal diberi sanksi tidak menerima gaji selama 6 bulan.

    Legislator partai berlambang mirip logo Mercy itu menjelaskan, dalam sehari dia bisa memperoleh uang Rp 1,5 juta dari rumah jamur miliknya. Tiga rumah jamur miliknya mampu mempekerjakan sekitar 12 orang. "Kalau pas panen raya, saya bisa dapat Rp 2-3 juta," ujarnya.

    Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu anggota Dewan dari partai berlambang Ka'bah. Dia menuturkan, walaupun istrinya sempat mengeluhkan telatnya pembayaran gaji, dia dan keluarganya bisa bertahan karena memiliki bisnis. "Saya memiliki biro jasa umrah dan haji," ujarnya.

    Menurut dia, biro haji dan umrah yang didirikannya pada 1995 itu bisa memberangkatkan 100 orang dalam sekali perjalanan umrah. Dalam setahun, kata ida, bironya bisa empat kali mendampingi jemaah umrah.

    Dia mengatakan penghasilannya per bulan sebagai anggota Dewan yang hanya Rp 6,4 juta tak sebanding dengan penghasilan dari biro umrah dan hajinya, yang dalam waktu dua bulan bisa menghasilkan Rp 50-100 juta.

    Penghasilan tambahan lain keluarganya, dia menambahkan, didapat dari butik istrinya. "Istri saya memiliki dua butik di Tanah Abang, Jakarta Pusat; dan Koja, Jakarta Utara," ucapnya.

    Dia menegaskan, walau pembayaran gajinya telat, kerjanya sebagai anggota Dewan tak terhambat.

    GANGSAR PARIKESIT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.