Menteri Tjahjo Beri Waktu Sepekan DPRD-Ahok Putuskan APBD  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana meluapkan emosinya usai kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Rapat yang digelar terkait kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 berakhir ricuh dan belum ada penyelesaian. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana meluapkan emosinya usai kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Rapat yang digelar terkait kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 berakhir ricuh dan belum ada penyelesaian. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan memberi waktu sepekan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta untuk menyelesaikan konflik pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara internal. Kementerian sudah menutup mediasi dengan pemerintah daerah. (Baca: Korupsi UPS APBD 2014, Ahok Bakal Diperiksa? )

    "Maksimal tanggal 13 Maret 2015. Kami tunggu political will dari Gubernur dan DPRD," kata Tjahjo di Balai Diklat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.

    Pekan lalu, Kementerian menggelar mediasi antara DPRD dan Gubernur DKI. Kementerian, kata Tjahjo, juga tengah menyusun rekomendasi solusi berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

    Tjahjo mengatakan tak ingin mendengar adanya upaya saling klaim dana siluman dalam rancangan APBD. Nantinya, Kemendagri hanya mengesahkan satu rancangan yang telah disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif. "RAPBD harus satu. Output harus satu," kata Tjahjo. (Baca: Deadlock, Bagaimana Nasib Mediasi Ahok-DPRD Soal Anggaran)

    Ia yakin pembahasan anggaran ini akan menemukan jalan keluar sebelum tenggat waktu. Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan jalan buntu, Kementerian akan mengeluarkan kebijakan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 314 ayat (4).

    Undang-undang tersebut menyebutkan Mendagri berwenang membatalkan isi APBD jika hasil evaluasi Kemendagri tidak ditindaklanjuti Gubernur dan DPRD dalam waktu tujuh hari. Jika dibatalkan, yang akan berlaku adalah APBD 2014.

    "Kami punya kewenangan. Pokoknya kami tak ingin anggaran DKI terlambat sehari pun. Implikasinya nanti di tender, persiapan pembangunan, dan gaji aparatur," kata Tjahjo.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.