Terungkap, Begini Kongkalikong Dana Siluman APBD DKI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi unit UPS. Wikipedia.org

    Ilustrasi unit UPS. Wikipedia.org

    TEMPO.CO, Jakarta - Akal-akalan untuk menggarong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta Tahun 2014 makin terkuak lebar. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan kongkalikong antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), distributor, peserta, dan pemenang lelang dalam hal penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), penawaran harga, dan penetapan pemenang lelang.

    Dalam penetapan lelang, PPK menggunakan harga distributor yang justru menjadi pemasok dan pemenang lelang. Misalnya dalam pengadaan uninterruptible power supply (UPS) sebanyak 49 unit untuk beberapa sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

    PPK menetapkan HPS hanya berdasarkan harga dari tiga perusahaan distributor. Perusahaan itu adalah PT Istana Multi Media dengan merek Philotea/120 kvA, PT Duta Cipta Artha dengan merek Kehua Tech/FR, dan PT Offistarindo Adhiprima dengan merek AEC/ALP. Tiga distributor ini juga pemasok dan pemberi surat dukungan bagi perusahaan peserta dan pemenang tender lainnya.

    Pengurus Badan Pekerja ICW Firdaus Ilyas mengatakan pemenang lelang tidak memiliki kualifikasi untuk pekerjaan pengadaan buku, UPS, printer 3D, dan scanner. "Perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki rekam jejak dalam pengadaan barang. Namun, panitia lelang justru meloloskan sebagai pemenang di Jakarta," kata Firdaus, Kamis, 26 Maret 2015.

    Misalnya, dalam kasus dugaan korupsi UPS, PT Frislianmar Masyur Mandiri belum memiliki pengalaman dalam pengadaan UPS dan alat sejenis. Perusahaan ini hanya pernah menjadi penyedia untuk pengadaan maintenance, spareparts, material, dan peralatan sarana bantuan navigasi pelayaran di Kementerian Perhubungan 2014.

    Anggota Badan Pekerja ICW lainnya, Febri Hendri, mengatakan Alex Usman (ketika itu menjadi Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat) diduga mengarahkan spesifikasi barang pada perusahaan tertentu.

    Menurut Febri, spesifikasi barang yang dibuat Alex selaku PPK dalam pengadaan UPS, printer 3D, dan scanner mengacu pada spesifikasi barang dari pabrik atau pemasok tertentu. UPS mengacu pada spesifikasi dari Tiongkok dan Taiwan.

    LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.