Rumah Dihalangi Tembok, Denni Lapor ke Komnas HAM!  

Reporter

Rumah Denni Akung ditembok oleh Warga Peduli Perumahan Bukit Mas. Tak ada akses untuk keluar kecuali secuil ruang cukup untuk satu orang. TEMPO/Vindry Florentin

TEMPO.CO, Jakarta - Denni Akung melaporkan penembokan di depan rumahnya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Denni menyesalkan ulah masyarakat yang menamakan diri Warga Peduli Perumahan Bukit Mas (WPPBM), yang membangun tembok setinggi 2 meter tepat di depan rumahnya. “Ini sudah melanggar hak asasi manusia, kami berharap Komnas HAM menyelidikinya,” kata pengacara Denni, Djalu Arya Guna, di kantor Komnas, 4 November 2015.

Rumah Denni terletak di Jalan Cakranegara, Blok E, RT 001, RW 15, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Sebelum dibeli pada Juni lalu, rumah itu merupakan milik Heru Isprianto. Saat jual-beli terjadi, menurut Denni, rumah tersebut memang sudah menghadap ke Jalan Cakranegara. Namun, Warga Peduli Perumahan Bukit Mas menilai rumah tersebut tak masuk wilayah Perumahan Bukit Mas sehingga bangunan itu seharusnya menghadap ke Jalan Mawar, yang letaknya di belakang rumah Denni.

Akibat penembokan itu, Denni hanya mendapat sedikit ruang untuk akses masuk-keluar rumah. Mobilnya yang diparkir di garasi tak bisa berkutik. “Pusing, ini sudah sangat menzalimi saya,” ujar lelaki yang bekerja di bidang teknologi informasi ini. Denni berkukuh tak ada yang keliru dengan identitas rumahnya. Berdasarkan sertifikat, surat izin mendirikan bangunan (IMB), serta lembar pajak bumi dan bangunan (PBB), tercantum rumahnya terletak di Jalan Cakranegara.

Menurut Denni, penembokan ini bukan yang pertama kali terjadi. Sehari setelah akad jual-beli terjadi Oktober bulan lalu, perkumpulan Warga Peduli itu langsung membangun tembok di depan rumahnya. Denni kemudian menghancurkan tembok tersebut. Penembokan itu kembali terjadi pada Ahad lalu saat Denni sedang tidur. Dia mengetahui proses penembokan setelah mengecek rekaman kamera CCTV. Sebelum menembok, mereka sempat mengetuk-ketuk pagar rumah Denni.

Keesokan harinya, Denni dipertemukan dengan perwakilan perkumpulan Warga Peduli dan Heru, dengan dimediasi petugas Kelurahan Pesanggrahan. Dalam pertemuan tersebut, Heru bersedia membayar Rp 200 juta, asalkan perkumpulan Warga Peduli membongkar dan tak lagi membangun tembok di depan rumah Denni. “Tapi hasilnya abu-abu, Warga Peduli Perumahan Bukit Mas tidak mengaku ingin kompensasi, tapi juga tidak menolak,” kata Djalu.

Ketua RW 15 Bintaro Lutfi Nahar menyatakan, bangunan di lahan itu dulu memang masuk ke Jalan Mawar dan berada di luar batas Perumahan Bukit Mas. Namun, pemilik rumah saat itu mengubah arah bangunannya ke Jalan Cakranegara dengan izin pengelola perumahan, PT Indo Kisar—saat ini sudah bangkrut. “Ada kompensasi juga untuk masyarakat sebesar Rp 20 juta yang masuk ke kas RW,” kata Lutfi. Sementara itu, Komnas HAM belum memberikan tanggapan atas laporan Denni.

VINDRY FLORENTIN






Tagih Pergub Penggusuran Dicabut, KRMP Sebut Gubernur Anies Baswedan Ingkar Janji

4 Agustus 2022

Tagih Pergub Penggusuran Dicabut, KRMP Sebut Gubernur Anies Baswedan Ingkar Janji

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran menagih janji Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Pergub DKI 207/2016.


Sengketa Tanah SDN Pamulang Timur 1, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Turun Tangan

30 Juni 2022

Sengketa Tanah SDN Pamulang Timur 1, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Turun Tangan

Wakil Wali Kota Tangerang akan memanggil pemilik tanah dan dinas terkait untuk menyelesaikan sengketa tanah SD Negeri Pamulang Timur 01.


Sengketa Tanah, Jalan Akses SD Negeri Pamulang Timur 1 Tangsel di Tutup Ahli Waris

30 Juni 2022

Sengketa Tanah, Jalan Akses SD Negeri Pamulang Timur 1 Tangsel di Tutup Ahli Waris

Ahli waris Satiri menutup akses jalan masuk ke SD Negeri Pamulang Timur 01 Tangsel menggunakan batu dan pasir yang disemen setinggi 50 sentimeter.


Kepala BPN Hadi Tjahjanto: PTSL Mampu Selesaikan Sengketa Lahan hingga Mafia Tanah

29 Juni 2022

Kepala BPN Hadi Tjahjanto: PTSL Mampu Selesaikan Sengketa Lahan hingga Mafia Tanah

Kepala BPN Hadi Tjahjanto meminta agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan digitalisasi layanan pertanahan dipercepat.


Penjelasan Mahfud MD soal Tanah Warga Bogor Hasil Redistribusi yang Disita

26 Juni 2022

Penjelasan Mahfud MD soal Tanah Warga Bogor Hasil Redistribusi yang Disita

Presiden Jokowi meredistribusikan tanah pada warga Kabupaten Bogor. Belakangan SHM milik warga disebut palsu


Lahan Fasos Fasumnya Diduga Dikuasi Mafia Tanah, Warga GAS Gugat Bupati Bogor

22 Juni 2022

Lahan Fasos Fasumnya Diduga Dikuasi Mafia Tanah, Warga GAS Gugat Bupati Bogor

Bupati Bogor, pengembang perumahan, hingga BPN dan notaris juga turut digugat dalam kasus dugaan mafia tanah di Clieungsi itu.


3 Macam Sengketa Tanah Paling Sering Terjadi, Solusinya?

16 Juni 2022

3 Macam Sengketa Tanah Paling Sering Terjadi, Solusinya?

Sengketa tanah sering terjadi dimana lahan tersebut dipermasalahkan oleh dua pihak.


Alasan Jokowi Tunjuk Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria: Menguasai Teritorial

15 Juni 2022

Alasan Jokowi Tunjuk Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria: Menguasai Teritorial

Presiden Jokowi mengungkap alasannya menunjuk Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Mantan Panglima TNI itu sudah paham teritorial.


Bentuk Tim Penilai Vonis Kasus Tanah, Mahfud Md: Ada Masalah Mafia Tanah

2 Juni 2022

Bentuk Tim Penilai Vonis Kasus Tanah, Mahfud Md: Ada Masalah Mafia Tanah

Pembentukan tim penilai vonis-vonis pengadilan itu juga untuk mencermati dugaan keterlibatan mafia tanah.


Konflik Lahan dengan Warga, PT Sentul City Setuju DPR Bentuk Pansus Mafia Tanah

20 Maret 2022

Konflik Lahan dengan Warga, PT Sentul City Setuju DPR Bentuk Pansus Mafia Tanah

Komisi Hukum DPR RI mengusulkan pembuatan pansus mafia tanah untuk menyelesaikan sengketa lahan antara warga PT Sentul City dan warga Bojong Koneng