Ahok Kesal SKPD Salah Isi Anggaran Rp 200 M Jadi Rp 700 M

Reporter

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengenakan kaus Persija saat final Piala Presiden 2015 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 18 Oktober 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meneliti kembali satu per satu rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Akibatnya, pengesahan nota kesepahaman rancangan KUA-PPAS yang seharusnya berlangsung kemarin ditunda pekan depan. Terakhir disepakati bersama Dewan, jumlah total anggaran tahun depan sebesar Rp 66 triliun.

Ahok beralasan tak ingin kasus dugaan korupsi alat catu daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS) yang muncul pada KUA-PPAS tahun lalu kembali terulang. Dia yakin revisi KUA-PPAS tidak menyalahi aturan. Sebab, “Pemotongan anggaran dilakukan sebelum penandatanganan KUA-PPAS,” ucap Ahok, Senin, 23 November 2015.

Sudah lima hari ini Ahok lembur memelototi perencanaan anggaran yang diajukan anak buahnya. Masih ada dinas yang membuat anggarannya secara manual, bukan dengan sistem e-budgeting. Menurut dia, sistem manual membuat anggaran rentan dimanipulasi. “Diganti per lembar per lembar kami enggak tahu,” tutur Ahok.

Temuan Ahok lain, ada satuan kerja perangkat daerah yang memasukkan anggaran yang seharusnya Rp 200 miliar menjadi Rp 700 miliar. Ahok lalu memanggil pejabat yang bersangkutan. “Dia bilang, ‘Maaf, Pak, salah ngisi.’ Gila, salah ngisi pakai Excel,” katanya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah berujar, Pemprov DKI akan melayangkan surat kepada DPRD mengenai revisi setelah Ahok rampung memeriksa perencanaan anggaran. “Kami bikin surat ke Dewan, Dewan cek lagi sesuai atau tidak, baru MoU,” ucapnya di Balai Kota, kemarin.

Revisi KUA-PPAS ini mendapat tanggapan dari Dewan. “Kalau mau menyisir anggaran, ya sejak dari dulu dong,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana. Menurut dia, Ahok tak bisa sepihak mengubah anggaran Rp 66 triliun yang telah disepakati dengan Dewan. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, setelah disepakati bersama SKPD, anggaran tersebut baru bisa dimasukkan ke sistem e-budgeting.

ANGELINA ANJAR SAWITRI | GANGSAR PARIKESIT

Baca juga:
Di Balik Heboh Setya  Novanto: 3 Hal yang Perlu Anda Tahu
Kasus Setya Novanto: Inikah Biang Mahkamah Sulit Diandalkan?  






Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

1 jam lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

1 hari lalu

Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

Buntut insiden tragedi Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 125 orang itu antara lain tuntutan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur.


Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

3 hari lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

3 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

6 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

8 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

9 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

9 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

13 hari lalu

Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

Anies Baswedan memasukkan kampung kota dalam regulasi baru. Menurut dia, tidak ada terminologi kampung dalam aturan lama tata ruang tahun 2014.


Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

15 hari lalu

Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

Anies Baswedan membahas beragam isu termasuk soal politik saat bertemu tiga ketua umum partai politik.