Penyidik Bareskrim Geledah Ruang Ketua DPRD DKI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi (kanan) menunjukan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di Gedung DPRD, 23 April 2015. DPRD memberikan rapor merah atas kinerja buruk yang dijalankan oleh Ahok pada periode 2014. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi (kanan) menunjukan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di Gedung DPRD, 23 April 2015. DPRD memberikan rapor merah atas kinerja buruk yang dijalankan oleh Ahok pada periode 2014. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.COJakarta - Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menggeledah ruang kerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Kedatangan Bareskrim kali ini diduga terkait dengan kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).

    Berdasarkan pantauan Tempo, beberapa anggota Bareskrim tampak sibuk menggeledah ruang kerja Prasetyo. Namun belum ada satu pihak pun yang bersedia memberikan keterangan. Seorang staf DPRD menyebutkan penyidik Bareskrim tiba sejak pukul 14.10. Sampai berita ini ditulis, penyidik belum keluar dari ruangan.

    Bareskrim Mabes Polri tengah mengusut penyelewengan anggaran pengadaan UPS oleh DPRD. Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam kasus UPS, di antaranya Alex Usman, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Jakarta Barat; dan Zaenal Solaeman, pejabat pembuat komitmen pembelian UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Keduanya telah ditahan. 

    Selain itu, Fahmi Zulfikar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat; Muhammad Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat; dan Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima Harry Lo juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Pada akhir Februari lalu, penyidik telah memeriksa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung. Ahok menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam. 

    Setelah menjalani pemeriksaan, Ahok mengaku tidak terlalu ingat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penyidik. Namun, yang jelas, pertanyaan berkaitan dengan awal mula rancangan pengadaan UPS muncul serta pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Ada 20 pertanyaan standar," kata Ahok, Kamis, 25 Februari 2016.

    Adapun Lulung diperiksa selama hampir empat jam. Dalam pemeriksaan itu, Lulung—yang berstatus saksi—ditanya tentang pengadaan scanner dan printer 3D senilai Rp 150 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014.

    Selama proses pemeriksaan, Lulung juga ditanyai hubungannya dengan GM, salah satu tersangka kasus ini. "(Ditanya) Kenal tidak dengan tersangka yang dimaksud, produsen scanner dan printer. Saya katakan tidak kenal dan tidak pernah ketemu," ujar Lulung kalem seusai pemeriksaan, Kamis, 25 Februari 2016. 

    LARISSA HUDA | EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.