TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyebut pemberian izin reklamasi dengan kewajiban pengembang membangun banyak proyek publik sebagai “barter”. “Kami sedang menyelidiki dasar hukum barter itu,” katanya seperti dimuat majalah Tempo edisi pekan ini.
BACA: Podomoro Klaim Biaya Penggusuran Kalijodo Barter Reklamasi
KPK sedang menelisik aliran uang suap reklamasi kepada politikus Gerindra, Mohamad Sanusi, dari Podomoro Land. Dalam penggeledahan kantor Direktur Utama Podomoro Land Ariesman Widjaja, KPK menemukan 13 proyek yang diklaim Ariesman sebagai pengurang kontribusi tambahan. Padahal aturan kontribusi tambahan batal disahkan menyusul penangkapan Sanusi itu.
Kata “barter” ini telah membuat marah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terutama setelah Koran Tempo memberitakannya pada edisi 11 Mei 2016. Sebab, ia punya tafsir sendiri atas makna kata itu. “Barter itu tukar-menukar barang untuk mendapatkan sesuatu,” katanya, seperti dimuat dalam majalah Tempo di bagian lain.
BACA: Heboh Reklamasi, Beredar Video Ahok Damprat Wartawan Tempo
Basuki tak terima keputusannya menukar izin dengan komitmen proyek pengembang untuk membangun Jakarta itu disebut barter karena ia mengaku tak mendapatkan apa pun dari pemberian izin reklamasi kepada Podomoro dan perusahan lain. “Saya tetap mempertahankan kontribusi tambahan 15 persen,” tuturnya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lema “barter” telah diakui sebagai kosakata. Artinya, transaksi dengan tukar-menukar barang. Tak ada penjelasan dari lema tersebut bahwa tukar-menukar itu untuk mendapatkan sesuatu seperti yang dipahami Ahok.
Pemimpin Redaksi Koran Tempo Daru Priyambodo menjelaskan hal serupa. “Proyek akan menjadi pengurangi kontribusi yang harus dibayarkan pengembang reklamasi, tapi belum ada dasar hukumnya,” ucapnya. Menurut Daru, tak ada berita yang menyebutkan “barter” bermakna menukar izin reklamasi dengan menghilangkan kontribusi tambahan di semua outlet Tempo, seperti yang dituduhkan Basuki.
BACA: Ahok Klaim Pungutan Reklamasi tanpa Aturan Memakai Diskresi
Ada banyak proyek yang telah disepakati pemerintah Jakarta dan pengembang sebagai pengurang kontribusi tambahan itu. Podomoro, misalnya, mendapat 13 proyek yang akan dihitung nilainya dan kelak menjadi pengurang dari kewajiban mereka membayar 15 persen kontribusi tambahan.
Dengan luas 161 hektare Pulau G, yang dibangun Podomoro, perusahaan ini harus menyediakan Rp 3,3 triliun—dengan asumsi NJOP Rp 25 juta—dengan membangun rumah susun, penanganan banjir, dan proyek lain di Jakarta. Sebanyak 13 proyek yang diputuskan pada 18 Maret 2014 itu bernilai Rp 392 miliar.
TIM TEMPO
