TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat berusaha menormalkan 15 sungai menjelang pergantian musim. "Untuk mengantisipasi banjir akibat sedimentasi di sungai," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kota Bekasi, Tri Adhianto, Ahad, 30 Juli 2017.
Biayanya berasal dari anggaran pemeliharaan saluran Rp20 miliar. Dinas mentargetkan normalisasi 15 sungai rampung paling lambat pada Oktober mendatang. "Normalisasi berupa pengerukan sedimentasi, dan pengangkatan sampah di saluran," kata Tri.
Baca:
Banjir di Cipinang, Ahok: Normalisasi Sungai Baru 40 Persen
Jakarta Masih Banjir, Djarot: Proyek Normalisasi Sungai Harus Jalan ...
Saluran yang akan dikeruk itu di antaranya adalah Kali Kapuk, Kali Cakung, aliran Kali Rawalumbu, Kali Sunter, Kali Bekasi, dan anak Kali Blencong. Selebihnya, saluran air yang membelah sejumlah perumahan seperti perumahan Narogong, maupun Pondok Hijau Permai.
Pengerukan kali dan pengangkatan sampah akan dilakukan oleh 20 petugas. Mereka dilengkapi dua alat berat. Setiap hari, tim pematusan dipecah menjadi dua untuk membersihkan saluran di dua tempat berbeda. "Kami masih kewalahan, karena keterbatasan personel."
Tri mengakui upaya normalisasi kerap tidak maksimal karena kendala di lapangan. Misalnya, badan sungai yang sempit, sehingga alat berat tidak bisa masuk. Sehingga pengerukan dilakukan secara manual.
Baca juga:
Pencuri Sepeda Motor Babak Belur Dihakimi Warga Bekasi
Hadiri Lebaran Betawi, Presiden Jokowi Membeli Lukisan Rp80 Juta
Tri mengeluhkan perilaku masyarakat yang belum berubah menjadi penyebab utama normalisasi harus dilakukan setiap tahun. Beberapa saluran yang sudah dikeruk, kata Tri, kembali tertutup sampah satu bulan kemudian. "Selang satu minggu saja, sampah sudah kembali menumpuk."
Ia meminta agar penduduk mengubah perilaku membuang sampah ke saluran. Sebab, hal tersebut berpotensi menyumbat aliran. "Kalau saluran tidak maksimal, aliran akan tersendat dan menimbulkan banjir," kata dia.
Simak:
Polisi Bongkar Jaringan Cyber Crime Warga Cina di Empat Kota
Pelaku Penipuan Siber Asal Cina Sempat Kabur Saat akan Ditangkap
Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi, Muhammad Kurniawan mengatakan, anggaran normalisasi cukup besar, namun sulit diaudit. Sedangkan, wilayah yang dinormalisasi belum bisa bebas dari banjir. "Kami menganggap normalisasi yang dilakukan pemerintah tidak maksimal."
Ia menuding normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah masih asal-asalan dan dilakukan jika perlu saja. Menurut dia, pola seperti itu harus diubah. Pemerintah harus fokus menormalkan kali di satu titik sampai selesai.
"Seperti di Jakarta, alat berat diturunkan semua untuk normalisasi sampai selesai, kemudian baru pindah ke titik lainnya." Pemerintah harus berani membeli alat berat untuk menormalisasi kali. Sebab, jika menggunakan pihak ketiga terlalu boros anggaran.
Normalisasi oleh pihak ketiga juga rawan asal-asalan, karena normalisasi sulit diaudit. "Lebih baik beli alat berat untuk jangka panjang," ujar dia.
ADI WARSONO
