Djarot Hadiri Rapat Koordinasi Soal Reklamasi di Kemenko Maritim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi proyek reklamasi Teluk Jakarta saat Komisi IV DPR meninjau Pulau D, Jumat, 24 Maret 2017. Tempo/Arkhelaus W.

    Kondisi proyek reklamasi Teluk Jakarta saat Komisi IV DPR meninjau Pulau D, Jumat, 24 Maret 2017. Tempo/Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menghadiri rapat koordinasi untuk mebahas moratorium reklamasi Teluk Jakarta di kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat. Rapat dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB, namun baru dimulai pukul 10.00 WIB.

    Sejumlah kementerian terkait telah hadir. Di antaranya Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

    Baca: Kasasi Ditolak MA, DKI Minta Moratorium Reklamasi Dicabut

    Selain Djarot, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hadir adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati. Dari seluruh pihak yang hadir, belum ada satupun yang bersedia memberikan keterangan. Mereka langsung memasuki ruang rapat.

    Rapat kali ini akan membahas keberlanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Agenda rapat berkaitan dengan pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan pada pekan lalu. Dia mengatakan akan mengadakan rapat untuk memutuskan apakah moratorium reklamasi di Teluk Jakarta bisa dicabut atau tidak.

    Pernyataan Luhut itu disampaikan tak lama setelah pemerintah DKI Jakarta menerima secara resmi sertifikat hak pengelolaan lahan Pulau C dan D. Sedangkan PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Grup Agung Sedayu yang menguruk kedua pulau itu, telah mendapat hak guna bangunan di Pulau D.

    Baca: KLHK Belum Terima Permohonan Cabut Moratorium Reklamasi

    Rapat moratorium reklamasi juga akan membahas pilihan skenario teknis. Setelah hasil rapat didapat, tim reklamasi yang terdiri atas kementerian dan lembaga akan bekerja sesuai dengan keputusan tersebut.

    LARISSA HUDA | DEVY ERNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.