Ketua MUI Ma`ruf Amin Bersaksi, Pengacara Ahok Mau Tanya Ini  

Selasa, 31 Januari 2017 | 09:56 WIB
Ketua MUI Ma`ruf Amin Bersaksi, Pengacara Ahok Mau Tanya Ini  
Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'aruf Amin, usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kemensos dan MUI. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat Ma'ruf Amin menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan penodaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, hari ini, 31 Januari 2017.

Kuasa hukum Ahok, Sierra Prayuna, mengaku akan meminta penjelasan soal proses lahirnya sikap keagamaan MUI terkait dengan kasus kliennya yang mengutip Surat Al-Maidah ayat 51. Menurut Sierra, sikap keagamaan tersebut merupakan sebuah proses kesimpulan yang melompat atau jumping conclusion.

"Sebab, semestinya ditetapkan terlebih dulu satu fatwa yang melarang umat Islam memilih pemimpin nonmuslim, sebelum mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan," kata Sierra, Selasa, 31 Januari.

Baca:
Sidang Ahok, Hakim Panggil Lagi Pelapor Bernama Ibnu Baskoro
Datangi Sidang, Ahmad Dhani KW Beri Dukungan ke Ahok

Masih terkait dengan sikap keagamaan, Sierra mengaku banyak mendapatkan informasi dari media sosial bahwa ada pertemuan Ma'ruf dengan salah satu pasangan calon pemilihan kepala daerah DKI 2017, pada 7 Oktober 2016. Ia menduga, pertemuan tersebut bisa menjadi motif untuk melahirkan sikap keagamaan dengan cepat.

Menurut Sierra, profil Ma'ruf dan saksi lainnya akan didalami. Tujuannya untuk memastikan latar belakang saksi bebas dari afiliasi mana pun, tidak memiliki muatan politik, dan punya sikap obyektivitas yang akan diuji publik dalam keterangannya.

MUI sebelumnya mengeluarkan sikap keagamaan setelah mengkaji pernyataan Ahok yang disampaikan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016. Majelis tersebut menyatakan ucapan Ahok yang mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. Juga dianggap menghina ulama dan umat Islam.

Dalam rekomendasinya, MUI meminta aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FRISKI RIANA

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan