TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) datang ke Balai Kota DKI Jakarta untuk menyambut pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ( Anies-Sandi ) sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang baru. Mereka mengingatkan pasangan itu agar tidak melupakan janji untuk menolak reklamasi. “Jangan sampai mereka tergoyang oleh pengembang,” kata Ketua KNT, Iwan Sawardi, Senin, 16 Oktober 2017.
Menurut Iwan, para nelayan mendukung Anies-Sandi yang dinilai berani menolak rencana reklamasi teluk Jakarta. Sebab reklamasi hanya membuat nelayan sengsara. Karena itu para nelayan menaruh harapan tinggi kepada pasangan itu. “Semoga mereka selalu bersama masyarakat nelayan,” kata dia.
Baca Juga:
Baca: Soal Reklamasi, JJ Rizal: Janji Anies-Sandi Bak Musim Panas India
Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada DKI 2017. Hari ini mereka dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Setelah pelantikan, Anies-Sandi berencana menggelar pesta rakyat di balai kota. Dalam pesata ini akan disuguhkan pertunjukkan seni dan makanan untuk 3 ribu porsi.
Mantan Ketua Tim Transisi Anies-Sandi, Sudirman Said, mengatakan pada hari-hari pertama kepemimpinan Anies-Sandi, mereka akan melihat kembali Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022. Sudirman mengatakan Anies-Sandi masih punya waktu untuk membenahi itu semua.
Lihat: Inilah 23 Janji Anies-Sandi untuk DKI Jakarta, Bagian I
Apalagi, menurut Sudirman, banyak program Anies-Sandi secara umum sudah diakomodasi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 yang dirancang di masa kepemimpinan Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Pasalnya, sebagian program ersebut telah memiliki “rumah”-nya. "Sehingga, Anies-Sandi hanya memikirkan jangkauan dan kecepatannya karena rumahnya sudah ada. Tinggal mempertimbangkan volume dan kecepatannya," ujar Sudirman.
Dia mengatakan, dalam situasi janji politik tersebut, Anies-Sandi ingin merinci semuanya dan masuk ke dokumen perencanaan. “Dengan begitu, harus ada sinkronisasi antara politik dan birokrasi bagaimana ke depannya.”
ADAM PRIREZA | LARISSA HUDA
