Kapuk Naga Ngaku Rugi Rp 100 M Imbas Video Viral Izin Reklamasi

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Kepala BPN DKI Jakarta M. Najib Taufieq mengatakan bahwa penerbitan sertifikat HGB untuk Pulau D rekalamasi kepada PT Kapuk Naga Indah sudah sesuai prosedur pada konferensi pers di kantor BPN DKI Jakarta, 29 Agustus 2017. TEMPO/YUSUF

TEMPO.CO, Jakarta -Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang menyebarkan video perdebatan antara pembeli properti di Pulau Reklamasi C dan D Teluk Jakarta, dengan pengembang PT Kapuk Naga Indah (KNI).

"Identitasnya sudah kami ketahui yang merekam video tersebut," kata juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, Kamis, 18 Januari 2018.

Baca : Izin Reklamasi Belum Keluar, Pembeli Properti Somasi PT KNI

Imbas video yang beredar tersebut membuat PT KNI meradang. melalui seorang pengacara bernama, Lenny Marlina, Kapuk Naga melaporkan dugaan pencemaran baik atas beredarnya video tersebut ke Polda Metro Jaya, pada 11 Desember 2017 lalu.

Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memanggil dua orang saksi dugaan pencemaran nama baik atas masalah jual beli properti di Pulau C dan D Reklamasi Teluk Jakarta, Rabu, 29 Desember 2017. Keduanya adalah pembeli properti di Pulau C dan D, yakni Fellicita Susantio dan Lili Sunarti.

"Namun, yang baru diperiksa saksi bernama Lili. Sedangkan, pemeriksaan Fellicita dijadwalkan ulang Senin pekan depan," demikian Argo.

Kata Argo, karena video yang beredar tersebut Kapuk Naga Indah menyatakan mengalami kerugian lebih dari Rp 100 miliar. Musababnya, banyak pembeli yang meminati investasi pulau reklamasi yang meminta uangnya kembali. "Sekarang kami sedang mencari yang merekam video itu," ucapnya.






DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

1 hari lalu

DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

Pemprov DKI harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengembang Pulau G bila ingin memanfaatkan pulau reklamasi itu.


Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

1 hari lalu

Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

Pemprov DKI tak bisa secara sepihak menentukan pemanfaatan pulau reklamasi Pulau G. Harus ada perjanjian kerja sama dengan swasta.


Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

2 hari lalu

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

Kepala Dinas Tata Ruang DKI memastikan pulau reklamasi, Pulau G masih dalam zona ambang, belum ditetapkan sebagai kawasan permukiman.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

5 hari lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

8 hari lalu

Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang yang diarahkan untuk kawasan permukiman.


Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

9 hari lalu

Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

Heru Hermawanto menyatakan perluasan daratan di Kepulauan Seribu beda dengan reklamasi, yang ditolak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Anies Baswedan Tetapkan Pulau Reklamasi Pulau G Zona Ambang, Pengelola Dapat Usul Peruntukan

44 hari lalu

Anies Baswedan Tetapkan Pulau Reklamasi Pulau G Zona Ambang, Pengelola Dapat Usul Peruntukan

DKI Jakarta menyatakan penetapan pulau reklamasi Pulau G masuk zona ambang bertujuan untuk memberi keleluasaan pengembangan lahan.


Pergub Anies Baswedan Tetapkan Kawasan Reklamasi Pulau G sebagai Zona Ambang, untuk Permukiman

46 hari lalu

Pergub Anies Baswedan Tetapkan Kawasan Reklamasi Pulau G sebagai Zona Ambang, untuk Permukiman

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kawasan reklamasi Pulau G, Jakarta Utara masuk dalam zona ambang untuk permukiman.


MIND ID Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Rp 534,4 Miliar pada 2021

18 Juli 2022

MIND ID Tempatkan Dana Jaminan Reklamasi Rp 534,4 Miliar pada 2021

Kewajiban reklamasi MIND ID mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009.


Koalisi Warga Jakarta Tagih Janji Anies Gratiskan Pantai Bersih di Jakarta

22 April 2022

Koalisi Warga Jakarta Tagih Janji Anies Gratiskan Pantai Bersih di Jakarta

Kolisi Perjuangan Warga Jakarta atau KOPAJA menagih janji Anies yang akan menggratiskan akses ke pantai bersih di Jakarta.