Ribut Izin Reklamasi, Pembeli Balik Disebut Pencemaran Nama Baik

Kendaraan melintasi rumah kantor (rukan) hasil reklamasi pulau D di Jakarta Utara, 28 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi memanggil dua pembeli properti di Pulau Reklamasi C dan D dalam kasus dugaan pencemaran nama baik PT Kapuk Naga Indah sebagai pengembang pulau itu. Pembeli properti di Pulau C dan D, yakni Fellicita Susantio dan Lili Sunarti, dipanggil oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi kasus tersebut. 

Kuasa hukum Fellicita Susantio, Kamillus Elu mengatakan kliennya memenuhi  panggilan penyidik atas laporan pencemaran nama baik oleh Lenny Marlina pada 29 Desember lalu. "Klien saya dipanggil menjadi saksi atas dugaan pencemaran nama baik," kata Kamillus di Polda Metro Jaya, Rabu 17 Januari 2018.

Kejadian bermula saat pertemuan antara PT Kapuk Naga Indah dengan pembeli properti di Pulau C dan D, pada 9 Desember 2017. Saat itu, terjadi kericuhan karena pembeli mempertanyakan status perizinan dan hak mereka atas properti yang mereka sudah bayar.

Baca: Dikritik Yusril Soal HGB Reklamasi, Ini Jawaban Anies Baswedan

Seseorang dalam pertemuan tersebut merekam keributan yang terjadi dan menyebarkannya ke media sosial. Kamillus menyatakan kliennya tidak tahu orang yang merekam dan menyebarkan video tersebut. "Tapi, malah klien kami yang dipanggil atas dugaan pencemaran nama baik karena beredarnya video tersebut" ucapnya.

Kamillus menuturkan penyidik memanggil kliennya pada 4 Januari 2018. Namun dia minta penjadwalan ulang. "Sekarang baru kami bisa datang. Kemarin tidak bisa datang karena klien saya berada di Singapura," ucapnya.

Menurut Kamillus, justru kliennya yang dirugikan dalam masalah ini. Soalnya, sejak membeli kavling dan ruko di pulau buatan tersebut sampai sekarang tidak ada kejelasan proses perizinannya. Walhasil, para pembeli sempat menanyakan kepada pengembang ihwal perizinan proyek tersebut. "Yang ditanyakan pembeli saat itu wajar." 

Baca: Anies Baswedan ke Pengembang Reklamasi: Pelanggaran Ya Pelanggaran

Kliennya telah membayar lunas satu kavling seharga Rp 5,2 miliar sejak 2014. Saat itu, Fellicita telah mengangsur sebanyak 36 kali hingga lunas untuk pembelian kavling di Pulau D.

Selain itu, kliennya juga telah membeli satu ruko di Pulau C seharga Rp 8,5 miliar dengan cara dicicil sebanyak 60 kali. Angsuran perbulan ruko itu Rp 140 juta. Kliennya juga membeli rumah di Pulau D, atas nama suaminya dengan cicilan Rp 77 juta per bulan.

"Sekarang sudah angsuran ke-29 untuk Ruko di Pulau C," ujarnya. "Wajar kalau pembeli mempertanyakan haknya," ujarnya.

Polisi menjadwalkan ulang pemanggilan saksi kasus dugaan pencemaran nama baik PT KNI Fellicita Susantio sampai Senin pekan depan. "Tadi ditunda. Soalnya penyidiknya sama, yang mau memeriksa Bu Fellicita dan Lili. Jadi yang sekarang diperiksa hanya Bu Lili," ucap Kamillus.






Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

11 jam lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

2 hari lalu

Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang yang diarahkan untuk kawasan permukiman.


Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

3 hari lalu

Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

Heru Hermawanto menyatakan perluasan daratan di Kepulauan Seribu beda dengan reklamasi, yang ditolak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Dilaporkan Bos KSP Indosurya, Alvin Lim Diperiksa Bareskrim Dua Pekan Lagi

13 hari lalu

Dilaporkan Bos KSP Indosurya, Alvin Lim Diperiksa Bareskrim Dua Pekan Lagi

Bareskrim segera memeriksa pendiri LQ Indonesia Law Firm yakni Alvin Lim dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan bos KSP Indosurya


Deolipa Yumara Belum Ada Jadwal Klarifikasi Laporan Balik soal Kasus Brigadir J

14 hari lalu

Deolipa Yumara Belum Ada Jadwal Klarifikasi Laporan Balik soal Kasus Brigadir J

Eks pengacara Bharada E, Deolipa Yumara, dilaporkan ke polisi oleh Aliansi Advokat Anti Hoax perihal ucapannya dalam kasus Brigadir J dan Ferdy Sambo


Soal Laporan Erick Thohir, Faizal Assegaf Siap Dipenjara Bila Terbukti Bersalah

19 hari lalu

Soal Laporan Erick Thohir, Faizal Assegaf Siap Dipenjara Bila Terbukti Bersalah

Faizal Assegaf mengatakan tidak menulis apapun dalam video yang ia unggah. Menganggap kasus pencemaran nama baik sebagai masalah sepele.


Erick Thohir Laporkan Faizal Assegaf ke Bareskrim karena Fitnah Keji, Begini Kronologinya

28 hari lalu

Erick Thohir Laporkan Faizal Assegaf ke Bareskrim karena Fitnah Keji, Begini Kronologinya

Erick Thohir melaporkan aktivis Faizal Assegaf ke Bareskrim Polri karena kemarin. Bagaimana duduk persoalan dan kronologinya?


Anies Baswedan Tetapkan Pulau Reklamasi Pulau G Zona Ambang, Pengelola Dapat Usul Peruntukan

39 hari lalu

Anies Baswedan Tetapkan Pulau Reklamasi Pulau G Zona Ambang, Pengelola Dapat Usul Peruntukan

DKI Jakarta menyatakan penetapan pulau reklamasi Pulau G masuk zona ambang bertujuan untuk memberi keleluasaan pengembangan lahan.


Pergub Anies Baswedan Tetapkan Kawasan Reklamasi Pulau G sebagai Zona Ambang, untuk Permukiman

40 hari lalu

Pergub Anies Baswedan Tetapkan Kawasan Reklamasi Pulau G sebagai Zona Ambang, untuk Permukiman

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kawasan reklamasi Pulau G, Jakarta Utara masuk dalam zona ambang untuk permukiman.


Viral Karyawan Alfamart Rekam Tanpa Izin Pencuri Cokelat, Pengacara: Tak Serta Merta Kena UU ITE

40 hari lalu

Viral Karyawan Alfamart Rekam Tanpa Izin Pencuri Cokelat, Pengacara: Tak Serta Merta Kena UU ITE

Boris Tampubolon mengungkapkan karyawan Alfamart yang merekam video atau mengambil foto tanpa izin tidak serta merta dapat dipidana dengan UU ITE.