Zakat dan Amal Ramadan Ditarget, Ketua RT: Itu Tidak Etis

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua RT 7/RW2 Kelurahan Ciganjur, Sony Faridz Maulani, menunjukkan surat edaran zakat dari Kelurahan Ciganjur, Senin, 4 Mei 2018. Setiap RT ditargetkan dapat mengumpulkan amal atau zakat sebesar Rp 1,5 juta. FOTO: Tempo/Imam Hamdi

    Ketua RT 7/RW2 Kelurahan Ciganjur, Sony Faridz Maulani, menunjukkan surat edaran zakat dari Kelurahan Ciganjur, Senin, 4 Mei 2018. Setiap RT ditargetkan dapat mengumpulkan amal atau zakat sebesar Rp 1,5 juta. FOTO: Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua RT 7/RW2 Kelurahan Ciganjur, Jakarta Selatan, Sony Faridz Maulani, mengkritik kebijakan menargetkan RT di wilayahnya mengumpulkan zakat atau dana amal sosial Ramadan 2018 sebesar Rp 1,5 juta.

    "Kurang etis kalau ditargetkan" kata Sony di rumahnya hari ini, Senin, 4 Juni 2018.

    BacaBazis DKI Bantah Anies Baswedan Instruksikan Wajib Zakat Rp 1 Juta

    Kelurahan Ciganjur di Kecamatan Jagakarsa mengeluarkan surat edaran permintaan kepada setiap RT agar bisa menghimpun amal Rp 1,5 juta. Alasanya, Kelurahan Ciganjur ditargetkan menghimpun amal Rp 94.500.000 dari Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah.

    Surat edaran itu tindak lanjut dari Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Amal Sosial Ramadhan Tahun 1439 H/2018 tertanggal 17 Mei 2018.

    Menurut Sony, tidak masalah jika pengurus RT diminta menarik zakat atau amal dari warga. Asalkan jumlahnya tidak dipatok.

    "Saya keliling kalau sudah dapat Rp 1 juta, biasanya saya berhenti meminta kepada warga."

    SimakBaznas Sebut Bazis DKI Jakarta Ilegal Pungut Zakat

    Sony juga pantang mendatangi rumah orang yang tidak mampu secara ekonomi. Permintaan sumbangan oleh pemerintah memang sudah beberapa tahun dilakukan.

    Bahkan, Ramadan tahun lalu ketua RT yang dinilai berhasil menghimpun dana amal atau zakat diberi hadiah televisi. "Tapi saya belum pernah dapat," ujar Sony.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.