TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Tigor Hutapea, meminta Gubernur Anies Baswedan untuk segera menyelesaikan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi Teluk Jakarta. Pencabutan izin terhadap 13 pulau buatan yang sudah diumumkan Anies tidak cukup untuk memastikan penghentian reklamasi.
Baca juga: Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Reklamasi Teluk Jakarta
Menurut Tigor, pencabutan izin terhadap 13 pulau buatan harus kelar dulu raperdanya sebelum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Jabodetabekpunjur selesai direvisi.
"Yang kami khawatirkan tiba-tiba Jabodetabekbonjur mengatur juga 12 mil (wewenang pemerintah daerah atas pelaksanaan reklamasi pada perairan laut). Jadi, kalau lebih dulu di pemprov (pemerintah provinsi), tidak masalah," katanya ketika dihubungi wartawan, Rabu, 26 September 2018.
Tigor menerangkan, penghentian reklamasi bisa dilakukan dengan membentuk payung hukum berupa raperda, yang isinya tidak memuat reklamasi. Ketika nanti berganti gubernur pun, kata Tigor, tidak akan mudah diubah. Apalagi hanya permintaan dari kalangan pengembang.
"Perda kan hanya bisa ditinjau bertahun-tahun, 10 tahun kalau tidak salah, dan 30 tahun berikutnya baru bisa berubah kembali," ujar Tigor.
Menurut Tigor, raperda dapat disahkan tanpa harus menunggu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 demi alasan kekosongan hukum. Pemerintah DKI diminta mengamankan wilayahnya dari reklamasi, yakni 12 mil laut, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013.
Ketua TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya menargetkan raperda rampung sekitar tiga bulan lagi. Marco berujar Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) dan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) akan digabungkan menjadi satu.
Marco tidak menampik bahwa pembuatan raperda membutuhkan sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Urusan daratan berkonsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sementara soal laut dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Namun Marco mengatakan raperda tidak harus dibuat setelah perpres selesai, bisa berjalan berbarengan. Dia berujar sistem negara mengakui keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Bahwa pemerintah pusat memperhatikan hal-hal yang akan berpengaruh terhadap lebih dari satu daerah, sementara yang di daerah sendiri mengatur yang di dalam daerahnya. Tapi di mana ada overlap atau interaksi, ya, berkonsultasi," ucapnya.
Simak berita tentang reklamasi hanya di Tempo.co
