Legalisasi Becak, DPRD DKI Minta Anies Hargai Gubernur Sebelumnya

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Belasan becak menunggu penumpang di Shelter Becak Terpadu di Jalan K RW9 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, 10 Oktober 2018. Tempo/Imam Hamdi

    Belasan becak menunggu penumpang di Shelter Becak Terpadu di Jalan K RW9 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, 10 Oktober 2018. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Komisi B Bidang Perekonomian, Ida Mahmudah, mengkritik rencana kembalinya operasional becak di Ibu Kota. Ida menuturkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan harus menghargai pemimpin sebelumnya yang telah melarang legalitas becak.

    "Sesuatu yang sudah dihapus gubernur lama dan ditampilkan lagi, hapusnya setengah mati lagi. Hargai bang Yos (Sutiyoso) yang sudah buat (kebijakan becak) sedemikian rupa," kata Ida di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 15 Oktober 2018.

    Baca : Gaduh Becak di Jakarta, Berkaca ke Payung Hukum dan Kemacetan Ibu Kota

    Menurut Ida, larangan becak di Jakarta sudah berlaku sejak pemerintahan eks Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Larangan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

    Ida mengklaim, banyak pihak mengkritisi becak tergolong transportasi umum yang tak manusiawi. Namun, Anies justru menginginkan penarik becak kembali berseliweran di Jakarta.

    Dia meminta Anies memaparkan tujuan rencana penghapusan larangan becak. Hal itu bila program becak masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

    "Apa ini namanya gebrakan gubernur?" tanya dia.

    Simak juga :

    Hoax Ratna Sarumpaet, Nanik S Deyang Penuhi Panggilan Polda Metro
    Dahnil Anzar Gembira Dipanggil Polisi Soal Hoax Ratna Sarumpaet, Kenapa?

    Sebelumnya, Anies telah menyerahkan surat kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi agar segera membahas revisi Perda yang mengatur becak. Untuk merevisi Perda tersebut, pemerintah harus mendapat persetujuan dari Ketua DPRD.

    Prasetio menolak membahas draf revisi Perda Ketertiban Umum yang mengatur soal becak. Prasetyo menilai, Pemprov DKI seharusnya tidak turun kelas dengan rencana melegalkan kembali becak beroperasi di Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.