Labfor Pastikan Peluru Nyasar ke DPR, Petembak Bilang Berbeda

Reporter

Dua tersangka tiba untuk melakukan rekonstruksi insiden peluru nyasar ke Gedung DPR di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018. Keduanya dijadikan tersangka karena dianggap lalai saat berlatih menembak. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi meyakinkan senjata api Glock 17 yang dipakai untuk latihan di Lapangan Tembak Senayan adalah asal peluru yang menembus enam ruangan di Gedung DPR RI Senin 15 Oktober 2018. Keyakinan peluru nyasar itu didapat dari uji balistik di Mako Brimob, Selasa 23 oktober 2018.

Baca: 
Polisi: Tersangka Kasus Peluru Nyasar ke DPR Bisa Bertambah

Hasil uji dianggap membuktikan referensi tentang daya jangkau peluru kaliber 9/19 milimeter hingga lebih dari 2 kilometer. Adapun jarak Gedung DPR dengan Lapangan Tembak Senayan sekitar 300 meter. Pada jarak itu, dalam uji, peluru mampu menembus kaca dengan ketebalan yang sama seperti di gedung DPR.

Peluru bahkan masih mampu menembus tiga lapis kayu tripleks dan lubang yang ditinggalkan disebut menunjukkan daya tekan yang masih cukup tinggi. “Jadi peluru (yang menentukan jarak), bukan senjata. Kebetulan tersangka menggunakan senjata Glock 17," kata Kepala Sub Direktorat Senjata Api Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Komisaris Arif Sumirat usai uji.

Kaca yang retak akibat terkena tembakan peluru di ruangan anggota DPR Totok Daryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. Polisi menyatakan peluru yang ditemukan di lantai 10 dan lantai 20 gedung DPR itu bukan berasal dari peristiwa penembakan baru dan merupakan rentetan dari peristiwa yang terjadi pada Senin (15/10) ANTARA

Sebelumnya, penguji yakni Ajun Inspektur Satu Anang Yulianto mengatakan bahwa Pistol Glock 17 kaliber 9 mm yang diuji tidak dirancang untuk menembak hingga jarak 300 meter. Menurut dia, senjata api yang dipegangnya mempunyai jarak efektif akurasi maksimal 50 meter.

Baca:
Polisi Reka Ulang 25 Adegan Kasus Peluru Nyasar ke Gedung DPR

Jika jarak sasaran lebih dari 50 meter, Anang yang adalah anggota Petembak di Korps Brimob  Kelapa Dua, Depok, peraih medali emas Sea Games 2011, menganalisis  ketepatan target bakal ditentukan beberapa faktor. Dia menyebut di antaranya keterampilan petembak, cuaca, dan keberuntungan. "Glock kaliber 9 mm itu untuk sasaran jarak dekat," katanya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono menunjukkan hasil tembakan yang mengenai sasaran sebuah kaca saat uji balistik peluru nyasar ke Gedung DPR di Mako Brimob, Depok, Selasa, 23 Oktober 2018. Tersangka secara tidak sengaja melepaskan peluru ke Gedung DPR, yang jaraknya sekitar 300 meter. TEMPO/M Taufan Rengganis

Terbukti, Anang butuh memuntahkan peluru ke delapan hingga akhirnya bisa menembus sasaran kaca dalam uji tersebut. Anang menganalisa udara lembap dan padat mempengaruhi laju peluru. “Peluru 9 mm PMC Luger buatan Amerika itu terlalu ringan untuk menembus cuaca seperti tadi siang," kata Anang.

Baca:

Mau Pasang Kaca Anti Peluru, DPR: Tidak Boleh Sewot

Keterangannya mirip dengan yang pernah disampaikan ahli balistik Wawat Kurniawan dari  Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin). Menurut Wawat, pistol jenis Glock 17 tidak akan mungkin digunakan untuk menembakkan peluru dari Lapangan Tembak Senayan ke Gedung DPR yang diperhitungkannya berjarak hingga 360 meter.

"Itu sangat tidak mungkin sekalipun menggunakan switch customizer," kata Wawat ketika ditanya tentang peluru nyasar ke Gedung DPR, seperti dikutip dari Koran Tempo.






Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

15 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

16 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

2 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

3 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

3 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

3 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

3 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)