Polisi Pastikan Anggota GP Ansor Meninggal Bukan Karena Bentrokan

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Banser berjaga di kantor Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Nomor 164, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Oktober 2018. Tempo/M Yusuf Manurung

    Anggota Banser berjaga di kantor Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Nomor 164, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Oktober 2018. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Roma Hutajulu mengatakan anggota GP Ansor, Jatmiko, 48 tahun, meninggal karena sakit. Menurut Roma, tidak ada aksi demonstrasi apalagi bentrokan di kantor GP Ansor.

    Baca juga: Seorang Anggota Banser Meninggal Saat Berjaga di Kantor GP Ansor

    "Tiba-tiba mengeluh sesak dada, pingsan, dan meninggal dunia," kata Roma saat dihubungi, Jumat, 26 Oktober 2018.

    Roma menuturkan, DTJ mengeluhkan sakit saat berada di kantor GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat sekitar pukul 17.00 WIB. Berdasarkan keterangan saksi, korban terjatuh dan sempat diberi pertolongan di kantor GP Ansor.

    Selanjutnya, saksi membawa korban ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Namun ketika tiba di RSCM, dokter jaga menyatakan korban sudah meninggal. "Diduga korban meninggal akibat sakit jantung," ujar Roma.

    Baca juga: Komandan Pastikan Kematian Banser Bukan karena Pendemo Bendera

    Komandan Bansr DKI Jakarta Abdul Mufid memastikan kematian anggotanya bukan karena bentrok dengan peserta Aksi Bela Tauhid. Sejumlah demonstran kasus pembakaran bendera memang mendatangi kantor GP Ansor Jumat petang.

    Mereka sempat melontarkan provokasi dan memicu adu mulut dengan GP Ansor. Namun, Abdul Mufid berujar, meninggalnya Jatmiko tidak berhubungan dengan adu mulut itu. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.