Ancam Sanksi Lebih Keras, Menhub Ingatkan Sistem Rekrutmen Grab

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah eks pengemudi ojek online Uber mendaftarkan diri menjadi pengemudi ojek online Grab di GOR Benhil, Jakarta Pusat, 6 April 2018. TEMPO/Lani Diana

    Sejumlah eks pengemudi ojek online Uber mendaftarkan diri menjadi pengemudi ojek online Grab di GOR Benhil, Jakarta Pusat, 6 April 2018. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan ancam beri sanksi lebih keras daripada sekadar teguran kepada Grab Indonesia. Aplikator jasa penyedia angkutan online itu telah menerima teguran tertulis setelah sejumlah kasus pelecehan seksual yang dilakukan mitra pengemudi terhadap pengguna jasa.

    Baca:
    Dihujat Netizen, Grab Klarifikasi Mediasi Soal Sopir Cium Penumpang

    "Bukan berarti kami tidak bisa lebih keras," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, Selasa 20 November 2018.

    Audiensi telah dilakukan pada Senin 19 November 2018 sebagai upaya pemerintah menekan Grab untuk bisa menjamin peningkatan pelayanan, keamanan, dan keselamatan penggunanya. "Kalau memang tidak bisa berubah juga, sanksi lebih keras pasti kami turunkan," ujar dia.

    Audiensi itu juga digunakan Budi untuk menyampaikan arahan Menhub mengenai buruknya sistem rekrutmen perusahaan penyedia transportasi daring berbasis aplikasi asal Malaysia ini. Aplikator dinilai tidak serius.

    Baca juga:
    Alasan Toilet Pintar Skybridge Tanah Abang Harus Dijaga Petugas

    Hyundai Motor Company (“Hyundai”) dan Kia Motors Corporation (“Kia”) akan menambah investasi sebesar US$ 250 juta ke Grab dan membentuk kemitraan untuk memulai program terkait kendaraan listrik (Electric Vehicle) di Asia Tenggara (sumber: Grab).

    "Mereka (Grab) ini langsung main rekrut orang saja, bahkan sepertinya tidak pernah berhubungan langsung dengan mitra pengemudinya. Ini tentu menjadi masalah," kata Budi.

    Mengenai koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Budi memastikan akan segera menjalin komunikasi terkait sanksi bagi aplikator yang tak bisa menjamin keamanan dan keselamatan penggunanya. "Saya yakin, Kementerian Komunikasi dan Informatika pasti akan langsung menindaklanjuti aduannya, termasuk soal penutupan izin operasi aplikasinya," ujar dia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.