3 Alasan Jonggol Cocok Jadi Ibu kota Bogor Timur, Kajian ITB

Alun-alun Jonggol, Kamis 25 Juli 2019. TEMPO/ADE RIDWAN

TEMPO.CO, Bogor - Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, pemilihan Jonggol sebagai calon ibu kota Kabupaten Bogor Timur sudah melalui kajian mendalam. 

Sebelum menentukan calon ibu kota Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan pemda telah meminta bantuan para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB). 

“Dari segi orbitasi, Jonggol itu tengah-tengah, itu kajiannya dari ahli ITB, jadi menurut kita sudah tepat,” kata Burhan kepada Tempo, Jumat 26 Juli 2019.

Kantor Kecamatan Jonggol, Kamis 25 Juli 2019. TEMPO/ADE RIDWAN

Sebelumnya, Kepala Desa Wanaherang Agus Suherman blak-blakan menolak dipilihnya Kecamatan Jonggol sebagai calon ibu kota DOB. Dia mengatakan pemilihan Jonggol harus dikaji ulang.

Agus mengatakan, Kecamatan Jonggol memiliki banyak lahan produktif sehingga menjadi penghasil padi utama. Dia khawatir jumlah lahan produktif semakin berkurang jika Jonggol jadi ibu kota kabupaten.

“Sekarang sudah banyak lahan sawah alih fungsi, Jonggol mau jadi ibukota pasti akan marak pembangunan, gimana nasib sawahnya,” kata Agus ditemui Tempo, Kamis 25 Juli 2019.

Soal potensi hilangnya lahan sawah, Burhan mengatakan, pemkab memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. “Kita kan lagi menyusun Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, itu yang akan jadi pelindung lahan produktif. Intinya sawah akan dipertahankan,” kata Burhan.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, dari segi kesiapan, Kecamatan Jonggol sudah dianggap cocok sebagai ibukota. Selain berada di tengah-tengah 6 kecamatan lain, Jonggol juga memiliki sejumlah aset seperti alun-alun. Bahkan Jonggol juga telah terintegrasi dengan terminal.      

“Tinggal ditata sedikit,” kata Iwan.

Namun Kepala Desa Wanaherang belum puas. Selama dua tahun ini Agus sempat menolak menandatangani Surat Keputusan Musyawarah Desa (SKMD) yang menjadi syarat mutlak agar DOB Kabupaten Bogor Timur terlaksana. “Sekarang saya sudah tandatangan, dengan catatan jangan Jonggol jadi ibukota,” kata Agus.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA






Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

43 hari lalu

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.


Jenazah Anggota TNI dan Istri yang Meninggal Kecelakaan di Cibubur Disemayamkan di Jonggol

19 Juli 2022

Jenazah Anggota TNI dan Istri yang Meninggal Kecelakaan di Cibubur Disemayamkan di Jonggol

Jenazah anggota TNI, Suparno (51) beserta istri, Priastini (50) korban kecelakaan di Cibubur, Kota Bekasi, tiba di rumah duka Senin malam.


Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.


Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.


KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.


DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT


JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.


Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.