TEMPO.CO, Bogor - Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, pemilihan Jonggol sebagai calon ibu kota Kabupaten Bogor Timur sudah melalui kajian mendalam.
Sebelum menentukan calon ibu kota Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan pemda telah meminta bantuan para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Dari segi orbitasi, Jonggol itu tengah-tengah, itu kajiannya dari ahli ITB, jadi menurut kita sudah tepat,” kata Burhan kepada Tempo, Jumat 26 Juli 2019.
Kantor Kecamatan Jonggol, Kamis 25 Juli 2019. TEMPO/ADE RIDWAN
Sebelumnya, Kepala Desa Wanaherang Agus Suherman blak-blakan menolak dipilihnya Kecamatan Jonggol sebagai calon ibu kota DOB. Dia mengatakan pemilihan Jonggol harus dikaji ulang.
Agus mengatakan, Kecamatan Jonggol memiliki banyak lahan produktif sehingga menjadi penghasil padi utama. Dia khawatir jumlah lahan produktif semakin berkurang jika Jonggol jadi ibu kota kabupaten.
“Sekarang sudah banyak lahan sawah alih fungsi, Jonggol mau jadi ibukota pasti akan marak pembangunan, gimana nasib sawahnya,” kata Agus ditemui Tempo, Kamis 25 Juli 2019.
Soal potensi hilangnya lahan sawah, Burhan mengatakan, pemkab memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. “Kita kan lagi menyusun Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, itu yang akan jadi pelindung lahan produktif. Intinya sawah akan dipertahankan,” kata Burhan.
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, dari segi kesiapan, Kecamatan Jonggol sudah dianggap cocok sebagai ibukota. Selain berada di tengah-tengah 6 kecamatan lain, Jonggol juga memiliki sejumlah aset seperti alun-alun. Bahkan Jonggol juga telah terintegrasi dengan terminal.
“Tinggal ditata sedikit,” kata Iwan.
Namun Kepala Desa Wanaherang belum puas. Selama dua tahun ini Agus sempat menolak menandatangani Surat Keputusan Musyawarah Desa (SKMD) yang menjadi syarat mutlak agar DOB Kabupaten Bogor Timur terlaksana. “Sekarang saya sudah tandatangan, dengan catatan jangan Jonggol jadi ibukota,” kata Agus.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
