Pengelolaan Sampah DKI: Proyek ITF dari Foke, Ahok, hingga Anies

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memasang spanduk Groundbreaking Ceremony Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter di Jakarta Utara, Kamis, 20 Desember 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Petugas memasang spanduk Groundbreaking Ceremony Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter di Jakarta Utara, Kamis, 20 Desember 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ihwal pengelolaan sampah di DKI Jakarta kembali mencuat setelah anggota DPRD dari Fraksi NasDem Bestari Barus baru-baru ini mengunjungi Kota Surabaya, Jawa Timur.

    Bestari pun ingin memboyong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, untuk membantu pengelolaan sampah di DKI.

    Gayung bersambut. Pernyataan Bestari langsung ditimpali Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Anies, pernyataan Bestari itu sebenarnya menceritakan soal pengelolaan sampah sebelum dia menjabat sebagai gubernur.

    "Jadi yang dikatakan Pak Bestari mungkin maksudnya menyerang gubernur sekarang tapi malah justru menyerang gubernur-gubernur yang sebelumnya. Jadi hati-hati tuh Pak Bestari," katanya di rumah dinas gubernur, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2019.

    Belakangan, Bestari mengklarifikasi pernyataannya terkait ingin memboyong Rismaharini. Kata Bestari, dirinya bukan mau membawa langsung Rismaharini, melainkan kebijakan atau pun program yang telah dilakukan wali kota Surabaya itu dalam mengelola sampah.

    "Yang saya maksud bukan melibatkan Bu Risma, tapi apa yang dilakukan Risma itu yang patut di contoh. Apa itu? Penanganan sampah dari hulu," kata Bestari saat dihubungi Tempo, Kamis malam, 1 Agustus 2019.

    Menurut Bestari, DKI mesti bergerak cepat dalam menangani sampah. Sebab, pada 2021, DKI sudah tidak bisa lagi membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi. Tempat pembuangan sampah tersebut pun telah overload.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.