Alasan KPK Tak Tetapkan Boediono Tersangka Kasus Bank Century

Anggota Kesatuan Polisi Wanita yang tergabung dalam Saya Perempuan Anti Korupsi, seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019. SPAK diharapkan akan menjadi pelopor terdepan dan berperan aktif dalam gerakan Perempuan Antikorupsi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firman Kusbianto membantah tudingan telah menghentikan penyidikan kasus korupsi Bank Century secara materil. Menurut Firman, pihaknya masih melanjutkan penyidikan kasus itu hingga hari ini. 

"Tapi karena ini kan perkara yang cukup besar, kami butuh ketelitian dan kehati-hatian tersendiri dan harus cermat. Kalau dari patokan waktu (pengusutan kasus) sih tidak ada ketentuan," ujar Firman usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 17 September 2019. 

Sampai saat ini, Firman mengatakan KPK sudah memeriksa 30 saksi terkait skandal Bank Century tersebut. Namun, komisi anti rasuah itu masih mencari bukti-bukti. "Ini tugas dan tanggung jawab kami untuk menuntaskan perkara ini," ujar Firman. 

Sebelumnya pada persidangan praperadilan 9 April 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara kontroversial memerintahkan KPK segera melakukan proses hukum dan menetapkan tersangka baru selain mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya dalam tindak pidana korupsi Bank Century. Mereka yang disasar adalah mantan Gubernur BI dan Wakil Presiden Boediono dan beberapa orang lain yakni Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan. 

Hakim tunggal Efendi Muhtar dalam amar putusannya menyebutkan menolak eksepsi termohon (KPK) untuk seluruhnya. "Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian," kata koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman, mengutip putusan hakim tunggal perkara itu. 

Sekalipun berada di luar obyek praperadilan, Hakim Efendi memutuskan kasus ini dilanjutkan dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Atau melimpahkannya ke kepolisian atau kejaksaan untuk penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat.

Karena 1,5 tahun berlalu sejak keputusan pengadilan itu, KPK tak kunjung menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut, MAKI mengajukan kembali gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan itu meminta KPK menetapkan tersangka baru di kasus Bank Century. 

Seperti diketahui, pengusutan kasus Bank Century penuh kontroversi dan diliputi tekanan politik. Bank ini diselamatkan melalui Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) BI pada 2008, sebelum akhirnya ditangani lebih jauh oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada pemberian FPJP senilai Rp 689 miliar itulah ada peran Budi Mulya. Tapi sebenarnya itu tindak pidana yang berdiri sendiri. Temuan KPK memperlihatkan bahwa salah satu alasan Budi mendorong penyelamatan Century dalam rapat Dewan Gubernur BI adalah hubungannya dengan Robert Tantular, pemilik Century. Dalam dakwaan Budi Mulya, KPK menyatakan Robert pernah meminjami Budi duit Rp 1 miliar menjelang Century diselamatkan.

Pasca vonis bersalah terhadap Budi itulah MAKI mengajukan praperadilan agar Boediono ikut ditetapkan tersangka. Tiga kali ditolak ditolak hakim karena KPK memang belum pernah menghentikan penyidikan, permohonan itu lalu diluluskan hakim Efendi dengan keputusan yang kontroversial itu.

KOREKSI:
Artikel ini telah diubah pada Kamis 19 September 2019, Pukul 11.05 WIB, untuk menambahkan konteks putusan praperadilan 1,5 tahun lalu dan tentang perkara Bank Century yang dimaksud. Terima kasih.






KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

8 jam lalu

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

KPK menahan mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Agus Budiarto dalam perkara suap ketok palu pembahasan dan pengesahan APBD dan APBD-P .


OTT Bupati Pemalang, KPK Sita Uang Rupiah

9 jam lalu

OTT Bupati Pemalang, KPK Sita Uang Rupiah

KPK menyita duit dengan mata uang rupiah dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


Bupati Pemalang Kena OTT, Ganjar Pranowo: Jangan Khianati Rakyat Seperti Ini

11 jam lalu

Bupati Pemalang Kena OTT, Ganjar Pranowo: Jangan Khianati Rakyat Seperti Ini

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hari ini mengunjungi kantor Bupati Pemalang setelah sebelumnya Mukti Agung Wibowo ditangkap KPK.


OTT Bupati Pemalang, Sekda dan Kepala Dinas Ikut Diringkus

12 jam lalu

OTT Bupati Pemalang, Sekda dan Kepala Dinas Ikut Diringkus

Dalam operasi tangkap tangan KPK ini, selain Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, diringkus juga Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.


OTT Bupati Pemalang, Jumlah Orang yang Ditangkap Bertambah Jadi 34 Orang

13 jam lalu

OTT Bupati Pemalang, Jumlah Orang yang Ditangkap Bertambah Jadi 34 Orang

Orang yang ditangkap dalam OTT itu terdiri dari Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Sekretaris Daerah, dan beberapa pejabat lainnya.


Bambang Widjojanto Protes, Tangis Putri Candrawathi, dan Pengakuan Ferdy Sambo Jadi Top 3 Metro

18 jam lalu

Bambang Widjojanto Protes, Tangis Putri Candrawathi, dan Pengakuan Ferdy Sambo Jadi Top 3 Metro

Berita eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto protes Poskota, tangis Putri Candrawathi, dan Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan jadi Top 3 Metro.


KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

19 jam lalu

KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat suap soal pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.


Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

19 jam lalu

Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat kasus suap. Statusnya belum ditentukan oleh KPK.


Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

20 jam lalu

Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

KPK membenarkan penangkapan seorang kepala daerah di Jawa Tengah, namun tak menyebutkan nama Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


OTT Bupati Pemalang di Sekitar Kompleks Parlemen, Ini Kata Sekjen DPR

20 jam lalu

OTT Bupati Pemalang di Sekitar Kompleks Parlemen, Ini Kata Sekjen DPR

Sekjen DPR tak bisa memastikan apakah peristiwa yang terjadi di sekitar gerbang belakang Kompleks DPR adalah operasi penangkapan Bupati Pemalang.