Alasan KPK Tak Tetapkan Boediono Tersangka Kasus Bank Century

Anggota Kesatuan Polisi Wanita yang tergabung dalam Saya Perempuan Anti Korupsi, seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019. SPAK diharapkan akan menjadi pelopor terdepan dan berperan aktif dalam gerakan Perempuan Antikorupsi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firman Kusbianto membantah tudingan telah menghentikan penyidikan kasus korupsi Bank Century secara materil. Menurut Firman, pihaknya masih melanjutkan penyidikan kasus itu hingga hari ini. 

"Tapi karena ini kan perkara yang cukup besar, kami butuh ketelitian dan kehati-hatian tersendiri dan harus cermat. Kalau dari patokan waktu (pengusutan kasus) sih tidak ada ketentuan," ujar Firman usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 17 September 2019. 

Sampai saat ini, Firman mengatakan KPK sudah memeriksa 30 saksi terkait skandal Bank Century tersebut. Namun, komisi anti rasuah itu masih mencari bukti-bukti. "Ini tugas dan tanggung jawab kami untuk menuntaskan perkara ini," ujar Firman. 

Sebelumnya pada persidangan praperadilan 9 April 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara kontroversial memerintahkan KPK segera melakukan proses hukum dan menetapkan tersangka baru selain mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya dalam tindak pidana korupsi Bank Century. Mereka yang disasar adalah mantan Gubernur BI dan Wakil Presiden Boediono dan beberapa orang lain yakni Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan. 

Hakim tunggal Efendi Muhtar dalam amar putusannya menyebutkan menolak eksepsi termohon (KPK) untuk seluruhnya. "Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian," kata koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman, mengutip putusan hakim tunggal perkara itu. 

Sekalipun berada di luar obyek praperadilan, Hakim Efendi memutuskan kasus ini dilanjutkan dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Atau melimpahkannya ke kepolisian atau kejaksaan untuk penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat.

Karena 1,5 tahun berlalu sejak keputusan pengadilan itu, KPK tak kunjung menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut, MAKI mengajukan kembali gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan itu meminta KPK menetapkan tersangka baru di kasus Bank Century. 

Seperti diketahui, pengusutan kasus Bank Century penuh kontroversi dan diliputi tekanan politik. Bank ini diselamatkan melalui Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) BI pada 2008, sebelum akhirnya ditangani lebih jauh oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada pemberian FPJP senilai Rp 689 miliar itulah ada peran Budi Mulya. Tapi sebenarnya itu tindak pidana yang berdiri sendiri. Temuan KPK memperlihatkan bahwa salah satu alasan Budi mendorong penyelamatan Century dalam rapat Dewan Gubernur BI adalah hubungannya dengan Robert Tantular, pemilik Century. Dalam dakwaan Budi Mulya, KPK menyatakan Robert pernah meminjami Budi duit Rp 1 miliar menjelang Century diselamatkan.

Pasca vonis bersalah terhadap Budi itulah MAKI mengajukan praperadilan agar Boediono ikut ditetapkan tersangka. Tiga kali ditolak ditolak hakim karena KPK memang belum pernah menghentikan penyidikan, permohonan itu lalu diluluskan hakim Efendi dengan keputusan yang kontroversial itu.

KOREKSI:
Artikel ini telah diubah pada Kamis 19 September 2019, Pukul 11.05 WIB, untuk menambahkan konteks putusan praperadilan 1,5 tahun lalu dan tentang perkara Bank Century yang dimaksud. Terima kasih.






Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

1 hari lalu

Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

Kapolri diminta gandeng PPATK dan KPK jika ingin bersih-bersih di tubuh Polri. Ini dilakukan agar mengetahui aliran transaksi perwira polri.


Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

2 hari lalu

Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

Mardani H Maming disebut menandatangani terlebih dahulu SK pengalihan IUP PT BKPL ke PT PCN sebelum diperiksa anak buahnya.


Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

2 hari lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.


KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

3 hari lalu

KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Mustakim sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu, 23 November 2022.


Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

3 hari lalu

Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

Ali mengatakan pemblokiran rekening milik Bambang Kayun dilakukan dalam rangka kebutuhan proses penyidikan kasus tersebut.


KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

4 hari lalu

KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Bambang mengajukan praperadilan.


KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

4 hari lalu

KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

Ali menjelaskan pencegahan ini dilakukan agar Bambang Kayun tidak pergi saat dimintai keterangan.


Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

4 hari lalu

Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

Kasus suap yang menjerat AKBP Bambang Kayun dilimpahkan Bareskrim Polri ke KPK demi transparansi. Bareskrim dan KPK telah berkoordinasi.


Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

4 hari lalu

Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

KPK mengonfirmasi bahwa penyidik sudah melayangkan surat panggilan kedua untuk pengacara Lukas Enembe sebagi saksi.


KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

4 hari lalu

KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

JPU KPK akan kembali memanggil saksi Agus Supriatna melalui surat yang dikirim ke alamat di Trikora Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.