DPRD DKI Sesalkan Pemprov Soal Tangani Covid-19: Mau Ajukan Rancangan Perda PSBB

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menghadiri peluncuran buku Basuki Tjahaja Purnama dalam acara ngobrol@Tempo di kantor redaksi Tempo, Palmerah, Jakarta, 17 Februari 2020.TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah mengusulkan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar disingkat PSBB.

Sejauh ini DKI Jakarta baru memiliki Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum PSBB. 

"DPRD akan membuat Perda PSBB melalui jalur inisiatif DPRD DKI Jakarta. Bukan usulan eksekutif," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat 18 September 2020.

Baca juga : Jakarta PSBB, Wisma Atlet Rawat 3.218 Pasien Positif Covid-19 Hari Ini 

Prasetyo Edi Marsudi mengatakan aturan yang kuat tentang PSBB sangat penting karena kondisi pandemi Covid-19 ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Terlebih kondisi pandemi Covid-19 juga sudah dalam keadaan darurat.

Prasetyo menyebutkan dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur jelas mengenai pembentukan Perda berdasarkan inisiatif di luar propemperda karena keadaan luar biasa atau berstatus darurat.

Prasetyo mengatakan dalam waktu dekat Pimpinan DPRD akan memerintahkan Badan Pembentukan Perda DPRD DKI untuk menyusun rencangan Perda PSBB tersebut.

"Saya telah meminta Bapemperda DPRD melakukan kajian sebagai syarat pengajuan penyusunan Perda. Ya, DPRD DKI Jakarta akan mengusulkan Perda inisiatif tentang PSBB mengingat urgensinya saat ini," ujarnya.

Prasetyo menyesali langkah Pemerintah DKI yang tidak pernah melibatkan DPRD dalam menyusun dan mengambil kebijakan tentang penanganan Covid 19. Sejuah ini Pemerintah DKI telah mengeluarkan sejumlah Peraturan Gubernur tentang PSBB terakhir Pergub nomor 88 tahun 2020. Sebelumnya dua Pergub juga sudah diterbitkan DKI tentang penindakan dan sanksi PSBB yaitu Pergub 41 dan 79.

"DPRD ini mitra eksekutif untuk mengambil dan memutuskan setiap kebijakan. Apalagi ini berhubungan langsung dengan masyarakat dan demi keselamatan, kesehatan masyarakat di masa pandemi seperti ini. Tetapi memang pada nyatanya, DPRD DKI tidak pernah diajak musyawarah untuk membentuk aturan aturan di kebijakan PSBB," ujar Prasetyo Edi Marsudi lagi.

 






Traveloka: Wisata Domestik Makin Diminati Setelah Pandemi Covid-19

11 jam lalu

Traveloka: Wisata Domestik Makin Diminati Setelah Pandemi Covid-19

Traveloka juga mencatat peningkatan perjalanan wisata pada periode akhir tahun.


PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

15 jam lalu

PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

Plt Ketua DPW PSI Jakarta Grace Natalie mengungkapkan apa yang akan dilakukannya saat menjadi petinggi PSI DKI.


Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

18 jam lalu

Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

Pemprov DKI menukar lahan di Setiabudi dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama yang ada di Cakung. Diputuskan di era Anies Baswedan.


Menperin Sebut RI Bakal Bakal Produksi Alkes dan Ventilator Mandiri Usai Pandemi

1 hari lalu

Menperin Sebut RI Bakal Bakal Produksi Alkes dan Ventilator Mandiri Usai Pandemi

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan sejumlah produk alkes sudah mencapai TKDN lebih dari 40 persen.


Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengaku kaget dengan pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.


Anwar Ibrahim Bongkar Skandal Rp 2.133 T Era Muhyiddin Yassin: Jangan Menantang Saya!

2 hari lalu

Anwar Ibrahim Bongkar Skandal Rp 2.133 T Era Muhyiddin Yassin: Jangan Menantang Saya!

Anwar Ibrahim menyatakan akan membongkar dugaan penyelewengan dana Covid-19 di jaman Muhyiddin Yassin.


Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

2 hari lalu

Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

Michael Sianipar mengakui ada komunikasi dengan parpol lain setelah mundur dari PSI, bahkan ada ajakan untuk bergabung dengan parpol lain.


Heru Budi Copot Jabatan Sekda Marullah Matali, Eks Politikus Gerindra: Miris dan Prihatin

2 hari lalu

Heru Budi Copot Jabatan Sekda Marullah Matali, Eks Politikus Gerindra: Miris dan Prihatin

Anggota DPRD DKI Mohamad Taufik merasa miris dengan keputusan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Jabatan Marullah Matali sebagai Sekda dicopot.


Michael Sianipar Mundur, Seberapa Getol PSI DKI Mengkritisi Anggaran di Era Anies Baswedan?

2 hari lalu

Michael Sianipar Mundur, Seberapa Getol PSI DKI Mengkritisi Anggaran di Era Anies Baswedan?

Michael Victor Sianipar mundur dari PSI. Dia menyebut, semasa menjabat Ketua DPW PSI DKI, kader PSI di DPRD telah mengkritisi anggaran Anies Baswedan.


Fraksi PSI DPRD DKI Pertemukan Warga dan Pertamina, Perjelas Status Tanah di Pancoran

3 hari lalu

Fraksi PSI DPRD DKI Pertemukan Warga dan Pertamina, Perjelas Status Tanah di Pancoran

Fraksi PSI DPRD DKI mempertemukan warga dengan PT Pertamina hari ini. Mediasi tersebut untuk memperjelas status tanah di Jalan Pengadegan, Pancoran