Rincian Kenaikan Tunjangan di 2021 yang Diajukan DPRD DKI

Gedung DPRD DKI Jakarta. Dprd-dkijakartaprov.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan legislator Kebon Sirih mengajukan kenaikan dua item tunjangan pada tahun depan. Kedua tunjangan yang diajukan naik adalah tunjangan perumahan dan transportasi.

"Tunjangan yang lain tetap. Data yang keluar di media sosial itu juga baru simulasi dari pansus RKT (rancangan kerja tahunan) 2021," kata Mujiyono saat dihubungi, Selasa, 1 Desember 2020.

Baca Juga: Kronologi Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI Menurut Ketua Komisi Pemerintahan

Ia menuturkan legislator Kebon Sirih mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan dari Rp 60 juta menjadi Rp 105 juta tahun depan. Sedangkan tunjangan transportasi dari Rp 21 juta menjadi Rp 35 juta. "Kenaikan tunjangan tersebut sudah berdasarkan hitungan appraisal. Bahkan tunjangan perumahan sebenarnya bisa diajukan Rp 110-120 juta."

Kenaikan tunjangan secara keseluruhan, kata dia, mencapai Rp 57 juta per orang, sebelum dipotong pajak penghasilan. "Setelah dipotong pajak kenaikan jadi Rp 51 juta. Tidak ada kenaikan yang lain," ujarnya.

Menurut dia, kenaikan tunjangan tersebut masih terus dalam pembahasan. Nantinya usulan tersebut juga bakal dievaluasi Kementerian Dalam Negeri. Jika dianggap kenaikan terlalu tinggi, Kemendagri bisa langsung menguranginya.

"Kemendagri juga nanti akan melihat kenaikan tersebut apakah sesuai dengan kondisi sekarang saat sedang pandemi atau tidak. Jadi akan ada perubahan dan belum tentu disetujui usulan kami," ujarnya.

Mujiyono berujar bahwa kenaikan tersebut telah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan Kemendagri. "Usulan itu masih bisa dievaluasi karena masih tahap Rencana APBD 2021."

Kata politikus Demokrat tersebut, usulan tersebut sebenarnya sudah diajukan sejak tiga tahun lalu. Sebab sejak tiga tahun lalu tunjangan DPRD DKI belum pernah naik. "Nanti kami serahkan evaluasinya ke Kemendagri. Apakah mungkin nanti yang disetujui cuma Rp 10 juta untuk kenaikan tunjangan perumahan. Yang pasti usulan itu kami ajukan sesuai dengan hitungan tim appraisal," ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar memerintahkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI untuk menolak rancangan yang beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Michael mengatakan tak pantas jika hak anggota DPRD naik di tengah pandemi Covid-19. “Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak,” ucap dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 November 2020.

Pembahasan anggaran yang menyangkut hak anggota dewan sudah melalui rapat internal PSI antara anggota fraksinya di DPRD DKI dengan Dewan Pimpinan Pusat. Keputusan partai, kata dia, menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan kepada rapat paripurna. “Instruksi partai menolak kenaikan anggaran kerja dewan.” Jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi disiplin partai yang tegas.







3,62 Juta Penumpang Pesawat pada Libur Akhir Tahun, Ini Cara Kemenhub Pastikan Keselamatan

1 jam lalu

3,62 Juta Penumpang Pesawat pada Libur Akhir Tahun, Ini Cara Kemenhub Pastikan Keselamatan

Kemenhub memastikan aspek keselamatan transportasi udara telah terpenuhi. Kementerian telah melakukan kegiatan ramp check atau inspeksi pesawat.


Top Metro Malam: Anies Baswedan Barter Lahan dan Realisasi Pendapatan Jakarta Rendah

12 jam lalu

Top Metro Malam: Anies Baswedan Barter Lahan dan Realisasi Pendapatan Jakarta Rendah

Berita mengenai Anies Baswedan, rendahnya realisasi pendapatan Jakarta, hingga vaksinasi booster malam hari paling banyak dicari di kanal Metro Tempo.


Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2022 Rendah, DPRD: Akibat Target Terlalu Tinggi

14 jam lalu

Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2022 Rendah, DPRD: Akibat Target Terlalu Tinggi

Realisasi pendapatan DKI Jakarta menjelang tutup tahun anggaran 2022 tergolong rendah. DPRD DKI mengkritik target pendapatan terlalu tinggi.


Masuk 5 Besar Terendah versi Kemendagri, Apa Saja Komponen Pendapatan Jakarta 2022?

15 jam lalu

Masuk 5 Besar Terendah versi Kemendagri, Apa Saja Komponen Pendapatan Jakarta 2022?

Realisasi pendapatan DKI Jakarta masuk lima besar terendah versi Kemendagri. Target pendapatan DKI 2022 senilai Rp 77,44 trilun.


PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

16 jam lalu

PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

Plt Ketua DPW PSI Jakarta Grace Natalie mengungkapkan apa yang akan dilakukannya saat menjadi petinggi PSI DKI.


Kemendagri Catat Pendapatan DKI Jakarta per Desember 2022 Rendah, Baru 75,56 persen

18 jam lalu

Kemendagri Catat Pendapatan DKI Jakarta per Desember 2022 Rendah, Baru 75,56 persen

Kemendagri mencatat pendapatan DKI Jakarta per 2 Desember 2022 baru 75,56 persen. Angka ini tergolong rendah.


Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

20 jam lalu

Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

Pemprov DKI menukar lahan di Setiabudi dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama yang ada di Cakung. Diputuskan di era Anies Baswedan.


Sering Terjadi Kecelakaan, Begini Sejarah dan Karakteristik Jalan Tol Cipali

1 hari lalu

Sering Terjadi Kecelakaan, Begini Sejarah dan Karakteristik Jalan Tol Cipali

Angka kecelakaan maut di Tol Cipali termasuk tinggi di dunia. Salah satu penyebabnya adalah karakteristik jalanan yang lurus secara terus-menerus.


Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengaku kaget dengan pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.


Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

2 hari lalu

Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

Michael Sianipar mengakui ada komunikasi dengan parpol lain setelah mundur dari PSI, bahkan ada ajakan untuk bergabung dengan parpol lain.