Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selama Ditahan, Syahganda Nainggolan Tak Boleh Dijenguk Keluarga dan Kuasa Hukum

image-gnews
Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) Syahganda Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) Syahganda Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Depok – Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan tidak boleh dijenguk oleh keluarga maupun tim kuasa hukumnya selama ditahan.

Koordinator Penasehat Hukum Syahganda, Abdullah Alkatiri mengatakan, rumah tahanan tidak pernah memperbolehkan tim kuasa hukum bertemu kliennya.

“Kami sebagai lawyer berkali-kali tidak bisa masuk, istrinya pun sama, kita tidak pernah diberikan kesempatan, alasannya Covid-19,” kata Alkatiri di PN Depok, Senin 4 Januari 2021.

Namun polisi yang hendak melakukan pemeriksaan diperbolehkan bertemu dengan Syahganda. “Kalau mereka yang memeriksa diperbolehkan. Demi kepentingan kami Covid-19, kalau demi kepentingan mereka tidak Covid-19,” kata Alkatiri.

Alkatiri pun mengaku, koordinasi antara dirinya dengan Syahganda hanya sebatas zoom atau sambungan telepon, “Ya gimana lagi,” kata Alkatiri.

Persidangan yang digelar secara online pun membuat dirinya menghadapi kendala untuk bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

6 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

Komnas HAM memiliki sejumlah strategi dalam mengawal pembangunan IKN.


Terima Laporan Staf Hasto, Komnas HAM Pastikan Tidak Intervensi KPK

14 jam lalu

Kusnadi (tengah) dan tim kuasa hukumnya melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Komnas HAM perihal dugaan pemeriksaan dan penyitaan barang yang diduga menyalahi prosedur, Rabu, 12 Juni 2024. Tempo/Jihan
Terima Laporan Staf Hasto, Komnas HAM Pastikan Tidak Intervensi KPK

Pelapor meminta Komnas HAM memanggil pimpinan KPK, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, hingga Kapolri dan kuasa hukum Hasto yang mengetahui peristiwa itu.


Cerita Versi Kusnadi, 3 Jam Diperiksa oleh Penyidik KPK Ihwal Keberadaan Harun Masiku

18 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menunjukkan foto saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Cerita Versi Kusnadi, 3 Jam Diperiksa oleh Penyidik KPK Ihwal Keberadaan Harun Masiku

Kusnadi Diperiksa 3 Jam, meski bukan saksi. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan penyidik KPK adalah perihal Harun Masiku.


Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Laporan ke Komnas HAM Soal Penyitaan Ponsel Oleh KPK

1 hari lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Laporan ke Komnas HAM Soal Penyitaan Ponsel Oleh KPK

Staf Hasto Kristiyanto mengajukan laporan ke Komnas HAM soal penyitaan oleh KPK.


Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

3 hari lalu

Direktur Utama PT. Bhanda Ghara Reksa (persero), Muhammad Kuncoro Wibowo, menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Kamis, 11 Januari 2024. Muhammad Kuncoro Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman pidana penjara 6 tahun terhadap Kuncoro Wibowo, terdakwa korupsi bansos Covid-19.


Polri Jadi Lembaga Terbanyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM, Capai 771 Aduan di 2023

3 hari lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
Polri Jadi Lembaga Terbanyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM, Capai 771 Aduan di 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meluncurkan Laporan Tahunan Tahun 2023 pada Senin, 10 Juni 2024. Polri dan korporasi menjadi dua pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM dalam laporan tersebut.


Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

3 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

Pendiri sekaligus mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq akhirnya bebas murni per hari ini, Senin, 10 Juni 2024, setelah sejak Juli 2022 lalu berstatus bebas bersyarat. Berikut daftar Kontroversinya.


Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

3 hari lalu

Rizieq Shihab menunjukkan surat bebasnya setelah dinyatakan bebas bersyarat hari ini, Rabu, 20 Juli 2022. Foto: Dokumentasi Ditjen PAS Kementrian Hukum dan HAM
Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

Eks pimpinan FPI Rizieq Shihab resmi bebas murni mulai hari ini, Senin, 10 Juni 2024, sejak bebas bersyarat pada 20 Juli 2022 lalu. Apa kasusnya?


10 Juni Hari Media Sosial, Pencetusnya Sama dengan Penggagas Hari Pelanggan Nasional

3 hari lalu

Ilustrasi Media Sosial (Medsos).
10 Juni Hari Media Sosial, Pencetusnya Sama dengan Penggagas Hari Pelanggan Nasional

10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial. Di Indonesia, peringatan dilakukan sejak 10 Juni 2015. Siapa pencetusnya?


31 Tahun Komnas HAM, Pemilihan sampai Pemberhentian Anggotanya

6 hari lalu

Aktivis dan dan tokoh masyarakat Air Bangis menggelar aksi usai melakukan audiensi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Audiensi tersebut membahas dugaan pelanggaran HAM dan intimidasi kepada warga Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat yang menentang proyek strategis nasional (PSN). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
31 Tahun Komnas HAM, Pemilihan sampai Pemberhentian Anggotanya

Anggota Komnas HAM harus mengikuti pemilihan, menjalankan tugas, dan melakukan pemberhentian sesuai aturan hukum. Ini aturan keanggotaan Komnas HAM?