TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar vaksinasi lansia menjadi prioritas terkait larangan mudik lebaran tahun ini.
“Kalau terjadi kebocoran mudik, itu lansia di kampung-kampung itu yang paling rawan. Oleh karena itu kita vaksinasi menggeser prioritas memaksimalkan lansia-lansia,” kata dia di Bandung, Rabu, 14 April 2021.
Ridwan Kamil mengatakan, ada lansia tertentu yang jadi prioritas vaksinasi lansia. “Saya titip yang diutamakan lansia yang punya anak-anak yang merantau, kira-kira begitu. Karena pemudik-pemudik yang merantau ini punya prioritas,” kata dia.
Ridwan Kamil setuju dengan keputusan pemerintah yang memangkas hari libur bersama Hari Raya Idul Fitri ini. “Saya mendukung apa pun keputusan karena kami merasakan kalau terlalu panjang, potensi kasus juga naik,” kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan, Polda Jawa Barat sudah menyiapkan skenario untuk menekan arus mudik lebaran.
Salah satunya menyasar pemudik yang bersiasat mudik di luar tanggal larangan mudik.
“Penyekatan razia dan lain-lain tidak hanya dilakukan di tanggal yang disebutkan pemerintah, tapi hari-hari sebelumnya. Karena saya khawatir mereka menyiasati tanggal, oh nggak boleh tanggal anu berarti kalau dua hari sebelumnya mungkin polisi tidak melakukan, itu kita antisipasi,”kata Ridwan Kamil.
Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri mengatakan, pemudik yang ketahuan mudik akan dikembalikan. “Untuk mereka yang mencoba untuk memaksakan mudik, pemaksaan mudik, sudah jelas komitmen kita dalam rangka itu, kita kembalikan mereka,” kata dia, di Bandung, Rabu, 14 April 2021.
Dofiri mengatakan, dari 333 titik penyekatan mudik lebaran di seluruh Indonesia, 120 titik berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
“Dari 120 itu yang langsung berbatasan, apakah itu dengan DKI kemudian dengan Jawa Tengah itu ada 11 titik, ini sudah kami siapkan. Hari ini Dirlantas sudah cek langsung di lapangan,” kata dia.
Kapolres di wilayahnya sudah diminta untuk menyiapkan titik penyekatan yang memungkinkan untuk langsung memutar balik pemudik. “Pada para Kapolres, sekali lagi jangan sampapi terjadi permasalahan ketika melakukan penyekatan, oleh karena itu lakukan cara bertindak, kemudian lokasi dan areal-areal yang memungkinkan kalau dilakukan pembalikan arus,” kata Dofiri.
Dofiri mengatakan, penyekatan sudah dilakukan. “Kita lakukan operasi keselamatan lalu-lintas 12-25 April, salah satu targetnya tadi meningkatkan wujud keselamatan, kelancaran,dan ketertiban lalu-lintas,” kata dia.
Dofiri mengatakan, bagi pemudik yang lolos menjadi tugas Posko PPKM di desa dan kelurahan. “Keberadaan PPKM Mikro itu nanti akan mendata langsung mereka-mereka yang lolos supaya nanti kalau ada yang tertular, atau positif, akan segera dilakukan tracing petugas,” kata dia.
Dia berharap kesadaran masyarakat untuk menahan diri tidak mudik lebaran. “Kami harap dalam situasi kiranya masyarakat juga timbul kesadaran pribadi untuk sementara menahan diri untuk melakukan mudik Lebaran,” kata Dofiri.
Khusus Bandung Raya dan Jabodetabek, Dofiri mengatakan, ada perbedaan dalam teknis penyekatan.
“Dalam aglomerasi misal Bandung Raya nanti ada cb-cb (cara bertindak) tersendiri yang akan kita lakukan, termasuk daerah wisata. Seperti Puncak, seperti kemarin kita terapkan hasil tes rapid antigen, mereka masuk sana harus bawa itu,nanti kita lihat perkembangan sikonnya nanti, berbagai macam cara bertindak akan kita lakukan dan siapkan,” kata dia.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, distribusi vaksin yang diterima Jawa Barat saat ini baru menembus 3,74 juta dosis. “Ini diperuntukkan untuk 1,87 juta orang,” kata dia, di Bandung, Rabu, 14 April 2021.
Setiawan mengatakan, lebih dari separuhnya sudah dipergunakan. Dosis yang dikirim sudah mencapai 61,45 persen. Kalau dari komposisinya lansia masih paling kecil,” kata dia.
Ihwal larangan mudik lebaran terkait jumlah vaksinasi lansia itu, data pemerintah Jawa Barat dari total 6,8 juta sasaran vaksinasi lansia, lansia jumlahnya paling banyak yakni menembus 4,4 juta orang. Dari jumlah target lansia yang sudah divaksinasi baru 8,39 persen. Sementara pelayanan publik sudah 48,82 persen, dan tenaga kesehatan 9,24 persen.
AHMAD FIKRI
Baca juga : Sahur on The Road Dilarang di DKI Jakarta
