Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kalah Kasasi, Pemerintah Kota Depok Diminta Serahkan Aset Pasar Kemiri Muka

image-gnews
Suasana pasar kemiri muka di Depok, Jawa Barat, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang masa PSBB selama 14 hari untuk daerah Depok, Bogor, dan Bekasi yang dimulai efektif pada Rabu, 29 April 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana pasar kemiri muka di Depok, Jawa Barat, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang masa PSBB selama 14 hari untuk daerah Depok, Bogor, dan Bekasi yang dimulai efektif pada Rabu, 29 April 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Depok – PT. Petamburan Jaya Raya menagih Pemerintah Kota Depok untuk segera menyerahkan seluruh aset dan lahan Pasar Kemiri Muka. Hal ini sesuai dengan hasil putusan kasasi yang dimenangkan oleh perusahaan tersebut.

Direktur PT Petamburan Jaya Raya, Yudi Pranoto mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2957 K/Pdt/2020 tertanggal 18 November 2020, Pemerintah Kota Depok sudah tidak memiliki hak atas pasar rakyat yang telah berdiri sejak tahun 1988 itu.

“Keputusan yang sudah inkracht ini seharusnya dijalankan, kita harus menegakkan hukum di Kota Depok ini,” kata Yudi kepada Tempo, Jumat 4 Juni 2021.

Dengan terbitnya putusan MA, sengketa lahan Pasar Kemiri Muka itu seharusnya sudah selesai. Pemerintah Kota Depok harus legowo menerima kekalahan dengan menyerahkan aset peninggalan Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut.

“Sudah 13 tahun kami menunggu keputusan hukum, dan ini hasil akhirnya, Pasar Kemiri Muka adalah punya PT. Petamburan Jaya Raya,” kata Yudi.

Yudi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Depok agar putusan ini segera dieksekusi. “Saya sudah komunikasi dengan PN Depok, dan kini tinggal menunggu pelaksanaannya,” kata Yudi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perebutan aset Pasar Kemiri Muka oleh Pemerintah Kota Depok dengan PT. Petamburan Jaya Raya ini dimulai pada 2008. Saat itu, perusahaan ini menggugat Pemkot Depok ke Pengadilan Negeri Bogor pada tahun 2008, dengan alasan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 68 tanggal 3 Oktober 1988 diblokir oleh Wali Kota Depok yang saat itu dijabat oleh Badrul Kamal.

PT. Petamburan Jaya Raya merasa dirugikan akibat pemblokiran tersebut, karena tidak bisa memperpanjang masa berlaku sertifikat pada tahun 2008 sesuai dengan habisnya perjanjian Hak Guna Bangunan sejak tahun 1988.

Gugatan itu dimenangkan oleh PT. Petamburan Jaya Raya hingga tingkat kasasi pada 2018. Namun, Pemkot Depok pun mengajukan gugatan baru pada 2018. Pemkot Depok kembali menerima kekalahan dan harus menyerahkan seluruh aset dan lahan Pasar Kemiri Muka kepada PT. Petamburan Jaya Raya.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca juga: Pedagang Curhat Pasar Tradisional Kemiri Muka Depok yang Memburuk

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Tangkap 3 Pelaku Tawuran Tewaskan Pelajar SMP di Depok

12 jam lalu

Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana didampingi Kasat Reskrim Polres Metro Depok Komisaris Suardi Jumaing ungkap tiga pelaku tawuran telah ditangkap, Jumat petang, 14 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Polisi Tangkap 3 Pelaku Tawuran Tewaskan Pelajar SMP di Depok

Polres Metro Depok menangkap tiga orang berinisial F, D dan M yang menganiaya MI (13 tahun) hingga tewas saat tawuran di gerbang tol Desari.


Polisi Ungkap Kronologi Pelajar SMP yang Tewas Bersimbah Darah di Jalan Raya Sawangan Depok

16 jam lalu

Ilustrasi tawuran. TEMPO/M. Iqbal Ichsan
Polisi Ungkap Kronologi Pelajar SMP yang Tewas Bersimbah Darah di Jalan Raya Sawangan Depok

Polisi jelaskan kronologi pelajar SMP yang tewas bersimbah darah di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Depok, Kamis malam, 13 Juni 2024.


Pemerintah Depok Keluarkan Surat Edaran soal Penanganan Limbah Hewan Kurban

22 jam lalu

Pedagang menjajakan hewan untuk kurban di Pasar Hewan Jonggol, jelang Idul Adha di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 13 Juni 2024. Sepekan jelang Hari Raya Idul Adha, pasar yang beroperasi sejak tahun 1969 dan menjadi salah satu pasar hewan terbesar di Jabodetabek tersebut menyediakan sapi sebanyak 900 ekor dan domba atau kambing sebanyak 700 ekor. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Pemerintah Depok Keluarkan Surat Edaran soal Penanganan Limbah Hewan Kurban

Pemerintah Kota Depok mengeluarkan surat edaran agar limbah kotoran hewan kurban tidak membahayakan lingkungan.


Detik-detik Pelajar di Depok Jatuh dari Motor dalam Kondisi Bersimbah Darah, Ditinggal Kabur Temannya

1 hari lalu

Ilustrasi pembunuhan. FOX2now.com
Detik-detik Pelajar di Depok Jatuh dari Motor dalam Kondisi Bersimbah Darah, Ditinggal Kabur Temannya

Pelajar tersebut tiba-tiba jatuh dari motor. Warga Sawangan Depok yang mau menolong terkejut kondisinya bersimbah darah, seperti sekarat.


Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

1 hari lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) meminta penambahan anggaran untuk tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang membidangi hukum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024.


KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

1 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah atau Pilkada sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. KPU bakal segera mempublikasikan


Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi

3 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi

Perlawanan Suku Awyu dan Suku Moi yang viralkan All Eyes on Papua hanya satu dari banyak kasus yang dihadapi masyarakat adat dan komunitas lokal.


Kasus Pencabulan Anak Kembali Terjadi di Depok, Pelakunya Kakek dan Om Korban

3 hari lalu

Ilustrasi pencabulan anak. shutterstock.com
Kasus Pencabulan Anak Kembali Terjadi di Depok, Pelakunya Kakek dan Om Korban

Pencabulan oleh kakek dan om di Tapos, Depok, tak hanya terhadap satu anak, namun hampir ke semua cucu-cucunya.


Aneka Respons soal Peluang Kaesang Maju Pilkada: Dari Jokowi, PSI, hingga Pengamat Politik

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menjawab soal isu pancalonannya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Aneka Respons soal Peluang Kaesang Maju Pilkada: Dari Jokowi, PSI, hingga Pengamat Politik

Berbagai tanggapan muncul setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang dianggap melempangkan jalan Kaesang ke Pilkada 2024.


Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah, KPU Sebut Lebih Jelas Aturan Lama

4 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah, KPU Sebut Lebih Jelas Aturan Lama

Putusan MA memberi tafsir tambahan soal syarat batas usia calon kepala daerah. Apa kata KPU?