Lima Fakta Dugaan Kartel Kremasi, dari Harga Naik Berlipat hingga Menuai Kecaman

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas pemakaman menggotong peti jenazah di pemakaman khusus Covid-19 di TPU Cikadut, Bandung, Senin, 19 Juli 2021. Jawa Barat menjadi daerah dengan korban meninggal isoman terbanyak. TEMPO/Prima mulia

    Petugas pemakaman menggotong peti jenazah di pemakaman khusus Covid-19 di TPU Cikadut, Bandung, Senin, 19 Juli 2021. Jawa Barat menjadi daerah dengan korban meninggal isoman terbanyak. TEMPO/Prima mulia

    1. Ketua DPRD minta kapolda tembak mati kartel kremasi

    Menanggapi praktik kartel kremasi jenazah Covid-19, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan pernah membicarakan praktik semacam itu kepada Kapolda Metro Jaya. Menurut dia, praktik kartel lebih jahat daripada korupsi atau peredaran narkoba.

    "Saya minta kepada Kapolda, pernah saya bicara hal-hal seperti itu lebih jahat daripada narkoba, lebih jahat dari korupsi, tembak mati aja, saya bilang gitu," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 19 Juli 2021.

    Prasetio meminta para pengusaha krematorium tak memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 dengan melambungkan tarif paket kremasi. "Saya minta tolong kepada para pengusaha, ya sadar diri lah kondisi republik ini khususnya Jakarta memang sedang force majeure," ucap politikus PDIP itu.

    1. Polisi panggil pengurus yayasan rumah duka

    Polisi memanggil dua pengurus Yayasan Rumah Duka Abadi yang beralamat di Daan Mogot, Jakarta Barat terkait dugaan kasus kartel kremasi pada Rabu, 21 Juli 2021. "Undangan klarifikasi," kata Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Pol Ady Wibowo melalui pesan singkat, Rabu, 21 Juli 2021.

    BACA: TPU Tegal Alur Kini Punya Alat Kremasi Baru Sumbangan Organisasi Masyarakat

    ADAM PRIREZA | M YUSUF MANURUNG | LANI DIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.