Revisi Perda COVID-19 Ditargetkan Selesai 29 Juli 2021

Reporter

Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta mentargetkan revisi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19, selesai pada Kamis 29 Juli 2021. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik  mengatakan target itu diperkirakan berhasil karena setelah eksekutif menyampaikan maksud dan tujuan dari perubahan Perda Covid-19 itu, DPRD DKI melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Jakarta secepatnya akan melakukan pembahasan.

"Bapemperda DPRD DKI bersama eksekutif terkait akan segera mencermati dan menyampaikan hasilnya pada paripurna, Kamis 29 Juli 2020 pukul 10.00 WIB," ujarnya, Kamis, 22 Juli 2021. 

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan beberapa alasan perlunya dilakukan penyempurnaan payung hukum ini dalam rapat paripurna.

Riza mengatakan penyempurnaan dibutuhkan karena perda ini dinilai belum dapat membuat efek jera bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya data kasus terkonfirmasi positif dan bertambah signifikannya orang yang meninggal karena COVID-19 beberapa pekan terakhir.

Mengingat pandemi telah menyebabkan kondisi darurat yang telah berdampak besar pada aspek kesehatan masyarakat, sosial, ekonomi dan pelayanan, maka hal itu menjadi pertimbangan Pemerintah DKI untuk mengajukan usulan perubahan Perda COVID-19.

Riza juga menjelaskan ada tiga poin yang rencananya akan ditambahkan dalam usulan revisi Perda COVID-19 yakni kolaborasi penegak hukum dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyidikan, pemberian sanksi administratif sesuai standar operasional prosedur (SOP) oleh perangkat daerah, dan adanya sanksi pidana bagi pelanggar prokes yang diatur dengan ultimum remedium.

Pelanggar yang mengulangi kesalahan seperti tidak memakai masker akan dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 500 juta. Sedangkan bagi pelaku usaha yang mengulangi pelanggaran protokol kesehatan akan dijatuhi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

"Pemidanaan juga tidak hanya untuk memenjarakan pelaku, tetapi juga bertujuan untuk melindungi individu dari penularan COVID-19." Delik pidana dikonstruksikan untuk masyarakat yang melakukan pengulangan pelanggaran setelah yang bersangkutan sudah pernah mendapat sanksi administratif.

Riza berharap revisi Perda Covid-19 ini tidak menimbulkan kepanikan, namun justru dapat meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan di masyarakat sehingga angka positif penularan COVID-19 bisa menurun.

Baca: Revisi Perda Covid-19, Penyidik PNS dan Satpol PP Bakal Jadi seperti Polisi

 





DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

8 jam lalu

DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai 3 calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan mumpuni semua. Presiden Jokowi tinggal pilih salah satu.


Riza Patria Ingin ICMI Fokus Ekonomi, Islam Mayoritas tapi Urusan Ekonomi Jadi Minoritas

2 hari lalu

Riza Patria Ingin ICMI Fokus Ekonomi, Islam Mayoritas tapi Urusan Ekonomi Jadi Minoritas

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendorong umat Islam ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjadi produsen.


Perubahan Nama Jalan Tahap Dua di Jakarta, Riza Patria: Sudah Disusun

3 hari lalu

Perubahan Nama Jalan Tahap Dua di Jakarta, Riza Patria: Sudah Disusun

Wagub DKI Riza Patria mengatakan rencana perubahan nama jalan di Jakarta sudah disusun, tapi belum bisa diumumkan


Hadiri Acara ICMI, Riza Patria: BJ Habibie Penyatu Pemerintah dan Umat Islam

3 hari lalu

Hadiri Acara ICMI, Riza Patria: BJ Habibie Penyatu Pemerintah dan Umat Islam

Menurut Riza Patria, BJ Habibie berhasil mengubah paradigma umat Islam dan menghilangkan kerenggangan antara pemerintah dan umat Islam


Wagub DKI Riza Patria Imbau Umat Islam Tak Mudah Terprovokasi

3 hari lalu

Wagub DKI Riza Patria Imbau Umat Islam Tak Mudah Terprovokasi

"Umat Islam sebagai mayoritas jangan gampang terprovokasi. Kami harus sejuk damai, mengalah, dan mau kompromi," kata Wagub DKI Riza Patria


Riza Patria Jamin Penertiban PKL di Kota Tua tidak Gunakan Kekerasan

3 hari lalu

Riza Patria Jamin Penertiban PKL di Kota Tua tidak Gunakan Kekerasan

Pemprov DKI memindahkan PKL yang biasa berdagang di Kota Tua ke lokasi binaan di Taman Kota Intan


Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Dikurangi, Wagub: Sesuaikan Waktu Pj Gubernur

3 hari lalu

Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Dikurangi, Wagub: Sesuaikan Waktu Pj Gubernur

Dalam RPD DKI Jakarta 2023-2026, Anies Baswedan menurunkan target rumah DP nol rupiah menjadi 9 ribu unit


Riza Patria: Usulan Pengaturan Jam Kerja Masih DIbahas

3 hari lalu

Riza Patria: Usulan Pengaturan Jam Kerja Masih DIbahas

Polda Metro Jaya mengusulkan ada pengaturan jam kerja karyawan di DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan


Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

3 hari lalu

Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

Wagub DKI Jakarta belum pastikan pulau reklamasi Pulau G tersisa 1,7 hektare akibat abrasi dari semua 10 hektare untuk permukiman.


Riza Patria Larang Prostitusi di Jakarta dan Ancam Beri Sanksi

3 hari lalu

Riza Patria Larang Prostitusi di Jakarta dan Ancam Beri Sanksi

Riza Patria tegaskan prostitusi dilarang dan tidak relevan adanya di Jakarta.