Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPKM Level 3 Diperlonggar? Wagub DKI Harap Level Jakarta Bisa Turun Lagi

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Pesepeda melintasi jalur sepeda di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu, 8 September 2021. Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya menggelar uji coba dengan mengizinkan pekerja yang menggunakan sepeda (bike to work) melintas di Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin selama tiga hari pada masa PPKM Level 3. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Pesepeda melintasi jalur sepeda di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu, 8 September 2021. Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya menggelar uji coba dengan mengizinkan pekerja yang menggunakan sepeda (bike to work) melintas di Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin selama tiga hari pada masa PPKM Level 3. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengharapkan "level" Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Covid-19 di Jakarta bisa turun lagi seiring dengan berakhirnya masa perpanjangan PPKM Level 3 Jakarta pada Senin ini.

Meski demikian, Riza menyebut pihak Pemprov DKI Jakarta tetap akan patuh terhadap keputusan yang diambil pemerintah pusat terkait dengan status PPKM Jakarta.

"Kami posisinya masih menunggu pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik ya, tapi apapun itu kami akan patuh dan taat melaksanakannya," kata Wagub DKI Riza di Balai Kota Jakarta, Senin, 13 September 2021.

Dengan adanya penurunan level, hampir dipastikan terdapat berbagai pelonggaran dalam aturan-aturan yang ada. Namun demikian Riza menyampaikan bahwa berbagai pelonggaran itu akan disesuaikan dengan kebijakan PPKM dan tingkat disiplin masyarakat.

"Masyarakat semakin disiplin, dimungkinkan untuk pelonggaran namun demikian justru di masa pelonggaran ini atau bertambahnya pelonggaran ini kami minta masyarakat tetap berada di rumah, laksanakan prokes PPKM yang ada. Karena di masa pelonggaran potensi orang ke luar rumah meningkat, potensi interaksi meningkat, potensi kerumunan meningkat pada akhirnya potensi penularan juga meningkat, jadi mohon masayrakat semuanya hati-hati dan waspada," ucapnya.

Lebih lanjut, Riza memaparkan data Bed Ocupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur isolasi dan ruang rawat intensif (ICU) di RS rujukan, jelang berakhirnya PPKM Level 3 mengalami perbaikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Riza menyebut Untuk Rumah Sakit dari total 6.721 tempat tidur, 780 diantaranya telah terisi. Sementara ICU dari total 1.217 tempat tidur yang ada, sebanyak 275 telah terisi.

"Untuk BOR dari 6.721 bed, 780 terisi. itu artinya sudah 11 persen. ICU-nya dari 1.217, 275 terisi atau 23 persen," tuturnya.

Meski BOR di Jakarta mengalami perbaikan, ia mengungkapkan masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait nasib PPKM Level 3.

Prinsipnya kata Riza, Pemprov DKI bakal melaksanakan keputusan pemerintah nanti ihwal nasib PPKM Level 3 dan berharap adanya perkembangan yang lebih baik.

Baca juga : Malam Ini Nasib PPKM Level 3, Polda Metro Jaya Segel 2 Karaoke Nakal di Bekasi
ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

6 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

9 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

10 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono di depan Istana Merdeka, kawasan Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.


Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

10 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan saat pulang kerja di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Pemerintah melalui Perpres No.21/2023 menyatakan penyesuaian jam kerja ASN selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah yang dimulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 dan kebijakan tersebut juga mengatur total jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam sepekan. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan


DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

42 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.


Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

42 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.


Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

43 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.


Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

44 hari lalu

Salah satu bus yang mengangkut peserta Program Mudik Gratis Lebaran 2023 untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya diberangkatkan dari Terminal Tirtonadi Solo, Jumat, 28 April 2023.
Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus mudik Lebaran 1445 Hijriah gratis dengan tujuan 19 kota di 6 provinsi mulai Palembang sampai Malang


Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

44 hari lalu

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat berada di SMPN 193 Cakung Jakarta Timur pada Jumat pagi, 13 Oktober 2023. TEMPO/AISYAH AW
Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

Pemprov DKI Jakarta hanya melakukan verifikasi data supaya beasiswa KJMU tepat sasaran.


Pemprov DKI Jakarta Gelar Mudik Gratis Tahun Ini, Mana Saja Rutenya?

45 hari lalu

Salah satu bus yang mengangkut peserta Program Mudik Gratis Lebaran 2023 untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya diberangkatkan dari Terminal Tirtonadi Solo, Jumat, 28 April 2023.
Pemprov DKI Jakarta Gelar Mudik Gratis Tahun Ini, Mana Saja Rutenya?

Mudik gratis akan mencakup ke 19 kota atau kabupaten tujuan mudik yang tersebar di 6 provinsi di Jawa dan Sumatra.