Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ASN Depok Ditahan karena Potong Upah Honorer, setelah Viral Poster Minta Tolong Jokowi

image-gnews
Ilustrasi korupsi
Ilustrasi korupsi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Negeri Depok menahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok. ASN yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pengendalian Operasional itu diduga melakukan korupsi pemotongan upah tenaga honorer.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok, Mochtar Arifin mengatakan, penahanan itu merupakan tindak lanjut dari status tersangka yang telah ditetapkan sejak bulan Desember 2021. "Telah dilakukan penahanan terkait tersangka inisial A, ASN pada Dinas Damkar," kata Arifin kepada wartawan, Rabu 10 Agustus 2022.

Arifin mengatakan, penahanan itu sebagai tahap penyidikan dan dilakukan selama 20 hari terhitung dari tanggal 10 hingga 29 Agustus 2022. "Penahanan dilakukan di Rutan Kelas I Depok," kata Arifin.

Tersangka A ini diduga melakukan tindak pidana korupsi selama dia menjabat sebagai bendahara pada dinas pemadam api di Kota Depok itu sejak tahun 2016 sampai dengan 2020.

Modus operandinya, A melakukan pemotongan upah tenaga honorer pada dinas itu dengan alasan untuk pembayaran dana BPJS Kesehatan dan dana BPJS Ketenagakerjaan.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sandi pegang poster minta tolong Jokowi

Dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok ini terungkap berkat seorang pekerja honorer pada dinas itu bernama Sandi Butar Butar.

Pada April 2021, Sandi viral setelah mengunggah foto dirinya yang sedang memegang poster berwarna kuning bertuliskan meminta pertolongan kepada Kemendagri dan Presiden RI atas dugaan praktik korupsi pada instansinya berdinas.

“Bapak Kemendagri, tolong untuk tindak tegas pejabat di Dinas Pemadaman Kebakaran Depok. Kami dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 100 persen, banyak digelapkan!” tulis unggahan foto pertama.

Sementara itu, unggahan foto kedua bertuliskan “Pak Presiden Jokowi, tolong usut tindak pidana korupsi Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Depok. #StopKorupsiDamkar.”

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Kratom, Tanaman yang Disebut Mengandung Narkotika

11 menit lalu

Daun Kratom atau Mitragyna Speciosa. Kredit: Wikipedia
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Kratom, Tanaman yang Disebut Mengandung Narkotika

Moeldoko mengatakan masih ada perbedaan dari temuan BNN dan BRIN soal kratom.


Respons Bobby Nasution Saat Golkar Sodorkan Kadernya Jadi Bakal Cawagub di Pilkada Sumut

43 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan surat dukungan kepada Bobby Nasution untuk maju pilihan Gubernur Sumatra Utara di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Respons Bobby Nasution Saat Golkar Sodorkan Kadernya Jadi Bakal Cawagub di Pilkada Sumut

Golkar menyodorkan dua nama kadernya sebagai bakal cawagub pendamping Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024. Apa respons menantu Jokowi itu?


Pelaku Judi Online Dapat Bansos? Ini Kata Pengamat sampai Presiden Jokowi

1 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Pelaku Judi Online Dapat Bansos? Ini Kata Pengamat sampai Presiden Jokowi

Banyak pihak melihat pemberian bansos untuk pelaku judi online sangat merugikan masyarakat miskin yang tidak terlibat taruhan daring.


Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

3 jam lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

Sejak ormas keagamaan dibolehkan Jokowi untuk mengelola izin tambang, baru PBNU yang menyatakan minat. Kenapa?


Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

3 jam lalu

Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno menjadi saksi ahli saat sidang lanjutan sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon Tim Hukum pasangan Ganjar-Mahfud. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

Romo Magnis khawatir, jika pemerintahan saat ini didukung oleh hampir semua partai maka lembaga eksekutif dapat berbuat seenaknya.


Pemerintah akan Bagikan 75 Ribu Pompa Air, Jokowi: Antisipasi Kemarau Panjang

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau pompa air untuk pengairan sawah di Tumpukan, Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah, Rabu 19 Juni 2024. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden memastikan fungsi pompa air bantuan dari Kementan untuk pengairan sawah berfungsi dengan baik sehingga dapat mengantisipasi kesulitan air saat musim kemarau. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Pemerintah akan Bagikan 75 Ribu Pompa Air, Jokowi: Antisipasi Kemarau Panjang

Presiden Jokowi menyebut pemerintah bakal membagikan 75 ribu unit pompa air ke seluruh wilayah Indonesia. Antisipasi kemarau panjang.


Kasdi Subagyono Akui Kabulkan Mutasi PNS di Kementan Seusai Terima Telepon Nurul Ghufron

3 jam lalu

Kasdi Subagyono. Foto: Istimewa
Kasdi Subagyono Akui Kabulkan Mutasi PNS di Kementan Seusai Terima Telepon Nurul Ghufron

Kasdi Subagyono berkata alasan mengabulkan permohonan mutasi PNS tersebut karena Nurul Ghufron yang menghubunginya secara langsung.


Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

4 jam lalu

Refleksi tampilan gawai saat warga saat melihat iklan judi online di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sebanyak 2,1 juta situs web untuk memberantas perjudian dalam jaringan atau online di Indonesia. ANTARA /Aprillio Akbar
Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pelaku judi online tidak akan mendapat Bansos. Satgas akan terus kejar bandar judi.


Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

4 jam lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk satuan tugas pemberantasan judi online


Alasan Pengamat Sebut Duet Anies-Kaesang di Pilgub Jakarta Sulit Terwujud

13 jam lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Alasan Pengamat Sebut Duet Anies-Kaesang di Pilgub Jakarta Sulit Terwujud

Pengamat menyebut duet Anies-Kaesang tetap berpotensi memiliki sisi positif.