Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begal Payudara di Koja Jakarta, Praktisi: Murni Kejahatan, Delik Umum

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi yang diduga pelecehan kepada pejalan kaki. INSTAGRAM/@CETUL222
Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi yang diduga pelecehan kepada pejalan kaki. INSTAGRAM/@CETUL222
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi hukum Rifqi Zulham MH mendorong proses hukum tersangka pelaku 'begal payudara' berinisial R di Koja, Jakarta Utara agar dilanjutkan oleh pihak penyidik Kepolisian Sektor Koja, Polres Metro Jakarta Utara.

Ia menilai perkara itu perlu dilanjutkan karena murni kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dan merupakan delik biasa/umum, bukan delik aduan.

"Kalau tidak memenuhi persyaratan dan bertentangan dengan aturan hukum berlaku maka proses hukum wajib dilanjutkan demi ada kepastian hukum dan tegaknya hukum di negeri ini," kata kuasa hukum yang sebelumnya menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Koja, Jakarta Utara pada Jumat, 20 Januari 2023.

Menurut Rifqi, penyidik dari Polsek Koja hendaknya jangan melupakan hak tersangka agar segera diproses lanjut ke pengadilan maupun korban untuk mendapat kepastian hukum berupa putusan hakim.

Hak tersebut belum sepenuhnya bisa tercapai jika belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). "Guna menekankan pada pemulihan keadaan dan keinginan para pihak antara pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian serta keadilan yang adil menurut hukum," kata Rifqi.

Penyelesaian kasus pidana dengan pendekatan keadilan restorasi (restorative justice) pun, menurut Rifqi, sebetulnya turut mempersyaratkan soal keadilan yang adil menurut hukum tersebut sebagaimana yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Baca: Ternyata Pelaku Begal Payudara di Kemayoran Sudah Berkeluarga

Keadilan restorasi

Keadilan restorasi dimungkinkan atau dapat dilakukan dengan catatan tetap memperhatikan beberapa hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan hal tersebut tergolong tindak pidana ringan dan nilai kerugian materiil tidak melebihi Rp2.500.000.

Hal itu telah diatur dan berdasarkan
1. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
3. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
4. Dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Adapun persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara materiil dan formil juga tidak sembarang, meliputi:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak berdampak konflik sosial
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak radikalisme dan separatisme
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara formil, meliputi:

1. Keinginan berdamai dari kedua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana pembunuhan
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

"Jadi tidak semua kasus ya yang dapat dilakukan keadilan restorasi. Lihat kasusnya dulu seperti apa," tandas Rifqi.

Baca juga: Dua Kasus Begal Payudara di Gang Kampung Bikin Resah Warga Koja

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Viral Gurauan Siswa SMP Singgung Palestina, Berujung Minta Maaf dan Wajib Lapor

1 hari lalu

Petugas mengamati suasana SMP 216 Jakarta Pusat, Senin, 16 Maret 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  menginstruksikan seluruh sekolah untuk meliburkan siswa dari Taman Kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA selama 14 hari guna mengatisipasi penyebaran virus corona COVID-19. ANTARA
Viral Gurauan Siswa SMP Singgung Palestina, Berujung Minta Maaf dan Wajib Lapor

Banyak warganet yang menyayangkan perilaku lima siswa SMP itu, karena dinilai tidak memiliki empati terhadap masyarakat Palestina.


Perbedaan Zona di Jalur Zonasi PPDB 2024 DKI Jakarta

3 hari lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Perbedaan Zona di Jalur Zonasi PPDB 2024 DKI Jakarta

Zona di DKI Jakarta untuk jalur zonasi PPDB 2024 ada yang baru di tahun ini dibandingkan dengan 2023.


Sebagian Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan dan Sedang pada Selasa Siang

3 hari lalu

Ilustrasi - Pejalan kaki menggunakan payung untuk berlindung dari hujan saat melintas di pedestrian MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 5 Desember 2023. (ANTARA FOTO/M RIEZKO BIMA ELKO PRASETYO)
Sebagian Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan dan Sedang pada Selasa Siang

Siang hari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara diperkirakan hujan ringan, Jakarta Selatan hujan sedang, dan Jakarta Timur hujan petir.


Jalur Zonasi SD PPDB DKI Jakarta Resmi Dibuka Hari ini, Kuotanya Hingga 73 Persen

4 hari lalu

Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Salikun, saat menjelaskan jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di wilayah DKI Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. (Tangkapan Layar YouTube resmi Disdik DKI Jakarta)
Jalur Zonasi SD PPDB DKI Jakarta Resmi Dibuka Hari ini, Kuotanya Hingga 73 Persen

PPDB untuk jalur zonasi SD di wilayah DKI Jakarta mulai dibuka hari ini, Senin, 10 Juni 2024. Kuotanya hingga 73 persen.


KJP Plus Jakarta Cair Pekan Depan

5 hari lalu

KJP Plus Pelajar Beli Miras di Jakarta Pusat Terancam Dicabut
KJP Plus Jakarta Cair Pekan Depan

Dinas Pendidikan Jakarta akan mencairkan KJP Plus, pekan depan. Distribusi bantuan buat siswa kurang mampu ini terlambat dari jadwal semula.


Ketahui Perbedaan Istilah UMR, UMP, dan UMK yang Digunakan Pengupahan dalam Dunia Kerja

9 hari lalu

Buruh Pabrik/TEMPO/Tony Hartawan
Ketahui Perbedaan Istilah UMR, UMP, dan UMK yang Digunakan Pengupahan dalam Dunia Kerja

Di Indonesia ada beberapa istilah yang merujuk pada satuan minimal upah yang harus dibayarkan kepada pekerja. Ini perbedaan UMR, UMP, dan UMK.


Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

10 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah jabatan 203 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta pada Rabu, 27 Desember 2023/Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

Heru Budi melantik 35 anggota tim gugus tugas daerah bisnis dan HAM yang berasal dari sejumlah pejabat OPD di Pemprov Jakarta.


Segini Jumlah Potong Gaji 3 Persen untuk Tapera Setiap Pekerja Sesuai UMP di 38 Provinsi

13 hari lalu

Ilustrasi buruh. Pixabay
Segini Jumlah Potong Gaji 3 Persen untuk Tapera Setiap Pekerja Sesuai UMP di 38 Provinsi

Jokowi merencanakan kebijakan potong gaji sebesar 3 persen untuk Tapera. Berikut daftar UMP di 38 provinsi. Berapa jumlah yang disunat tiap bulan?


Kualitas Air Rendah, 68 Persen Sungai Jakarta Tercemar Berat

16 hari lalu

Anak mencari ikan di kali Batang Hari, anak sungai Ciliwung, di kawasan jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta, Sabtu, 25 Mei 2024. Ditengah naiknya volume air akibat diguyur hujan terus menerus, anak-anak hingga pekerja memanfaatkan untuk mencari ikan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kualitas Air Rendah, 68 Persen Sungai Jakarta Tercemar Berat

Tekanan pada sektor kualitas air berasal dari peningkatan kebutuhan air bersih oleh industri manufaktur dan pemukiman.


DKI Nonaktifkan 213.831 NIK, Ini Penjelasan Heru Budi

17 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DKI Nonaktifkan 213.831 NIK, Ini Penjelasan Heru Budi

Disdukcapil DKI Jakarta menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 213.831 NIK yang telah dipindahkan karena sudah tak sesuai domisili.