Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eks PJLP Tuntut Posisinya Diganti Anggota Keluarga, DKI Jakarta Tegaskan Tetap Sesuai Prosedur

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
PJLP eks UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
PJLP eks UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan anggota keluarga mantan penyedia jasa lainnya orang perorangan atau PJLP Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bisa menjadi PJLP menggantikan mereka yang diberhentikan karena faktor usia. Meski begitu, kata Asep, perekrutan tetap dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

"Jadi kalau pun digantikan anggota keluarga yang usia produktif tetap mengikuti prosedur yang ada, dan tetap menunggu PJLP yang mungkin mengundurkan diri," kata dia saat ditemui di Ruang Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023.

Asep menegaskan pihaknya tidak bisa menjanjikan hal tersebut. Namun, pihaknya masih akan memprioritaskan mereka yang merupakan anggota keluarga eks PJLP. 

Ia mengatakan, pihaknya juga telah melakukan pendataan. "Tetap akan kami prioritaskan, karena memang kami sudah mendata dan siapa-siapa saja calon penggantinya. Jadi kalau nanti ada posisi kosong, kami akan panggil mereka," jelasnya.

Sementara itu, puluhan eks PJLP Badan Air Dinas Lingkungan Hidup menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Senin pagi. Mereka adalah mantan anggota PJLP yang diberhentikan karena faktor usia, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022.

Baca juga: Maksimal Usia PJLP 56 Tahun, Pemprov DKI Buka Suara: Kita Bicara Ada BPJS

Eks PJLP minta penggantian tidak dipersulit

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam aksinya, mereka menuntut agar dapat digantikan oleh anggota keluarganya tanpa dipersulit.

"Kami tawarkan agar kami digantikan anggota keluarga. Kenapa, agar ada yang menggantikan kami menjadi tulang punggung ekonomi keluarga," kata koordinator aksi, Azwar Laware di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, mereka juga menuntut agar segera dipenuhi hak-haknya berupa pesangon. Namun, hingga kini pihaknya masih belum mendapatkan kejelasan akan tuntutannya itu. 

"Kami sudah bersurat beberapa kali ke Balai Kota 4 kali, di DPRD 4 kali tapi kami tidak dapat respon apa-apa. Kami ingin punya kepastian," jelasnya.

Pilihan Editor: Eks PJLP Dinas LH DKI Demo Lagi, Tuntut Heru Budi Rekrut Anggota Keluarga

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Viral Gurauan Siswa SMP Singgung Palestina, Berujung Minta Maaf dan Wajib Lapor

12 jam lalu

Petugas mengamati suasana SMP 216 Jakarta Pusat, Senin, 16 Maret 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  menginstruksikan seluruh sekolah untuk meliburkan siswa dari Taman Kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA selama 14 hari guna mengatisipasi penyebaran virus corona COVID-19. ANTARA
Viral Gurauan Siswa SMP Singgung Palestina, Berujung Minta Maaf dan Wajib Lapor

Banyak warganet yang menyayangkan perilaku lima siswa SMP itu, karena dinilai tidak memiliki empati terhadap masyarakat Palestina.


Perbedaan Zona di Jalur Zonasi PPDB 2024 DKI Jakarta

2 hari lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Perbedaan Zona di Jalur Zonasi PPDB 2024 DKI Jakarta

Zona di DKI Jakarta untuk jalur zonasi PPDB 2024 ada yang baru di tahun ini dibandingkan dengan 2023.


Sebagian Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan dan Sedang pada Selasa Siang

2 hari lalu

Ilustrasi - Pejalan kaki menggunakan payung untuk berlindung dari hujan saat melintas di pedestrian MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 5 Desember 2023. (ANTARA FOTO/M RIEZKO BIMA ELKO PRASETYO)
Sebagian Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan dan Sedang pada Selasa Siang

Siang hari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara diperkirakan hujan ringan, Jakarta Selatan hujan sedang, dan Jakarta Timur hujan petir.


Jalur Zonasi SD PPDB DKI Jakarta Resmi Dibuka Hari ini, Kuotanya Hingga 73 Persen

3 hari lalu

Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Salikun, saat menjelaskan jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di wilayah DKI Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. (Tangkapan Layar YouTube resmi Disdik DKI Jakarta)
Jalur Zonasi SD PPDB DKI Jakarta Resmi Dibuka Hari ini, Kuotanya Hingga 73 Persen

PPDB untuk jalur zonasi SD di wilayah DKI Jakarta mulai dibuka hari ini, Senin, 10 Juni 2024. Kuotanya hingga 73 persen.


KJP Plus Jakarta Cair Pekan Depan

4 hari lalu

KJP Plus Pelajar Beli Miras di Jakarta Pusat Terancam Dicabut
KJP Plus Jakarta Cair Pekan Depan

Dinas Pendidikan Jakarta akan mencairkan KJP Plus, pekan depan. Distribusi bantuan buat siswa kurang mampu ini terlambat dari jadwal semula.


Ketahui Perbedaan Istilah UMR, UMP, dan UMK yang Digunakan Pengupahan dalam Dunia Kerja

8 hari lalu

Buruh Pabrik/TEMPO/Tony Hartawan
Ketahui Perbedaan Istilah UMR, UMP, dan UMK yang Digunakan Pengupahan dalam Dunia Kerja

Di Indonesia ada beberapa istilah yang merujuk pada satuan minimal upah yang harus dibayarkan kepada pekerja. Ini perbedaan UMR, UMP, dan UMK.


Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

9 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah jabatan 203 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta pada Rabu, 27 Desember 2023/Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

Heru Budi melantik 35 anggota tim gugus tugas daerah bisnis dan HAM yang berasal dari sejumlah pejabat OPD di Pemprov Jakarta.


Segini Jumlah Potong Gaji 3 Persen untuk Tapera Setiap Pekerja Sesuai UMP di 38 Provinsi

12 hari lalu

Ilustrasi buruh. Pixabay
Segini Jumlah Potong Gaji 3 Persen untuk Tapera Setiap Pekerja Sesuai UMP di 38 Provinsi

Jokowi merencanakan kebijakan potong gaji sebesar 3 persen untuk Tapera. Berikut daftar UMP di 38 provinsi. Berapa jumlah yang disunat tiap bulan?


Siap Mundur, PDIP Peraih Suara Terbanyak di DIY Resmi Daftar Pilkada Sleman

13 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Siap Mundur, PDIP Peraih Suara Terbanyak di DIY Resmi Daftar Pilkada Sleman

Calon legislatif terpilih DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2024-2029, Haris Sugiharta mendaftar Pilkada Sleman lewat PDIP.


Jurnalis Semarang Tolak Revisi UU Penyiaran, Gembok Gerbang DPRD Jawa Tengah

14 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
Jurnalis Semarang Tolak Revisi UU Penyiaran, Gembok Gerbang DPRD Jawa Tengah

Jurnalis di Kota Semarang menolak revisi UU Penyiaran yang dianggap bisa mengekang kebebasan pers. Mereka minta pemerintah batalkan RUU Penyiaran itu.