Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eks PJLP Tuntut Posisinya Diganti Anggota Keluarga, DKI Jakarta Tegaskan Tetap Sesuai Prosedur

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
PJLP eks UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
PJLP eks UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan anggota keluarga mantan penyedia jasa lainnya orang perorangan atau PJLP Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bisa menjadi PJLP menggantikan mereka yang diberhentikan karena faktor usia. Meski begitu, kata Asep, perekrutan tetap dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

"Jadi kalau pun digantikan anggota keluarga yang usia produktif tetap mengikuti prosedur yang ada, dan tetap menunggu PJLP yang mungkin mengundurkan diri," kata dia saat ditemui di Ruang Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023.

Asep menegaskan pihaknya tidak bisa menjanjikan hal tersebut. Namun, pihaknya masih akan memprioritaskan mereka yang merupakan anggota keluarga eks PJLP. 

Ia mengatakan, pihaknya juga telah melakukan pendataan. "Tetap akan kami prioritaskan, karena memang kami sudah mendata dan siapa-siapa saja calon penggantinya. Jadi kalau nanti ada posisi kosong, kami akan panggil mereka," jelasnya.

Sementara itu, puluhan eks PJLP Badan Air Dinas Lingkungan Hidup menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Senin pagi. Mereka adalah mantan anggota PJLP yang diberhentikan karena faktor usia, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022.

Baca juga: Maksimal Usia PJLP 56 Tahun, Pemprov DKI Buka Suara: Kita Bicara Ada BPJS

Eks PJLP minta penggantian tidak dipersulit

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam aksinya, mereka menuntut agar dapat digantikan oleh anggota keluarganya tanpa dipersulit.

"Kami tawarkan agar kami digantikan anggota keluarga. Kenapa, agar ada yang menggantikan kami menjadi tulang punggung ekonomi keluarga," kata koordinator aksi, Azwar Laware di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, mereka juga menuntut agar segera dipenuhi hak-haknya berupa pesangon. Namun, hingga kini pihaknya masih belum mendapatkan kejelasan akan tuntutannya itu. 

"Kami sudah bersurat beberapa kali ke Balai Kota 4 kali, di DPRD 4 kali tapi kami tidak dapat respon apa-apa. Kami ingin punya kepastian," jelasnya.

Pilihan Editor: Eks PJLP Dinas LH DKI Demo Lagi, Tuntut Heru Budi Rekrut Anggota Keluarga

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


39 Anggota Forum Tanggung Jawab Sosial DKI Jakarta Dilantik, Ini Tugasnya

19 jam lalu

Ilustrasi pencegahan stunting/ Indofood
39 Anggota Forum Tanggung Jawab Sosial DKI Jakarta Dilantik, Ini Tugasnya

Forum Tanggung Jawa Sosial dibentuk mengacu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.


Kelakar Syaikhu ke Sufmi Dasco: Berikan DKI Jakarta untuk PKS

2 hari lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat menghadiri acara Tasyakuran Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di JCC Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Syaikhu menyampaikan, partainya akan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) pada Pilkada Jakarta 2024. Dia berharap, parpol sebagai salah satu elemen bangsa bahu-membahu berkolaborasi dalam pemerintahan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kelakar Syaikhu ke Sufmi Dasco: Berikan DKI Jakarta untuk PKS

Presiden PKS Ahmad Syaikhu bertemu dengan Dasco di Harlah Ke-26 PKB.


Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok Tutup Usia

5 hari lalu

Spanduk calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Rezky M. Noor bersanding dengan spanduk pijat dan bekam terpampang di depan gang di kawasan Tanah Baru, Kota Depok, Rabu 13 September 2023. Spanduk juga baliho calon legislatif banyak bertebaran di jalanan Kota Depok yang bertujuan untuk menarik calon pemilih dengan berbagai cara unik. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok Tutup Usia

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Rezky M. Noor, dikabarkan meninggal, pada Minggu, 21 Juli 2024.


Pj Gubernur DKI Sebut Sudah Siapkan Solusi Guru Honorer yang Terdampak Kebijakan Cleansing

6 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri acara bangga berwisata Indonesia (BBWI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Pj Gubernur DKI Sebut Sudah Siapkan Solusi Guru Honorer yang Terdampak Kebijakan Cleansing

Heru Budi Hartono bakal mendistribusikan guru honorer yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan cleansing ke sejumlah sekolah yang membutuhkan


Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

7 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Jul 2024? Foto :Dok.DPR. Jaka/Andri
Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, kebijakan yang dinamai "cleansing" terhadap para guru honorer di DKI Jakarta tersebut kurang humanis.


Progres Persiapan Upacara 17 Agustus Hybrid IKN dan DKI Jakarta

7 hari lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Progres Persiapan Upacara 17 Agustus Hybrid IKN dan DKI Jakarta

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan lapangan untuk Upacara 17 Agustus di IKN berfungsi 100 persen.


Teguh Prakosa Dilantik Jadi Wali Kota Solo Malam Ini, DPRD Tunda Gelar Rapat Paripurna

7 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota kepada Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo (kanan) saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut DPRD Kota Solo memutuskan dan mengusulkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo serta mengusulkan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa untuk menggantikan Gibran sebagai Wali Kota. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Teguh Prakosa Dilantik Jadi Wali Kota Solo Malam Ini, DPRD Tunda Gelar Rapat Paripurna

Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa akan dilantik sebagai Wali Kota Solo oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana di Semarang


DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

7 hari lalu

Ilustrasi sekolah diliburkan dan pemberlakuan belajar jarak jauh untuk menekan virus corona. ANTARA/Mohammad Ayudha
DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

P2G mengatakan sampai saat ini sudah ada 107 laporan yang masuk soal pemecatan guru honorer. Laporan itu berasal dari guru jenjang SD, SMP hingga SMA.


Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

8 hari lalu

Aktivitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepulauan Seribu membersihkan sampah plastik di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 6 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

Pulau sampah akan dibuat di Kepulauan Seribu. Legislator PDIP menentangnya. Laut Jakarta bakal rusak.


Wacana Pulau Sampah bak Semakau Landfill, Jakarta Diingatkan Jangan Hanya Pindahkan Masalah

8 hari lalu

Pulau Semakau. gofishing.sg
Wacana Pulau Sampah bak Semakau Landfill, Jakarta Diingatkan Jangan Hanya Pindahkan Masalah

Bukan hanya KLHK, DPRD juga belum mendapat informasi secara langsung tentang wacana pulau sampah di Kepulauan Seribu.