Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hak Jawab PT EMJI Indonesia Prima Perihal Berita Pengemplang Pajak

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sehubungan dengan adanya pemberitaan dari beberapa media online Nasional dan beberapa media online Daerah dengan tanggal release dari tanggal 01 Februari 2023 dan tanggal-tanggal berikutnya yang telah memberitakan tentang Pengemplang Pajak di Tangerang Selatan dengan inisial SHK adalah merupakan Direktur PT EMJI Indonesia Prima, maka kami perlu untuk membenarkan klarifikasi sebagai benkut:

1. PT EMJI Prima suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan Akta Nomor: 1 Tanggal 3 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Marsudi, SH. dengan surat keterangan terdaftar dan kantor wilayah DJP Jakarta Selatan dengan nomor: PEM-01006/WPJ 04/KP.1203/2012 tanggal 15 Mei 2012 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 67190 Jasa Penunjang Keuangan Lamnya.

2. Isi berita/narasi/postingan dalam pemberitaan oleh media-media online tersebut dengan menyebut nama tersangka bos advertising pengemplang pajak dengan inisial SHK adalah merupakan Direktur PT EMJl Indonesia Prima adalah HOAX. “TIDAK BENAR" dan "TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA"

3. Bahwa dalam pemberitaan oleh media-media online tersebut atas nama tersangka dengan inisial SHK yang setelah kami telusuri perkaranya telah dilimpahkan di Pengadilan Negen Tangerang dengan Perkara Nomor: 167/Pid.Sus/2023/PN Tng. bahwa media-media tersebut telah salah menyampaikan data nama perusahaan milik Tersangka tersebut, bahwa Tersangka dengan inisial SHK atau atas nama Syamsul Huda Kusuma bukanlah Direktur dari PT EMJI Indonesia Prima dan tidak pernah bekerja di perusahaan kami dan bahkan tidak pernah kami kenal.

4. Bahwa terkait dengan pemberitaan tersebut telah kami layangkan surat pengaduan kepada Dewan Pers tertanggal 27 Februari 2023, kami tidak langsung melakukan upaya hukum PIDANA karena kami masih ingin mendukung PERS yang berkualitas dan tidak serampangan dalam memberitakan suatu berita. PERS itu ibarat pisau bermata dua, jika suatu kebenaran yang diberitakan maka itu adalah suatu cahaya yang mencerahkan dan mencerdaskan bangsa, namun sebaliknya jika suatu benita yang disebar luaskan baik sebagian atau keseluruhannya adalah “TIDAK BENAR” dan “TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA" maka pemberitaan tersebut dapat memberikan dampak negatif, pembodohan, penyesatan informasi, fitnah, pencemaran nama baik bahkan membunuh karakter. benarlah apa yang dikatakan bahwa Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.

Demikian Klanfikasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

An. PT. EMJI Indonesia Prima

TTD

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Riana S.M

Catatan redaksi

Hak jawab berita ini dimuat sebagai bentuk kepatuhan pada penyelesaian pengaduan melalui Dewan Pers. Sebelumnya, Tempo telah meralat ketidakakuratan penyebutan nama perusahaan itu. Pautannya ada di bawah ini:

Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

Sidang Kasus Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 M Digelar di Pengadilan Negeri Tangerang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sebut Pajak Tiang Utama Pembangunan Indonesia, Sri Mulyani: Mau Melihat Indonesia Bagus, Pajak Harus Bagus

3 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani turut merayakan peringatan Hari Pajak dengan jalan santai bertajuk
Sebut Pajak Tiang Utama Pembangunan Indonesia, Sri Mulyani: Mau Melihat Indonesia Bagus, Pajak Harus Bagus

Sri Mulyani mengatakan pajak menjadi tiang utama pembangunan Indonesia.


Indonesia Tingkatkan Kontribusi ke UNRWA

19 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberikan pena kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk Republik Perancis merangkap Kepangeranan Andorra Keharyapatihan Monaco dan UNESCO Arrmanatha Nasir ketika pelantikan di Istana Negara Jakarta, Senin 7 Januari 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Indonesia Tingkatkan Kontribusi ke UNRWA

Indonesia meningkatkan kontribusi sukarela reguler ke UNRWA sebesar US$1,2 juta per tahun mulai 2024 dan hibah sebesar US$2 juta.


Tips Perencanaan Keuangan bagi Mahasiswa

12 jam lalu

Ilustrasi mengelola keuangan. Shutterstock
Tips Perencanaan Keuangan bagi Mahasiswa

Berikut empat langkah utama yang dapat dilakukan mahasiswa untuk membuat perencanaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.


Lima Perusahaan di Pati Buka 10.800 Lowongan Kerja, Termasuk PT Djarum dan Dua Kelinci

15 jam lalu

Ilustrasi calon pekerja mencari lowongan kerja. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Lima Perusahaan di Pati Buka 10.800 Lowongan Kerja, Termasuk PT Djarum dan Dua Kelinci

Lima perusahaan di Pati, Jawa Tengah, membuka 10.800 lowongan kerja, khususnya untuk kaum perempuan.


Bank Indonesia Catat Modal Asing Masuk Sebesar Rp5,59 Triliun di Pekan Kedua Juli 2024

19 jam lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Bank Indonesia Catat Modal Asing Masuk Sebesar Rp5,59 Triliun di Pekan Kedua Juli 2024

Aliran modal asing yang masuk di pasar keuangan domestik Indonesia pada rentang 8-11 Juli 2024 sebesar Rp5,59 triliun.


Cara yang Bisa Dilakukan Atasan untuk Mengetahui Apakah Karyawan Terlibat Judi Online

20 jam lalu

Ilustrasi bos sedang berkomunikasi dengan anggota timnya di tempat kerja. Foto: Unsplash.com/Amy Hirschi
Cara yang Bisa Dilakukan Atasan untuk Mengetahui Apakah Karyawan Terlibat Judi Online

Atasan bisa memanfaatkan media sosial untuk mendeteksi masalah keuangan karyawan, termasuk adakah indikasi terlibat judi online.


DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

1 hari lalu

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

INTACT Australia adalah satu-satunya pusat pajak Indonesia di Australia dan salah satu dari dua pusat internasional di dunia


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

1 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

3 hari lalu

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Mugi Rahayu (Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu).