Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sidang Kasus Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 M Digelar di Pengadilan Negeri Tangerang

image-gnews
Direktur PT Emgy Pro (EP) SHK yang diduga merugikan negara senilai Rp 1,4 miliar saat diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Rabu, 1 Februari 2023. TEMPO/Muhammad Iqbal
Direktur PT Emgy Pro (EP) SHK yang diduga merugikan negara senilai Rp 1,4 miliar saat diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Rabu, 1 Februari 2023. TEMPO/Muhammad Iqbal
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Pengadilan Negeri Tangerang sidangkan kasus dugaan pengemplangan pajak dengan terdakwa SHK, mantan Direktur PT Emgy Pro pada Selasa, 28 Februari 2023. Agenda sidang adalah eksepsi atau jawaban dari pihak tergugat. 

Dalam kasus ini pihak Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan melakukan revisi terhadap pelimpahan kasus itu ke pengadilan. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tangerang Hasbullah saat dihubungi TEMPO menyatakan penangkapan dilakukan terhadap Direktur PT Emgy Pro bukan Emji Pro atau PT EMJI Indonesia Prima.

Sebelumnya diberitakan TEMPO jika Direktur PT EMJI Indonesia Prima (EMJI PRO) ditangkap. 

Kata Hasbullah, terduga pengemplangan pajak senilai Rp 1,4 miliar itu sudah memasuki tahap persidangan kedua. "Persidangan perdana sudah dilakukan Senin 20 Februari 2023 dengan agenda dakwaan," ujarnya pada TEMPO, Jumat 24 Februari 2023. 

Kata dia sidang kedua dilaksanakan hari Selasa dengan agenda eksepsi atau jawaban dari tergugat. 

"Sidang kedua agenda eksepsi atas dakwaan dari penasehat hukum, perkembangannya itu sidang masih berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang," sebutnya. 

Hasbullah mengatakan PT Emgy Pro (EP) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan agensi advertising. 

Terdakwa SHK diduga merugikan negara senilai Rp 1,4 miliar. Dia ditangkap penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk disidangkan. 

Kasie Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan Reza Pahlawan sebelumnya mengatakan telah menerima pelimpahan tersangka dari Kanwil DJP Banten atas tindak pidana perpajakan.

"SHK ini disangka dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara melalui PT. EP," tegasnya, Rabu 1 Februari 2023. 

Reza mengatakan, tersangka SHK merupakan direktur perusahaan tersebut. Dia diduga telah menerbitkan faktur pajak dan sudah memunggut PPN dari lawan transaksinya, namun tidak menyetor maupun melaporkan pada SPT Masa PPN tersebut. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Selain itu, tersangka SHK juga disangkakan melaporkan beberapa SPT Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Hal ini terjadi dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2017," ujarnya.

Atas perbuatan SHK tersebut, lanjut Kajari, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang dibayar paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. "Atas perbuatan tersangka dalam kurun waktu Januari sampai Desember 2017 menimbulkan kerugian terhadap negara sebesar Rp. 1.4 miliar lebih," ujarnya.

MUHAMMAD IQBAL

Pilihan Editor: Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

Hak Jawab PT EMJI Indonesia Prima Perihal Berita Pengemplang Pajak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bahlil Kesal karena Anggaran BKPM Disunat, Ini Jawaban Menteri PPN Suharso

8 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Kesal karena Anggaran BKPM Disunat, Ini Jawaban Menteri PPN Suharso

Menteri Bahlil kesal karena anggaran BKPM 2025 Dikurangi sementara target investasi bertambah. Ia usul targetnnya juga diturunkan.


Perampokan Bersenjata di Toko Jam Tangan Mewah PIK 2, Kerugian Rp 14 Miliar

1 hari lalu

Ilustrasi begal / penyerangan dengan senjata tajam pisau / klitih / perampokan. Shutterstock
Perampokan Bersenjata di Toko Jam Tangan Mewah PIK 2, Kerugian Rp 14 Miliar

Polisi telah menangkap pelaku perampokan yang membawa 18 jam tangan mewah itu di sebuah hotel di Cipanas, Puncak, pada Selasa petang.


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12 persen tahun depan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Rangkaian Kegiatan Festival Perahu Naga Tangerang, dari Lempar Bebek hingga Mendirikan Telur

1 hari lalu

Warga keturunan Tionghoa mencoba mendirikan telur saat perayaan Peh Cun di Topekong Air Sungai Cisadane, Tangerang, Banten, Senin, 10 Juni 2024. Tradisi mendirikan telur adalah rangkaian dari acara Pehcun, yaitu saat posisi Matahari, Bulan dan Bumi sejajar. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Rangkaian Kegiatan Festival Perahu Naga Tangerang, dari Lempar Bebek hingga Mendirikan Telur

Salah satu agenda dari Festival Perahu Naga Peh Cun adalah lomba perahu naga akhir pekan ini.


Tahukah Pajak Makanan dan Minuman di Jakarta Naik Jadi 10 Persen sejak 5 Januari 2024

3 hari lalu

Seorang barista membuat kopi pesanan pembeli di Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021.  Mulai 3 Juli 2021, restoran dan rumah makan tidak melayani makan di tempat serta hanya menyediakan take away atau delivery hingga pukul 20.00. ANTARA/Muhammad Adimaja
Tahukah Pajak Makanan dan Minuman di Jakarta Naik Jadi 10 Persen sejak 5 Januari 2024

Pajak makanan dan minuman telah ditetapkan sebesar 10 persen oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa saja yang tidak kena PBJT itu?


Puskesmas di Tangerang Temukan 7 Kasus Baru Penyakit Kusta yang Tak Disadari Penderitanya

7 hari lalu

Penderita kusta. TEMPO/Mazmur A. Sembiring
Puskesmas di Tangerang Temukan 7 Kasus Baru Penyakit Kusta yang Tak Disadari Penderitanya

Warga tidak sadar jika penyakit kulit yang menyerupai jamur itu adalah kusta. Ditemukan dalam program puskesmas ke desa-desa.


Kasus ART Lompat dari Lantai 3 Rumah Majikan di Tangerang, Polisi Ungkap Komplotan Pembuatan KTP Palsu

7 hari lalu

Kapolres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Zain Dwi Nugroho saat menjenguk pekerja rumah tangga CC, 16 tahun yang loncat dari atap rumah majikannya. dok Polres Metro Tangerang Kota
Kasus ART Lompat dari Lantai 3 Rumah Majikan di Tangerang, Polisi Ungkap Komplotan Pembuatan KTP Palsu

Selain penyalur tenaga kerja dan pembuat KTP palsu, majikan CC, ART lompat dari lantai 3 rumah di Cimone itu, juga ditetapkan sebagai tersangka.


Ekonom Beberkan Kriteria Ideal Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Saja?

7 hari lalu

Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Beberkan Kriteria Ideal Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Saja?

Menkeu berikutnya tidak boleh lagi melanggar disiplin makroekonomi atas nama apa pun.


Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Begini Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum

9 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Begini Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum

Untuk mengetahui apakah NIK sudah terdaftar sebagai NPWP atau, Anda dapat mengeceknya di tautan ereg.pajak.go.id.


PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya

9 hari lalu

Dua dari empat tersangka korupsi tata niaga emas PT Antam menggunakan rompi tahanan keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya

PT Antam diduga pernah memasukkan emas ke Indonesia dengan cara mengubah kode HS.