Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Istri TNI AU Korban Poligami, Komnas Perempuan: Jauh dari Keadilan & Melanggengkan Impunitas

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Rumaisah Satyawati, istri dari anggota TNI AU yang dipoligami sejak 2006. Dia ditemui usai vonis suaminya di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Rumaisah Satyawati, istri dari anggota TNI AU yang dipoligami sejak 2006. Dia ditemui usai vonis suaminya di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewi Kanti Setia Ningsih, Komisioner Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan menilai putusan kedaluwarsa oleh hakim pada kasus poligami istri TNI AU menjauhkan korban dari keadilan.

"Penetapan kedaluwarsa laporan korban menjauhkan korban dari keadilan dan melanggengkan impunitas terhadap pelaku," kata Dewi saat dihubungi Tempo, Sabtu, 3 Mei 2023.

Ia berharap majelis hakim memiliki sensitivitas gender pada kasus tersebut. Lantaran hakim dianggap terlalu berpihak pada satu sisi.

"Kami berharap majelis dan atau institusi yang menangani kasus ini memiliki sensitivitas gender yang menunjukkan keberpihakan terhadap korban," ucapnya. Selain itu, Komnas perempuan akan terus memantau kasus tersebut.

RS, 51 tahun ditemui Tempo, pada Sabtu, 27 Mei 2023 menceritakan pengalamannya melaporkan sang suami, MH yang memiliki pangkat Kolonel di Pusdiklat Belanegara Rumpin Bogor. Atas tindakan KDRT dan poligami itu, sang istri merasa dipersulit. 

“Jadi sebenarnya ketidakadilan ya baik dari proses pengaduan pun persidangan. Mulai dari awal mengadukan tadi seperti yang saya bilang bahwa pelapor bisa jadi terlapor kemudian prosesnya dilambat-lambatkan sampai tidak diproses lebih lanjut,” kata RS kepada Tempo

RS menikah dengan MH sejak 1999. Kemudian, pada 2006, MH menikah lagi dan RS baru mengetahui pernikahan tersebut pada 2021.

Padahal dalam aturannya, anggota TNI dilarang melakukan pernikahan ganda.  PNS atau anggota TNI sesuai Surat Edaran (SE) bernomor SE/71/VII/2015 dilarang melakukan poligami.

Pada 2021, RS mengatakan saat ketahuan, sang suami langsung membuat surat cerai kepada istri barunya.

"Itu ketahuan dia langsung bikin surat cerai, itu ketahuan tanggal 5 0ktober 2021, tanggal 8 dia buat surat cerai. Tapi di surat cerainya itu tidak ada tanggal, nama istrinya disingkat tanggal lahir beda, alamat beda, itu yang disampaikan ke dinas, jadi dinas enggak proses," ucapnya.

Namun, RS mengeklaim dalam Berita Acara Pemeriksaan istri baru, tertulis terakhir berhubungan pada Desember 2021. "Jadi meskipun cerai masih berhubungan, jadi kan ada manipulasi setelah ketahuan itu, masih berhubungan," tuturnya.

RS mengatakan gelagat suaminya berbeda, hingga muncul beberapa kekerasan yang dialaminya. Puncaknya, pada 19 Februari 2022, ia mendapatkan kekerasan fisik hingga menyebabkan luka. Akhirnya RS melaporkan tindakan sang suami dengan nomor laporan yang teregistrasi POM-405/A/IDIK-03/II/2022/HLM.

Akan tetapi, yang diproses adalah kasus KDRT. MH dijatuhi hukuman 2 bulan tanpa penahanan atau semacam harap lapor. "Tuntutannya saja menurut saya tidak berkeadilan, nanti putusan hakim di bawah tuntutan atau sama saja itu tidak berkeadilan.Tuntutan auditur 4 bulan jadi 2 bulan," ucapnya.

Ia menilai relasi kuasa suami RS tinggi karena pangkatnya kolonel. Bahkan, menurutnya saat mencuat permasalahan tidak ada mediasi dari pihak institusi. Malah, tiba-tiba dia diajak ke salah satu masjid dan disodorkan surat cerai.

Perjuangan RS, tidak mudah. Laporannya mandek hingga ia harus meminta bantuan kepada beberapa lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Saat melaporkan, RS mengatakan adanya dugaan intimidasi dari penyidik di Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdana Kusuma, yang mengatakan, laporan tersebut bisa berbalik. "Penyidik bilang, 'ini bisa pencemaran nama baik' sama suami saya juga gitu," ucapnya.

Setelah ditelisik ternyata, penyidik merupakan anak buah dari sang suami. Saat pengajuan banding kasus KDRT, RS juga menilai dipersulit dan dilarang untuk mengajukan banding kasus KDRT.

"Ketemu auditur mau mengajukan banding yang KDRT katanya ‘enggak usah nanti biar putusan yang poligami lebih tinggi'," ucapnya. 

RS tetap mengajukan memori banding, ternyata proses banding itu ditolak setelah pihak RS mengkonfirmasi lagi ke auditur. Belakangan baru dijelaskan kalau memori banding tidak bisa diproses.

Baca juga: Viral PNS Pria Boleh Poligami dan PNS Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua, BKN: Aturan Terbit Sejak 40 Tahun Lalu

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sidang poligami sang suami

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memutuskan kasus perselingkuhan dan poligami perwira TNI AU Kolonel Kal MH telah kedaluwarsa. Perwira menengah itu didakwa atas dugaan kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan karena dia menikah siri dengan perempuan lain yang bukan istri sahnya selama 17 tahun. 

"Dengan ini menyatakan tuntutan tidak dapat diterima," ujar Hakim Ketua Kolonel Chk. Adeng saat membacakan vonis di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.

Perkara ini teregistrasi pada nomor 68-K/PMT.II/AU/XI/2022. Sidang sudah digelar sejak Rabu, 21 Desember 2022.

Sekitar enam orang telah diperiksa sebagai saksi selama sidang digelar. Ketika hakim membacakan putusan, MH telah mengakui pernikahan sirinya itu.

Perwira Pusdiklat Belanegara Rumpin Bogor ini menikahi perempuan bernama RS sejak 10 Desember 2006. Keduanya memiliki dua orang anak yang telah lahir pada tahun 2008 dan 2010.

Hakim membeberkan, istri sah terdakwa yaitu RS baru mengetahui fakta bahwa suaminya telah nikah siri dengan perempuan lain dari pengakuan MH langsung pada 5 Oktober 2021. 

Hakim memutuskan agar anggota TNI itu dijatuhi sanksi disiplin oleh satuannya langsung, yaitu TNI Angkatan Udara. "Diselesaikan melalui saluran hukum disiplin," kata Hakim Ketua Kolonel Chk. Adeng.

Oditur atau penuntut umum Kolonel Tarmizi M. menyatakan akan banding atas putusan Majelis Hakim. Walau perkara ini dinyatakan kedaluwarsa, perbuatan MH melakukan poligami sudah terbukti.

"Ternyata perbuatannya terbukti, hanya karena sudah kedaluwarsa sehingga jadi hukum disiplin," kata  Tarmizi usai sidang.

RS merasa kecewa atas putusan hakim tersebut. Selain berselingkuh hingga kawin siri, suaminya juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

Haris Azhar selaku pengacara RS menuturkan, pola pikir Majelis Hakim yang sebenarnya kedaluwarsa. Semestinya kejahatan itu bukan dilihat dari kapan dilakukan pelaku, karena korban baru mengetahui suaminya telah berpoligami itu pada 2021.

"Tetapi kapan mulai diketahui oleh pihak-pihak yang dianggap berpotensi atau layak melakukan upaya hukum," ujar Haris usai sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Selain itu, dia menganggap hakim tidak memiliki perspektif gender terhadap perempuan yang menjadi korban.

RS merasa kecewa atas putusan hakim tersebut. Menurutnya putusan ini mencederai rasa keadilan untuk dirinya sebagai korban.

Dia mengatakan seharusnya, sang suami bisa memberi teladan baik kepada keluarganya, tetapi justru berbuat sebaliknya. "Menurut saya pernikahan ganda atau poligami ini sebenarnya adalah kejahatan dalam rumah tangga. Harusnya di tempat ini saya bisa mencari keadilan," kata RS.

Pilihan Editor: Pengadilan Militer Putuskan Kasus Poligami Anggota TNI AU Sudah Kedaluwarsa, Sanksi Disiplin Diserahkan ke Satuannya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tips Berdamai dengan Pasangan soal Rencana Pernikahan

1 hari lalu

Ilustrasi dekorasi pernikahan/The Tribrata Darmawangsa
Tips Berdamai dengan Pasangan soal Rencana Pernikahan

Ketika tak juga mendapatkan titik temu dengan pasangan soal pernikahan, bahkan kerap memicu pertengkaran, berikut tips untuk membantu melaluinya.


Polwan Bakar Suami: Saran Komnas Perempuan untuk Wanita yang Kondisinya Seperti Briptu Fadhilatun

2 hari lalu

Anggota Polres Jombang Briptu Rian Dwi Wicaksono yang meninggal dunia akibat dibakar istrinya yang juga anggota Polwan. ANTARA/HO-Polres Jombang
Polwan Bakar Suami: Saran Komnas Perempuan untuk Wanita yang Kondisinya Seperti Briptu Fadhilatun

Perbuatan sadistis Briptu Fadhilatun Nikmah yang membakar suaminya merupakan puncak reaksi terhadap sejumlah tekanan yang dihadapi.


KPAI Imbau Masyarakat Tak Sebarkan Video Siswa SMP yang Bercanda soal Konflik Palestina

3 hari lalu

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah (kedua dari kiri), saat memberikan pidato pada konferensi pers Laporan Akhir Tahun KPAI 2023, di Jakarta, Senin (22 Januari 2024). (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
KPAI Imbau Masyarakat Tak Sebarkan Video Siswa SMP yang Bercanda soal Konflik Palestina

KPAI mengingatkan bahwa anak-anak yang bercanda soal konflik di Palestina masih di bawah umur.


KPAI Kritik Pendidikan Karakter di Indonesia Usai Viral Video Siswa SMP Bercanda soal Palestina

3 hari lalu

Seorang anak Palestina memegang boneka di kamp pengungsi Al-Faraa dekat Tubas, di Tepi Barat yang diduduki Israel pada 10 Juni 2024. Pasukan Israel juga telah menghancurkan infrastruktur kamp, termasuk saluran pembuangan limbah, listrik, dan jaringan air, dan listrik telah diputus. REUTERS/Raneen Sawafta
KPAI Kritik Pendidikan Karakter di Indonesia Usai Viral Video Siswa SMP Bercanda soal Palestina

KPAI menilai kasus siswa SMP yang bercanda soal konflik di Palestina membuktikan kurang optimalnya pendidikan karakter anak di Indonesia.


8 Rekomendasi Gedung Pernikahan di Jakarta dengan Fasilitas Lengkap

4 hari lalu

Rekomendasi gedung pernikahan di Jakarta. Foto: Canva
8 Rekomendasi Gedung Pernikahan di Jakarta dengan Fasilitas Lengkap

Berikut ini rekomendasi gedung pernikahan di Jakarta dengan fasilitas lengkap dan kapasitas yang luas. Ada Balai Sudirman hingga Graha Elnusa.


Kasus Polwan Bakar Suami, Ini Imbauan Komnas Perempuan

4 hari lalu

Ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Kasus Polwan Bakar Suami, Ini Imbauan Komnas Perempuan

Komisioner Komnas Perempuan dan Anak mengatakan, KDRT seperti dalam kasus polwan bakar suami terjadi karena banyak faktor.


Budi Arie Bilang Perempuan Lebih Kejam dari Laki-laki, Komnas Perempuan: Bias Gender

5 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Budi Arie Bilang Perempuan Lebih Kejam dari Laki-laki, Komnas Perempuan: Bias Gender

Komnas Perempuan mengkritik pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi soal perempuan lebih kejam dari laki-laki saat membicarakan kasus pembunuhan suami oleh polisi wanita (Polwan) di Mojokerto, Jawa Timur. Perkataan itu sebelumnya disampaikan Budi Arie dalam rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen Senayan pada Senin, 10 Juni 2024.


TNI AU dan Kementerian PUPR Kerja Sama Atasi Kekeringan di Pulau Jawa dengan Modifikasi Cuaca

5 hari lalu

Jajaran TNI AU saat melakukan kegiatan penerbangan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 4 Juni 2024. ANTARA/HO-Pemkot Bandung
TNI AU dan Kementerian PUPR Kerja Sama Atasi Kekeringan di Pulau Jawa dengan Modifikasi Cuaca

Imbas kekeringan di Pulau Jawa, TNI AU dan Kementerian PUPR lakukan rekayasa cuaca mula i6 Juni 2024, menargetkan wilayah Malang, Solo, dan Bandung.


Viral Ibu Cabuli Anak Kandungnya di Bekasi, KPAI Desak Polri Temukan Pemilik Akun Facebook Icha Shakila

8 hari lalu

Polda Metro Jaya menggelar konperensi pers kasus ibu cabuli anak kandung di Tangsel, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Jihan
Viral Ibu Cabuli Anak Kandungnya di Bekasi, KPAI Desak Polri Temukan Pemilik Akun Facebook Icha Shakila

KPAI mengatakan, pemilik akun Facebook Icha Shakila, yang mendorong dua ibu cabuli anak itu bisa saja tergabung dalam sebuah sindikat.


Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Naik

11 hari lalu

Ilustrasi merekam orang mandi lewat ponsel. Sumber: asiaone.com/The Strait Times.
Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Naik

Porsi interaksi online dan offline yang sama besarnya oleh masyarakat saat ini, membuat kasus Kekerasan berbasis gender online mengalami tren kenaikan