TEMPO.CO, Jakarta - Renovasi Rusun Marunda akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan belum bisa merinci besaran anggaran perbaikan rumah susun tersebut.
“Ya pakai APBD, nanti saya lihat dulu ya karena lagi dihitung secara teknis,” kata Joko Agus di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Agustus 2023.
Menurutnya, renovasi akan dilakukan dalam waktu dekat karena penghuninya telah direlokasi ke Rusun Nagrak. “Sedang proses toh, tahun ini lah wong namanya rusak pasti langsung diperbaiki,” ujarnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum ungkap rencana relokasi warga Rusun Marunda ke Rusun Nagrak. Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Wilayah II, kata Retno, telah melakukan sosialisasi lanjutan pada Kamis, 31 Agustus lalu.
Sosialisasi awal pemindahan penghuni Rusun Marunda sebenarnya telah dilakukan pada Maret 2022. Namun, rencana relokasi ditunda karena Rusun Nagrak digunakan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.
“Setelah kejadian robohnya atap, pihak UPRS II telah melakukan sosialisasi kembali kepada warga Kluster C yaitu Blok C1-C5 dan warga dengan kooperatif bersedia untuk direlokasi atas alasan keselamatan,” kata Retno dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 September 2023.
Dia mengatakan relokasi ini akhirnya dilakukan setelah atap Rusun Marunda roboh pada 30 Agustus lalu. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, 451 KK penghuni Blok C1- C5 Rusun Marunda akan direlokasi ke Rusun Nagrak. Rumah susun itu dianggap sudah tidak layak huni.
“Sebanyak 349 KK telah mengambil undian untuk mendapatkan unit di Rusun Nagrak, sedangkan 102 KK akan mengikuti proses untuk mendapatkan unit pada hari berikutnya,” ujarnya.
Rusun Marunda Seperti Bom Waktu
Warga Rusun Marunda merasa tempat tinggal mereka seperti bom waktu, yang kapan saja bisa meledak, terjadi sesuatu yang warga tidak inginkan.
Hal itu disampaikan Ketua RT 05 RW 12, Blok C, Rusun Marunda, Saharuddin Samad usai ambruknya atap belakang Blok C5 pada Rabu 30 Agustus 2023 lalu.
Menurut dia, rencana perbaikan telah lama disampaikan Pemprov DKI, namun tertunda akibat pandemi Covid-19 yang mulai mewabah pada 2020 lalu. Hingga akhirnya peristiwa robohnya kanopi beton pada Rabu malam itu.
Dari pantauan Tempo ke sejumlah bagian rusun, sudah banyak yang bocor di setiap lantainya,
“Rencana perbaikan sudah lama dari sebelum COVID -19 tapi tidak jadi karena ada wabah, baru ada lagi setelah kejadian runtuhnya beton belakang, sepertinya pemerintah ketakutan dan terburu-buru,” katanya Senin, 4 September 2023.
Karena itu, ia merasa senang dengan adanya rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merevitalisasi bangunan rusun di Blok C 1 sampai C5 setelah ambruknya atap belakang Blok C5 pada Rabu 30 Agustus 2023 lalu.
Saharuddin menjelaskan peristiwa ambruknya atap itu terjadi pada Rabu malam pukul 21.30. Saat itu, tiba tiba menara plang nama blok C5 di lantai 6 jatuh menimpa kanopi beton hingga ambruk.
“Alhadulillah kejadiannya malam hari tidak ada korban jiwa, ceritanya jadi lain jika kejadiannya siang hari dimana itu tempat bermain anak -anak, ibu-ibu ngerumpi dan tempat kita ngopi, katanya Senin 4 September 2024.
Rusun Marunda Disebut Tidak Layak Huni
Kondisi Rusun Marunda yang sudah tidak layak juga disampaikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta. Namun berbeda dengan pernyataan Saharuddin, Pemprov DKI justru meminta mereka pindah dan bukan mau memperbaiki rusun.
Soal kondisi bangunan rusun itu didasarkan atas hasil pemeriksaan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
Dinas Perumahan DKI telah mengajak penghuni Rusun Marunda pindah, khususnya yang tempat tinggalnya berada di Blok C karena kondisi bangunan yang sudah tidak layak huni. Ajakan tersebut sudah dilakukan sejak 2021 silam.
“Hasil pemeriksaan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) juga sudah tidak layak, sekarangkan yang terpenting adalah nyawa,” kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum kepada TEMPO, Senin malam, 4 September 2023.
Retno mengungkapkan usaha yang dilakukuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengajak penghuni Rusunawa Marunda terus mendapat penolakan.
“Sejak 2021 sudah kita sosialisasikan tapi kerena terkena Covid, kemudian Rusun Nagrak-nya dipakai untuk Covid akhirnya dan warga menolak, ya sudah,” ujarnya.
Namun kali ini, kata dia, Dinas Perumahan DKI memaksa para penghuni Rusun Marunda tersebut untuk direlokasi lantaran kondisi bangunan yang mengancam keselamatan warga.
“Selama ini warga selalu menolak-menolak dengan kejadian ini (atap beton roboh) kami udah nggak ada berani lagi deh harus semuanya direlokasi. Sekarang siap jamin kalau terjadi kecelakaan di situ?,” kata dia.
Pilihan Editor: Penghuni Rusun Marunda Minta Tarif Sewa yang Sama di Rusun Nagrak
