Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menkes Dilaporkan ke Bareskrim Soal Hoaks PPDS Undip, Kemenkes: Ada Upaya Menutupi Investigasi

image-gnews
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Budi Gunadi Sadikin, pihaknya telah menyediakan lima kelompok bantuan kesehatan. Kelompok pertama berupa obat-obatan sebanyak 44 paket, kedua berbentuk makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, ketiga merupakan obat-obatan khusus untuk malaria, keempat adalah hygiene kit atau perlengkapan kesehatan sebanyak 665 paket, dan bantuan water purifier (penjernih air) karena air bersih diperlukan di sana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Budi Gunadi Sadikin, pihaknya telah menyediakan lima kelompok bantuan kesehatan. Kelompok pertama berupa obat-obatan sebanyak 44 paket, kedua berbentuk makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, ketiga merupakan obat-obatan khusus untuk malaria, keempat adalah hygiene kit atau perlengkapan kesehatan sebanyak 665 paket, dan bantuan water purifier (penjernih air) karena air bersih diperlukan di sana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmidzi menanggapi langkah Komite Solidaritas Profesi dan Satuan Anti Kebohongan yang melaporkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal hoax PPDS ke Bareskrim.

Nadia sangat menyayangkan laporan tersebut. Menurutnya, laporan tersebut merupakan sebuah bentuk upaya menghalang-halangi proses invetigasi. “Ini diminta mediasi, kita menyayangkan kalau ada upaya untuk menutupi invetigasi” ungkap Siti saat dikonfirmasi Tempo pada Rabu, 11 September 2024.

Komite Solidaritas Profesi dan Satuan Anti Kebohongan melaporkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan menyebarkan berita bohong.

Perwakilan komite, M. Nasser menuding kebohongan itu terkait pernyataan Budi Gunadi soal dugaan perundungan di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang yang disebut jadi penyebab bunuh diri seorang mahasiswi di Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Undip.

Selain Budi Gunadi, Nasser juga melaporkan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya atas tuduhan yang sama. “Kami memang datang hari ini ke Bareskrim untuk melaporkan pejabat Kementerian Kesehatan atas penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran,” kata Nasser di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 11 September 2024.

Penyidik kepolisian tidak langsung menerima laporan tersebut. “Karena yang dilaporkan ini adalah pejabat pemerintah, jadi kami diminta untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, berbicara dengan mereka yang kita laporkan,” ucap eks anggota Kompolnas itu.

Menurut Nasser, pihaknya bakal mempertimbangkan usul dari Bareskrim untuk melakukan mediasi dengan Kementerian Kesehatan. Dia berujar akan kembali lagi ke Bareskrim Mabes Polri setelah mempertimbangkan saran tersebut.

Ia menuding Budi Gunadi dan Azhar Jaya diduga telah melanggar ketentuan Pasal 45A Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beleid itu mengandung larangan untuk menyebarkan berita bohong.

Menurut Nasser, dugaan kebohongan yang dilakukan Budi Gunadi dan Azhar Jaya adalah soal adanya perundungan yang berujung bunuh diri terhadap seorang mahasiswi PPDS Undip.

Sebelumnya, Budi Gunadi mengaku mengantongi banyak informasi setelah bertemu langsung dengan keluarga mendiang Aulia Risma Lestari, mahasiswa PPDS Undip yang meninggal, di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Budi mengatakan bakal mendorong kasus tersebut ke ranah hukum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dokter Aulia merupakan mahasiswi PPDS Anestesi FK Undip yang meninggal pada malam 12 Agustus 2024 di kamar kosnya, Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang. Ia meninggal diduga karena bunuh diri akibat perundungan. Dugaan tersebut ramai dibicarakan di media sosial X.

Kendati belum menjawab secara gamblang terkait hasil investigasi kasus dugaan perundungan terhadap Aulia, Budi menyatakan mengetahui apa yang terjadi dalam kasus itu. "Yang saya lihat sudah jelas sekali dari WhatsApp-nya," kata Budi Gunadi di Kompleks Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.

"Bukan hanya diary-nya, tapi chat dengan bapaknya, ibunya, adiknya, dan tantenya, semuanya sudah saya kantongi. Jadi, kalau saya pribadi, saya sudah tahu lah apa yang terjadi. Saya sudah sangat tahu apa yang terjadi," ucap Budi.

Menurut M. Nasser pernyataan Budi Gunadi soal dugaan perundungan di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang yang disebut jadi penyebab bunuh diri seorang mahasiswi di Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Undip adalah bohong.

Hoax, kita sesalkan ini. Kualitas pejabat publik, itu” ucap Nasser pada media, Rabu, 12 September 2024.

Adapun Siti Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, Kemenkes sudah menyampaikan beberapa bukti kepada kepolisian, dan masih menunggu langkah selanjutnya. Adapun upaya mediasi yang disarankan oleh penyidik Bareskrim, Siti mengaku tidak begitu memikirkannya.

“Enggak tahu, kita ndak terlalu ambil pusing masalah ini” kata Siti melalui pesan tulis pada Kamis, 12 September 2024.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Komite Solidaritas Profesi Ungkap 4 Kebohongan yang Disebarkan Menkes Soal PPDS Undip

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jessica Felicia akan Ajukan Restorative Justice Usai Diperiksa Soal Konten Azizah Shalsa

9 jam lalu

Selebgram Jessica Felicia Pardoko (kanan), ditemui bersama pengacaranya saat jeda pemeriksaan di Bareskrim Polri, Selasa, 17 September 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Jessica Felicia akan Ajukan Restorative Justice Usai Diperiksa Soal Konten Azizah Shalsa

Seleb Instagram Jessica Felicia Pardoko berencana mengajukan restorative justice dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Azizah Shalsa.


Jessica Felicia Bantah Lakukan Pencemaran Nama Baik Azizah Shalsa

10 jam lalu

Selebgram Jessica Felicia Pardoko (kanan), ditemui bersama pengacaranya saat jeda pemeriksaan di Bareskrim Polri, Selasa, 17 September 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Jessica Felicia Bantah Lakukan Pencemaran Nama Baik Azizah Shalsa

Bantah lakukan pencemaran nama baik, tapi belum konfirmasi langsung kebenaran kontennya ke orang yang disebut-sebut terlibat.


Usut Kematian Mahasiswa PPDS Undip Aulia Risma, Polisi Periksa 34 Orang Termasuk Senior Korban

10 jam lalu

Undip buka suara soal kasus meninggalnya mahasiswa PPDS Anestesi Undip, Aulia Risma Lestari.
Usut Kematian Mahasiswa PPDS Undip Aulia Risma, Polisi Periksa 34 Orang Termasuk Senior Korban

Kabid Humas Polda Jateng menyatakan pemeriksaan masih sekitar mahasiswa PPDS, rekan seangkatan serta senior dan junior dari Aulia Risma


Polisi Periksa Selebgram Jessica Felicia soal Dugaan Pencemaran Nama Baik Azizah Salsha

13 jam lalu

Azizah Salsha/Foto: Instagram/Azizah Salsha
Polisi Periksa Selebgram Jessica Felicia soal Dugaan Pencemaran Nama Baik Azizah Salsha

Azizah Salsha, istri pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan itu melaporkan sejumlah akun media sosial ke Bareskrim Polri.


Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

14 jam lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.


Kasus PPDS Undip: Polisi Periksa 34 Saksi, Menkes Dilaporkan sampai Dekan Akui Ada Perundungan

15 jam lalu

Pewarta foto memotret suasana salah satu gedung Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP) di kawasan kompleks RSUP Dr Kariadi, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 15 Agustus 2024.  Polisi menyebut korban tewas usai menyuntikkan obat penenang di tubuhnya sendiri. ANTARA/Aji Styawan
Kasus PPDS Undip: Polisi Periksa 34 Saksi, Menkes Dilaporkan sampai Dekan Akui Ada Perundungan

Polda telah meminta keterangan 34 saksi dalam penyelidikan kasus dugaan perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK Undip.


Dirut RSHS Bandung Jelaskan Jam Kerja PPDS, Tugas Jaga Diatur Bergantian

16 jam lalu

Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Dirut RSHS Bandung Jelaskan Jam Kerja PPDS, Tugas Jaga Diatur Bergantian

Menurut Rachim, jam kerja harian mahasiswa PPDS di RSHS Bandung mulai dari pukul 07.00 hingga 15.30 WIB.


6 Fakta Kasus Perundungan PPDS di Undip

17 jam lalu

Seorang petugas keamanan berjalan di samping spanduk kampanye Gerakan Zero Bullying yang terpasang di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP), kawasan kompleks RSUP Dr Kariadi, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 15 Agustus 2024. Kepolisian masih menginvestigasi adanya dugaan perundungan di lingkungan PPDS yang menjadi penyebabnya mahasiswi ARL mengakhiri hidupnya. ANTARA/Aji Styawan
6 Fakta Kasus Perundungan PPDS di Undip

Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip) sedang disorot karena masalah perundungan.


Jalan Panjang Pemberantasan Judi Online, Mengapa Satgas Belum Tangkap Bandar Judinya?

17 jam lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Kordinasi Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkap 164 wartawan terlibat judi online dengan analisis transaksi keuangan mencapai Rp1,4 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jalan Panjang Pemberantasan Judi Online, Mengapa Satgas Belum Tangkap Bandar Judinya?

Pemberantasan judi online membutuhkan perjalanan panjang. Walau berjuta situs diblokir, bisnis haram ini tetap merajalela di Indonesia.


Dekan FK Unpad Sebut Jam Kerja Mahasiswa PPDS Diatur oleh Rumah Sakit, Bukan Fakultas

20 jam lalu

Ilustrasi surat keterangan sakit / sehat dari dokter. Nieuwsblad.be
Dekan FK Unpad Sebut Jam Kerja Mahasiswa PPDS Diatur oleh Rumah Sakit, Bukan Fakultas

FK Unpad selama ini menyekolahkan PPDS di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.