TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Yassar Aulia mengungkap dugaan ada perintah dari petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke manajemen Kala di Kalijaga untuk membatalkan diskusi ‘Marah-Marah kepada Private Jet dan Fufufafa.’ Diskusi itu diselenggarakan ICW, Kamis, 12 September 2024.
Namun Yassar tidak mengetahui siapa petinggi BUMN yang dimaksud. Yassar mendapat informasi bahwa sebelum pembatalan izin menyelenggarakan diskusi di Kala di Kalijaga tersebut, pihak manajemen menyebutkan ada petinggi BUMN yang melarang agar diskusi itu diadakan di area tersebut.
Kala di Kalijaga merupakan lahan dan bangunan milik Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Yassar menjelaskan, Kala di Kalijaga diminta untuk membatalkan izin penggunaan tempat itu atas perintah pimpinan BUMN tersebut. Kemungkinan besar, lanjut Yassar, pembatalan itu ada kaitannya dengan muatan diskusi yang akan dibawa oleh ICW.
“Pihak Kala yang menghubungi ICW, bahkan menyampaikan bahwa pembatalan dilakukan karena ada permintaan dari petinggi di BUMN, yang menyatakan substansi kegiatan yang akan diselenggarakan ICW tidak boleh dilakukan di lingkungan milik BUMN,” ungkap Yassar kepada Tempo, Senin, 16 September 2024.
Berkaitan dengan massa atau peserta yang datang ke forum diskusi, Yassar sebelumnya telah menjelaskan kepada pihak manajemen bahwa acara tersebut berupa diskusi biasa. Hal itu telah terbukti, saat diskusi berlangsung di GuYoNan Cafe, peserta diskusi yang datang ramai dan tertib.
“Terlihat kan kemarin, sekalipun ramai, tetapi masih dalam batas kerumunan yang wajar dan tidak ada ketertiban yang terganggu sama sekali,” ucap Yassar.
Namun pernyataan Yassar ditepis General Manager of Kala di Kalijaga, Dhanu. Dia membantah mendapatkan intervensi dari pemerintah, saat secara sepihak membatalkan diskusi terbuka bertajuk 'Marah-Marah Kepada Private Jet dan fufufafa” di Kala di Kalijaga Blok M, Jakarta Selatan, Kamis, 12 September 2024.
Dhanu membantah ada intervensi dari PERURI sebagai pemilik dari bangunan di area Kala di Kalijaga. Dhanu menyebut pembatalan acara yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW), hanya masalah teknis.
“Sebenarnya bukan masalah intervensi. Ini masalah teknis saja. Ini kok sewa 50 pack, tetapi yang repost di Instagram, di X, banyak sekali di luar. Disebutkan terbuka untuk umum. You kalau mau sewa, acara ramai, di stage lah. Bukan di indoor yang maksimal 50 orang,” ucap Dhanu kepada Tempo, Senin, 16 September 2024.
Pilihan Editor: KemenPPPA Minta Aparat Kepolisian Bergerak Cepat Tangani Kasus Kekerasan di Brandoville Studios
