Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daftar Proyek Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang Diduga Diatur Muhaimin Syarif

image-gnews
Tersangka penyuap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Muhaimin Syarif mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca penangkapan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024. KPK menahan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif terkait dugaan suap kepada mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba untuk menurus perizinan di lingkungan Pemprov Maluku Utara dengan memberikan uang Rp7 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka penyuap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Muhaimin Syarif mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca penangkapan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024. KPK menahan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif terkait dugaan suap kepada mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba untuk menurus perizinan di lingkungan Pemprov Maluku Utara dengan memberikan uang Rp7 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Ternate - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Muhaimin Syarif, terdakwa suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), ikut mengatur proses tender puluhan proyek pemerintah Provinsi Maluku Utara sejak 2021-2023. Muhaimin diduga mengerjakan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari nilai proyek Rp 100 juta hingga puluhan miliar dengan pembagian keuntungan dari 10-15 persen setiap pekerjaan.  

“Bahwa Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur Maluku Utara memerintahkan kepada Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Maluku Utara untuk menentukan rekanan proyek pengadaan barang dan jasa, untuk menentukan rekanan salah satunya adalah terdakwa dengan menjanjikan pembagian keuntungan proyek sebesar 10-15 persen,” kata JPU KPK saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Ternate, Rabu, 2 Oktober 2024. 

Berikut ini adalah daftar proyek Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari 2021-2023 yang diatur proses tender dan dikerjakan Muhaimin Syarif yang terungkap di persidangan, hari ini. 

Tahun Anggaran 2021 : 

  1. Pembangunan Bangunan Sekolah SMKN 29 Halmahera Selatan dengan nilai proyek Rp 121 juta di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang dikerjakan CV Andika Karya

Tahun Anggaran 2022 : 

  1. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Tidore Kepulauan dengan nilai kontrak 4,6 Miliar dikerjakan CV Dwi Tunggal Abadi.
  2. Pekerjaan pengadaan peralatan bantuan produksi mesin tempel bagi UMKM di Kabupaten Pulau Taliabu dengan nilai kontrak Rp 124 juta di dinas koperasi dan UMKM Provinsi Maluku Utara dan dikerjakan CV Anugrah Dwi Karma
  3. Pekerjaan pengadaan alat produksi mesin ketinting di Pulau Taliabu dengan nilai kontrak Rp 198 juta dikerjakan oleh CV anugrah bintara pratama
  4. Pembangunan jalan ruas jalan Kawalo-Waikoka Pulau Taliabu dengan nilai kontrak Rp 30,1 miliar dikerjakan PT Miranti Jaya Bali di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara
  5. Pembangunan Rumah Sakit Sofifi dengan nilai kontrak Rp 84,1 miliar di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan dikerjakan PT Karya Bisa 
  6. Pekerjaan mekanika di Dinas Kesehatan Provinsi dengan nilai kontrak Rp 39,5 miliar dikerjakan PT Karya Bisa
  7. Pekerjaan jalan ruas Wayatim, Bacan Timur Tengah, Halmahera Selatan di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dengan kontrak Rp 900 juta dan dikerjakan CV Karya Membangun.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tahun Anggaran 2023 : 

  1. Pematangan lahan PTIQ di Kota Sofifi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara dengan nilai Rp 2,2 miliar dan dikerjakan CV Permata Karya
  2. Pembangunan Drainase Perum ASN III Durian Kota Tidore Kepulauan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai Rp 1,6 miliar di perkim Provinsi Maluku Utara dengan CV Dwi Tunggal Abadi. 
  3. Pembangunan rumah susun guru dan tenaga pendidik di Dinas Perkim Provinsi Maluku Utara dengan nilai kontrak Rp 1,5 dan dikerjakan CV Dwi Tunggal Abadi
  4. Pembangunan jalan dan jembatan Kalumata Kota Ternate di Dinas PUPR dengan nilai kontrak Rp 4,1 miliar 

“Bahwa Abdul Gani Kasuba juga memerintahkan Ahmad Purbaya Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah agar mempermudah jalur proses pencairan proyek yang dikerjakan terdakwa,”ujar Jaksa Penuntut Umum KPK.

Pilihan Editor: Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, Polda Metro Jaya Tetapkan Tersangka Ketiga

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jaksa Batalkan Tuntutan terhadap Ibu Negara Korea Selatan atas Skandal Tas Mewah

1 jam lalu

Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee. Foto: Newsen.
Jaksa Batalkan Tuntutan terhadap Ibu Negara Korea Selatan atas Skandal Tas Mewah

Jaksa Korea Selatan memutuskan tidak menuntut Ibu Negara Kim Keon Hee atas tuduhan menerima hadiah secara tidak pantas tahun lalu, termasuk tas Dior


KPK Berharap Capim Terpilih Berintegritas, Eks Penyidik Sebut Ada Proses Politis

2 jam lalu

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2024. TEMPO/Defara
KPK Berharap Capim Terpilih Berintegritas, Eks Penyidik Sebut Ada Proses Politis

Tessa mengatakan, KPK berharap setelah nama 10 capim KPK ini diserahkan, para wakil rakyat di Komisi III dapat memilih yang terbaik.


Segini Harta Kekayaan Anggota DPR yang Pakai Kostum Ultraman Saat Pelantikan

3 jam lalu

Anggota DPR dari Dapil Jateng II, Jamaludin Malik, menggunakan kostum Ultraman saat menghadiri acara pelantikan anggota DPR, Selasa, 1 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Segini Harta Kekayaan Anggota DPR yang Pakai Kostum Ultraman Saat Pelantikan

Anggota DPR terpilih dari Partai Golkar mengenakan kostum Ultraman saat pelantikan anggota DPR periode 2024-2029.


Eks Ketua DPD Gerindra Muhaimin Syarif Kuasai Puluhan Proyek Pemerintah Provinsi Maluku Utara

5 jam lalu

Pihak swasta juga pengusaha tambang, Muhaimin Syarif, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024. Muhaimin Syarif, diperiksa sebagai tersangka pengembangan perkara OTT Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Ketua DPD Gerindra Muhaimin Syarif Kuasai Puluhan Proyek Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Mantan Ketua DPD I Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif alias Ucu, menguasai puluhan proyek di Maluku Utara.


Profil 10 Nama yang Lolos Calon Dewan Pengawas KPK

5 jam lalu

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi unjuk rasa bertajuk Timpuk Dinasti Mulyono di depan gedung KPK, Senin, 30 September 2024. Para aktivis memperingati pengesahan revisi UU KPK sebagai bentuk pembungkaman, pelemahan dan mematikan independensi KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi serta fungsi dari Aparat Penegak Hukum di Indonesia yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo. TEMPO/Imam Sukamto
Profil 10 Nama yang Lolos Calon Dewan Pengawas KPK

10 nama calon Dewan Pengawas KPK yang lolos seleksi telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Berikut profil singkatnya.


IPW dan TPDI Adukan Pemotongan Honor Hakim Agung ke KPK, Nilainya Mencapai Rp 90 Miliar

6 jam lalu

Sugeng Teguh Santoso. antaranews.com
IPW dan TPDI Adukan Pemotongan Honor Hakim Agung ke KPK, Nilainya Mencapai Rp 90 Miliar

Total potongan yang tidak jelas peruntukannya yakni sebanyak 25,95 persen dari total honorarium penanganan perkara (HPP) hakim agung.


Johan Budi Bicara Rencananya Setelah Gagal Seleksi Akhir Capim KPK

7 jam lalu

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi saat akan menjalani tes tertulis di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Panitia Seleksi (Pansel) melakukan tes tertulis untuk 236 calon Pimpinan KPK dan 146 calon Dewan Pengawas KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
Johan Budi Bicara Rencananya Setelah Gagal Seleksi Akhir Capim KPK

Karier Johan Budi sebagai anggota dewan tak berlanjut lantaran pada Pemilu 2024 dia gagal lolos ke Senayan.


KPK Periksa 2 Saksi dari Sarana Jaya Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah di Rorotan

7 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur memberikan keterangan pers penahanan tersangka kasus dugaan korupsi di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. KPK menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Jakarta, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada periode 2019-2020 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp233 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi dari Sarana Jaya Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah di Rorotan

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah DP nol rupiah oleh Sarana Jaya ini, KPK menduga terdapat kerugian negara/daerah Rp223 miliar.


10 Calon Dewas KPK Lolos Seleksi Akhir, dari Pensiunan Polri hingga Mertua Kiky Saputri

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terima nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Oktober 2024. Istimewa
10 Calon Dewas KPK Lolos Seleksi Akhir, dari Pensiunan Polri hingga Mertua Kiky Saputri

Pengumuman hasil akhir seleksi Calon Dewas KPK itu diumumkan melalui situs Kementerian Sekretariat Negara.


Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Kasus IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

7 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Kasus IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

KPK periksa 5 saksi itu untuk mendalami proses pemberian IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan peran mereka dalam pemberian IUP tersebut.