Ahad, Kota Tua Gelar Car Free Day  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anak bermain sepeda sewaan di kawasan Kota Tua, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    Seorang anak bermain sepeda sewaan di kawasan Kota Tua, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO Interaktif, Jakarta --Ahad, kawasan Kota Tua akan digelar car free day. Sejumlah kawasan akan ditutup dari lalu lintas kendaraan pada pukul 06.00 hingga 12.00. Penutupan akan dilakukan di JL. Kali Besar Timur, Jl.Kali Besar Timur 3, Jl. Kali Besar Barat, Jl. Kali Besar Timur 2, Jl. Kopi, Jl. Pintu Besar Timur, dan sekitarnya. 

    Kawasan Kota Tua dipilih Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Barat untuk acara car free day karena di kawasan ini angka polusi udara diatas ambang batas. "Tingkat polusi udara di kawasan itu tinggi," ujar Ketua Pelaksana, Zaki Reza, siang ini. 

    Mengenai pemilihan Kota Tua sebagai lokasi HBKB, Reza mengungkapkan karena di kawasan ini angka polusi udara diatas ambang batas. "Tingkat polusi udara di kawasan itu tinggi," ujarnya. Ia menjelaskan, untuk kadar NO2 saja di kawasan tersebut tercatat 9892 Ug/NM3. Sementara ambang batas kualitas udara sebesar 9250 Ug/Nm3. Kadar CO sebesar 11.227 Ug/Nm3, sementara ambang batas kualitas udara yang layak adalah 9.000 Ug/Nm3.

    Namun Reza mengaku, berdasarkan gelaran HBKB sebelumnya, kegiatan ini tidak terlalu efektif dalam meningkatkan kualitas udara di sekitaran Kota Tua. "Data HBKB 2008 di Kota Tua, penurunan angka polusi hanya berkisar satu persen. Jadi ya bisa dikatakan tidak terlalu efektif," ujarnya. 

    Meskipun demikian, ia mengatakan, acara seperti ini diperlukan sebagai bentuk kampanye untuk menumbuhkan kesadaran terhadap kualitas lingkungan yang semakin menurun. "Paling tidak kami sudah mengkampanyekan pentingnya lingkungan yang bersih," ujar Zaki.


    FEBRIYAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.