Kasus RS Sumber Waras, Ahok Tuding Pejabat BPK Incar Dirinya

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta, melantik 234 PNS di Balai Kota, 6 November 2015. TEMPO/Bagus Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa ada pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menginginkan dia tidak lagi menjabat sebagai gubernur. "Mereka itu tendensiusnya memang pengen saya tidak jadi gubernur. Saya pikir BPK DKI sudah jelas tendensius. Membuat kami ‘skak-ster," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Selasa, 24 November 2015.

Menurut Ahok, karena keputusannya membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras sulit diorek-orek kesalahannya, BPK sengaja memancing emosi agar Ahok menolak untuk diperiksa. "Dia tahu Ahok orangnya emosional. Kalau digituin pasti ngamuk-ngamuk, pasti marah-marah, langsung dinilai tidak kooperatif kan. Dia bisa pidanakan saya lho. Kalau dipidana, DPRD akan memecat saya," kata Ahok.

Ahok mengatakan di BPK, kemarin, Biro Komunikasi dan Informasi Masyarakat DKI Jakarta dilarang merekam pemeriksaan yang mesti dijalani Ahok. "Staf saya mau masuk bantuin cari berkas yang ditanya juga enggak boleh. Saya mana tahu berkas begitu banyak, segepok," kata Ahok.

Selain itu, menurut Ahok, BPK juga tidak mengizinkan Biro Hukum DKI Jakarta untuk membantunya menjelaskan isi dari berita acara pemeriksaan (BAP) yang harus ditandatanganinya. "Begitu sudah selesai BAP nih, delapan lembar, saya suruh staf hukum saya membaca yang tersirat dan tersurat, ada jebakan atau tidak, enggak boleh," ujar Ahok.

Karena Ahok merasa dirinya dijebak BPK, Ahok sengaja menahan kekesalannya dan tetap kooperatif selama menjalani pemeriksaan. "Makanya kemarin saya keluar, saya senyum-senyum saja kan. Kalau saya ribut di luar gimana? Dibilang menghina BPK. Dalam hati saya, kena lo," katanya.

Ahok menambahkan, apabila BPK serius mencari fakta mengenai tendensiusnya BPK DKI dalam mengaudit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, BPK harus berani membuka video pemeriksaannya kepada masyarakat. "Sekarang saya tantang BPK, mari buka ke publik. Kalau dibuka, semua orang akan menilai tendensius atau tidak. Tapi buat yang suka ngata-ngatain saya, hey, aku sudah sembuh ya, sudah bisa mengendalikan diri keluar kata-kata toilet. Terima kasih," katanya.

Kemarin, selama sembilan jam, Ahok diperiksa BPK terkait dengan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang menurut BPK DKI Jakarta merugikan negara sebesar Rp 181 miliar. Setelah diperiksa, Ahok mengaku menikmati pemeriksaan yang dijalaninya. Ahok pun sempat meminta maaf karena telah berprasangka buruk kepada BPK. Selain itu, Ahok mengaku banyak belajar dari BPK tentang sistem administrasi keuangan yang disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta yang diakuinya salah.

ANGELINA ANJAR SAWITRI






Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

2 hari lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

2 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

2 hari lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

4 hari lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

5 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

7 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

7 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

7 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

10 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia memiliki tiga prestasi dalam mengahadapi pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 itu.


Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

11 hari lalu

Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

Anies Baswedan memasukkan kampung kota dalam regulasi baru. Menurut dia, tidak ada terminologi kampung dalam aturan lama tata ruang tahun 2014.