Tak Bayar Sewa, 138 KK di Rusun Jatinegara Barat Kena Tegur  

Reporter

Suasana Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jatinegara, di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, 20 Agustus 2015. Gedung yang mirip dengan Apartemen tersebut disiapkan oleh pemerintah Jakarta untuk warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 138 keluarga mendapat surat teguran pertama dari pengurus Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat karena tak kunjung membayar uang sewa unit. Surat teguran pertama ini diberikan Selasa hingga Jumat kemarin.

"Yang mendapat surat teguran adalah yang sudah nunggak tiga bulan hingga delapan bulan. Yang baru sebulan dua bulan tidak kami tegur," ujar Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat Vita Nurviatin saat dihubungi Tempo, Ahad 21 Agustus 2016.

Para penghuni yang mendapat surat teguran diberi waktu selama 3 hari sejak surat datang untuk membayar uang sewa. Jika tak kunjung membayar juga, surat teguran kedua akan diberikan.

Duma mengatakan jika pada hari Senin besok, surat teguran kedua bagi yang belum juga membayar akan mulai diberikan. "Ada yang bahkan belum pernah bayar sejak rusun tak digratiskan lagi pada bulan Desember tahun lalu," kata dia.

Pemberian surat teguran ini, kata Vita, sudah sesuai prosedur dan bertujuan agar penghuni rusunawa lebih peduli membayar sewa.

Menurut Vita, surat teguran itu tak serta merta diberikan. Pengelola telah memeriksa dan menanyai para penghuni, alasan masih menunggak. Padahal seharusnya, sesuai perhitungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tiap keluarga dianggap memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar uang sewa.

"Kalau ada yang memang benar-benar tak mampu bayar, kami bantu dulu," kata dia.

Beberapa di antara penghuni itu memang ada yang akhirnya tak bisa bekerja sejak pindah ke rusunawa. Namun banyak pula yang mampu, namun tetap tak mau membayar. Saat ini pengelola masih mendata penghuni mana yang memang tak mampu dan mana yang bandel.

Jika hingga surat teguran kedua tak dipatuhi, Vita mengatakan tindakan tegas akan diambil. Penghuni tidak langsung diminta keluar, namun unitnya akan ditahan arus listriknya. "Kami akan tahan supaya dia tak bisa isi voucher listrik," kata dia.

Biaya sewa di Rusunawa Jatinegara Barat mulai diberlakukan pada Desember 2015. Sebelumnya, selama tiga bulan biaya sewa gratis karena warga Kampung Pulo baru masuk. Biaya per bulannya, mencapai Rp 300 ribu. Walau begitu, biaya ini masih sering dianggap terlalu berat oleh penghuni.

"Uang itu belum termasuk biaya air yang sekitar Rp 200 sebulan. Belum lagi listrik voucher juga bayar lagi," kata Tayim, 38 tahun, salah satu penghuni saat ditemui di lokasi rusunawa.

Walau masih mampu membayar uang sewa, Tayim mengatakan biaya itu terlalu berat. Ia harus membiayai anaknya yang sudah masuk SMA dan SD. Apalagi ia hanya bekerja sebagai pedagang sayur keliling.

"Kalau dulu di rumah (Kampung Pulo), walau penghasilan dikit ga kepikiran uang sewa. Tapi sekarang lokasi rumah saya sudah jadi jalan raya," kata dia.

Rusunawa Jatinegara Barat dibuat sebagai relokasi warga Kampung Pulo yang tanahnya digusur untuk normalisasi Kali Ciliwung. Sempat terjadi penolakan besar-besaran saat penggusuran dilakukan. Namun pada Agustus 2015, penduduk Kampung Pulo sudah mulai menempati rusunawa yang terdiri dari dua tower 18 lantai itu.

EGI ADYATAMA

KOREKSI : Naskah berita ini sudah diubah pada Minggu, 21 Agustus 2016 memperbaiki nama narasumber Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat Vita Nurviatin. Terimakasih. 






24 KK Tergusur Proyek Sodetan Kali Ciliwung, Dipindahkan ke Rusun dengan Skema Sewa

5 hari lalu

24 KK Tergusur Proyek Sodetan Kali Ciliwung, Dipindahkan ke Rusun dengan Skema Sewa

DKI Jakarta memindahkan sebanyak 24 kepala keluarga (KK) karena terkena dampak proyek sodetan Kali Ciliwung ke rumah susun (rusun) dengan skema sewa.


Terduga Pelaku Pencabulan di Rusun Marunda Hapus Data di Laptop dan Ponsel

10 hari lalu

Terduga Pelaku Pencabulan di Rusun Marunda Hapus Data di Laptop dan Ponsel

Terduga pelaku pencabulan anak di Rusun Marunda sempat menghapus sejumlah data di ponsel dan laptop sebelum dibawa ke Polres Jakarta Utara.


Polres Jakarta Utara Masih Periksa Terduga Pencabulan Anak di Rusun Marunda

14 hari lalu

Polres Jakarta Utara Masih Periksa Terduga Pencabulan Anak di Rusun Marunda

Polres Jakarta Utara belum mau membeberkan hasil pemeriksaan dugaan pencabulan anak di rumah susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.


Politikus PSI MInta Relokasi Warga Terdampak Sodetan Ciliwung Berlangsung Humanis

19 hari lalu

Politikus PSI MInta Relokasi Warga Terdampak Sodetan Ciliwung Berlangsung Humanis

Wali Kota Jaktim memastikan warga ber-KTP DKI yang terdampak proyek Sodetan Ciliwung direlokasi ke Rusun Cipinang Besar Utara.


Warga Rusun Ujung Menteng Minta JakWifi, Mengadu di Jaki

22 hari lalu

Warga Rusun Ujung Menteng Minta JakWifi, Mengadu di Jaki

Sebagai pengelola Rusun Ujung Menteng, Pemprov DKI Jakarta diharapkan menyediakan fasilitas JakWifi.


Pemkot Jakarta Timur Gusur 52 Warga Terdampak Proyek Sodetan Ciliwung

23 hari lalu

Pemkot Jakarta Timur Gusur 52 Warga Terdampak Proyek Sodetan Ciliwung

Pemerintah Kota Jakarta Timur menggusur 52 warga yang terdampak proyek Sodetan Ciliwung. Selama ini mereka tinggal di 59 bangunan ilegal.


Jakpro Tunggu Kejelasan dari Dispora tentang Lahan Kampung Susun Bayam

48 hari lalu

Jakpro Tunggu Kejelasan dari Dispora tentang Lahan Kampung Susun Bayam

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengkalim hingga kini pihaknya masih menunggu kejelasan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI tentang lahan lokasi Kampung Susun Bayam.


Anies Baswedan Barter Lahan, DKI akan Tindaklanjuti Rencana Pembangunan Rusun Setelah Penyerahan Aset

57 hari lalu

Anies Baswedan Barter Lahan, DKI akan Tindaklanjuti Rencana Pembangunan Rusun Setelah Penyerahan Aset

Pemerintah DKI akan menindaklanjuti rencana pembangunan rusun di lahan hasil barter di era pemerintahan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.


Dinas Perumahan DKI: Anggaran Pembangunan Rusun di Jagakarsa Rp 217 Miliar

57 hari lalu

Dinas Perumahan DKI: Anggaran Pembangunan Rusun di Jagakarsa Rp 217 Miliar

Rusun di Jagakarsa ini akan terdiri dari tiga tower dan 723 unit


Anies Baswedan Barter Lahan DKI di Menteng Atas, Swasta Butuh untuk Bangun Kantor

58 hari lalu

Anies Baswedan Barter Lahan DKI di Menteng Atas, Swasta Butuh untuk Bangun Kantor

Mantan Gubernur Anies Baswedan memutuskan barter lahan DKI dengan tanah swasta. Salah satu pertimbangannya adalah permohonan swasta membeli jalan DKI.