TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta inkumben, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terus memprotes tindakan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, yang merombak rencana anggaran atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017.
"Januari nanti sudah ketok palu (APBD 2017), APBD kita cacat ini," ujar Ahok di Rumah Lembang, Kamis, 24 November 2016.
Ahok geram lantaran Soni merombak total rencana APBD 2017 yang sebelumnya telah ia susun dari jauh hari. Ahok menyebutkan APBD 2017 bisa saja akan cacat jika rencana Soni diteruskan. Soni mengubah besaran anggaran menjadi Rp 70,28 triliun atau naik Rp 7,37 triliun dibanding rencana awal.
Ahok menyindir, jika semua Plt di berbagai daerah dapat mengubah KUA-PPAS, APBD di daerah yang sedang menggelar pilkada akan cacat. Karena itu, ia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memberi putusan atas gugatannya terhadap sejumlah pasal yang mewajibkan calon petahana cuti kampanye. "Itu pandangan kami," ucap dia.
Ahok menyebutkan masalah ini yang dari dulu dikhawatirkan. Dia akan menunggu putusan dari MK terkait dengan kewajiban cuti kampanye. "Saya yang taat konstitusi, bawa masalah ini ke MK dikritik, seolah-olah saya orang yang kampanye enggak mau cuti," tutur dia.
Satu di antara materi yang diajukan kepada MK, yakni kewenangan Plt Gubernur membuat APBD DKI Jakarta. Menurut Ahok, seorang Plt seharusnya tak diperkenankan mengubah atau membuat APBD.
Sebelumnya, Soni mengatakan terdapat perbedaan total RAPBD 2017 yang disusun pihaknya dengan rancangan yang pada akhirnya disepakati bersama DPRD. Soni awalnya mengajukan Rp 68,75 triliun, lalu disepakati menjadi Rp 70, 28 triliun.
Adapun dana yang ditambah adalah pada anggaran belanja langsung. Yang terbesar anggaran belanja pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman Rp 300 miliar. Selain itu, ada anggaran untuk Bamus Betawi dan anggaran kenaikan gaji guru.
AVIT HIDAYAT
