TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengatakan penarikan tunai dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat ini tidak diperbolehkan. Namun faktanya tetap saja terjadi kebocoran karena ada toko yang bersedia melayani pemegang kartu untuk menarik dana secara tunai.
Menurut Sandiaga Uno, pada masa kepemimpinannya nanti, ia akan memberlakukan KJP Plus di mana pemegang kartu secara legal bisa menarik uang tunai. Dengan demikian tidak ada lagi permainan di belakang sehingga semua transaksi dapat diawasi. "Setelah Oktober nanti baru dibicarakan, tapi yang terjadi hari ini sama seperti apa yang kami terima masukan selama kampanye," katanya, Kamis, 6 Juli 2017.
Sebelumnya, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan dugaan penyalahgunaan dan KJP. Dugaan itu muncul karena ada sejumlah toko yang melayani penarikan tunai untuk pemegang kartu KJP. Djarot berencana melaporkan toko-toko kepada polisi. Sedangkan bagi masyarakat yang terbukti melakukan penarikan tunai, KJP yang mereka pegang akan dicabut. “Begitu ditarik tunai, langsung cabut,” ujarnya.
Djarot menerangkan, transaksi KJP dilakukan secara nontunai demi menghindari penyalahgunaan program bantuan untuk siswa itu. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, saat ini terdapat 792 ribu pemegang KJP.
Sandiaga menjelaskan, siswa membutuhkan uang bukan hanya untuk membeli sepatu, tas, juga perlengkapan sekolah. Karena itu pemegang KJP perlu diberi hak untuk mencairkan dana. "Mereka dalam keadaan sangat sulit sehingga untuk transport, sarapan pagi anaknya sendiri harus diberikan lah," kata dia.
Untuk mengawasi penggunaan dana KJP, Sandiaga Uno berencana membuat aplikasi digital yang dapat mencatat aliran kas dana yang disalurkan. "Ada fitur teknoligi dan digital di situ," ucapnya.
CHITRA PARAMAESTI | WULAN NOVA SINTA | SSN
