Soal Penutupan Hotel Alexis, Anies: Tidak Perlu Didesak

Reporter:
Editor:

Tempo.co

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi di depan Hotel Alexis, Pademangan, Jakarta Utara tampak seperti biasa, lenggang. Tidak ada tanda-tanda akan aksi massa atau demonstrasi pada 19 Oktober 2017. TEMPO/Dewi

    Kondisi di depan Hotel Alexis, Pademangan, Jakarta Utara tampak seperti biasa, lenggang. Tidak ada tanda-tanda akan aksi massa atau demonstrasi pada 19 Oktober 2017. TEMPO/Dewi

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tidak akan mengingkari janjinya untuk menutup Hotel Alexis. Rencana tersebut pernah disampaikan Anies pada saat masa kampanye jika memenangi pemilihan kepala daerah DKI. Meski begitu, Anies belum menjelaskan secara detail rencana tersebut.

    "Tidak perlu didesak. Itu rencana kok," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.

    Pada masa kampanye pilkada DKI 2017, Hotel Alexis ramai diperbincangkan karena Hotel Alexis diduga menjalankan bisnis prostitusi. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang saat itu masih mejabat Gubernur DKI, menyatakan pemerintah daerah tidak bisa menutup tempat itu karena tuduhan tersebut belum bisa dibuktikan.

    Baca: Janji Anies-Sandi Menutup Alexis, Apa Tantangannya?  

    Baik Anies dan Sandi justru menjadikan pernyataan Ahok tersebut senjata pada saat debat kandidat tersebut. Keduanya menyatakan siap menutup tempat hiburan itu jika nanti terpilih untuk memimpin Jakarta.

    Namun sampai saat ini, Anies belum memberikan kepastian yang jelas soal rencana tersebut. Anies ataupun wakilnya, Sandiaga Uno memilih irit bicara setiap kali ditanya soal penutupan Hotel Alexis oleh awak media.

    Padahal, rencana penutupan tersebut sempat mengundang perhatian masyarakat baik yang pro maupun kontra. Forum Masyarakat Jakarta Utara (Formaju) pernah berencana untuk berdemonstrasi untuk segera menutup Alexis, namun aksi tersebut batal.

    Anies mengatakan sudah membicarakan rencana tersebut kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) soal rencananya itu. "Sudah dong," ujar Anies.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.