Begini Polisi Kerahkan 1.000 Personel Buru Begal Jalanan di DKI

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi penjambretan. dailyhunt.in

    Ilustrasi penjambretan. dailyhunt.in

    TEMPO.CO, Jakarta - Polisi mengerahkan 1.000 personel untuk menjalankan operasi kewilayahan mandiri untuk memburu begal jalanan, termasuk pelaku penjambretan, di Ibu Kota. Operasi gabungan ini sehubungan dengan operasi serentak untuk menangkap para pejambret dan begal yang berkeliaran di seluruh kawasan DKI.

    "Personel yang dilibatkan 1.000 anggota dari Polda Metro Jaya dan polres," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Raden Prabowo Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya, Selasa malam, 3 Juli 2018, soal detil operasi sergap begal jalanan tersebut.


    Baca : Operasi Serentak Buru Penjambret dan Begal, Semua Polres Bergerak

    Operasi kewilayahan mandiri berlangsung sejak kemarin malam, 3 Juli 2018. Menurut Argo, personel yang diterjunkan merupakan gabungan dari jajaran polda dan seluruh kepolisian resor yang tergabung di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    Operasi ini juga bertujuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan menjelang pelaksanaan Asian Games pada Agustus 2018 nanti. "Ini operasi mandiri untuk mencegah dan menangkap pelaku kejahatan jalanan," ujarnya.

    Argo menyampaikan, polisi telah membentuk 16 tim untuk operasi ini. Rinciannya, yakni 13 tim dari polres dan tiga tim polda. Adapun Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis memerintahkan polisi menembak pejambret dan pelaku begal yang melawan.

    "Perintah Kapolda Metro Jaya tembak bila melawan petugas," Argo menegaskan.

    Simak juga : Kisah Sedih Korban Penjambretan yang Tewas di Cempaka Putih

    Argo juga menuturkan operasi dilakukan lantaran terjadi sejumlah kasus penjambretan dan begal di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kasus penjambretan terbaru terjadi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Barat, Ahad kemarin. Korbannya adalah penumpang ojek online bernama Warsilah.

    Sebelum kasus penjambretan yang menimpa Warsilah, dua kasus begal atau kejahatan jalanan juga menimpa pesepeda bernama Robertus Soutwell Bougie Hartono dan Direktur Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.