Enam SPBG Jakpro Terancam Tutup, Penyebabnya?

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melayani sejumlah antrean Bajaj dan angkutan umum untuk mengisi bahan bakar gas di Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) milik Perusahaan Gas Negara (PGN) dikawsan Monas, Jakarta, 20 Oktober 2015. TEMPO/Amston Probel

    Petugas melayani sejumlah antrean Bajaj dan angkutan umum untuk mengisi bahan bakar gas di Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) milik Perusahaan Gas Negara (PGN) dikawsan Monas, Jakarta, 20 Oktober 2015. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Enam stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) milik PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terancam tutup sementara. Rencana penutupan stasiun BBG itu disebabkan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan toll fee atau biaya pengangkutan gas bumi.

    Baca: Ini Alasan Anies Baswedan Ganti Dua Direktur Jakpro

    Saat ini, ada sebanyak 21 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang aktif di Jakarta. Tujuh dari jumlah SPBG tersebut merupakan milik PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui anak perusahannya PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP).

    Dari tujuh SPBG ini, enam SPBG bekerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan satu SPBG dengan PT Pertamina. Enam dari tujuh SPBG tersebut kini terus mengalami kerugian sekitar Rp370 dari setiap satu liter setara premium (LSP) bahan bakar gas (BBG) yang terjual.

    Pangkal persoalannya, enam SPBG yang bekerja sama dengan PGN terkendala perihal dolar dan toll fee. Dalam perjanjian kemitraan itu tertuang JUP membeli gas dari PGN dengan menggunakan mata uang dolar. Apabila mengacu nilai tukar rupiah terhadap dolar pada Senin, 27 Agustus 2018, rupiah berada di level Rp14.609.

    Direktur Utama JUP, Chairul Hakim mengatakan nilai keekonomian bisnis BBG yang bekerja sama dengan PGN akan menguntungkan bila harga dolar hanya berada di kisaran Rp 13.000-Rp 13.500. Dia menyayangkan penggunaan mata uang dolar tersebut tetap dipertahankan. Padahal JUP dapat membeli gas dari Pertamina untuk satu SPBG-nya dengan memakai mata uang rupiah.

    "Kita rugi operasi. Kita sudah buat surat ke PGN tembusan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jika terus-terusan begini kita tutup dulu karena kita enggak mungkin. Rugi kan," kata Chairul, Minggu 26 Agustus 2018.

    Baca: Anies Baswedan Tunjuk Eks Direktur Saratoga Jadi Direksi Jakpro

    Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan tertulis toll fee atau pengangkutan gas bumi dibebaskan dari biaya.

    “Pengangkutan gas bumi untuk keperluan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa compressed natural gas (CNG) dibebaskan dari biaya pengangkutan gas bumi,” tulis Pasal 15 Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2017.

    JUP mencatat, pemerintah menetapkan harga BBG wilayah Jakarta di level Rp 3.100 per LSP. Semisal US$1 di level Rp14.500 maka JUP membeli gas ke PGN dengan nilai Rp2.850 per LSP. Kendati tercatat ada keuntungan Rp250 per LSP dari penjualan BBG.

    Namun, ongkos pemeliharaan dan biaya operasi dari setiap LSP mencapai Rp 620 sehingga membuat anak perusahaan Jakpro itu merugi sekitar Rp 370 per LSP. "Beli gas ke Pertamina hanya Rp 2.200 per LSP," sebutnya.

    Dia menyebutkan yang membuat harga gas dari PGN lebih mahal dibandingkan dengan Pertamina, yaitu keberadaan toll fee yang menetapkan harga senilai Rp750 per m3.

    PGN sebenarnya menjual gas hanya dengan senilai Rp 2.100 per LSP. Akan tetapi, nilai ini menjadi membengkak karena terkena biaya toll fee menjadi Rp2.850 per LSP. "Kami berharap toll fee dihapuskan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2017. Kami akan konsolidasi dengan Kementerian ESDM dan PGN," kata Dirut JUP, anak perusahaan Jakpro.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.