TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen bukan kebijakan sepihak Pemprov DKI. Menurut Riza, Pemprov DKI sudah menggelar rapat dengan unsur pengusaha soal kenaikan ini.
"Waktu rapat sebelumnya sebetulnya pengusaha tidak keberatan naik sampai angka 5 persen, gitu. Makanya akhirnya Pemprov memutuskan ada kenaikan sampai 5,1 persen," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Desember 2021.
Wagub DKI Riza berharap unsur pengusaha dapat menerima keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan UMP 2022 sebesar 5,1 persen. Sebab jika mengacu pada keputusan sebelumnya yang hanya naik 0,85 atau Rp38 ribu, bakal memberatkan unsur buruh.
"Kan tidak adil, tidak bijak. Berarti kan di bawah angka pertumbuhan ekonomi, di bawah angka inflasi," kata Riza.
Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mempertanyakan dasar keputusan Gubernur Anies Baswedan merevisi UMP DKI 2022. Menurut dia, Anies mengubah UMP DKI 2022 tanpa melalui sidang Dewan Pengupahan.
"Kami harapkan bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Pengupahan seharusnya Pak Anies sudah bisa mengakomodir dan menyesuaikan itu," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 18 Desember 2021.
Kadin DKI termasuk dalam anggota Dewan Pengupahan dalam merapatkan nilai UMP 2022. Diana menceritakan Dewan Pengupahan menggelar rapat finalisasi pada 15 November 2021.
Dalam rapat ini, rapat memutuskan UMP DKI 2022 hanya naik Rp 37 ribu, yakni dari Rp 4.416.186,548 menjadi Rp 4.453.935,536. Diana menuturkan penghitungan kenaikan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Namun, anggota Dewan Pengupahan dari unsur pekerja mengusulkan agar nilai UMP dinaikkan lagi sekitar Rp 20 ribu menjadi Rp 4.473.845. Anies Baswedan lantas melayangkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah agar meninjau kembali formula penetapan UMP.
Baca juga: Wagub DKI Ajak Musyawarah Soal Revisi UMP DKI 2022, Apindo: Ngapain
