Kaleidoskop 2021: Sengketa Lahan Rocky Gerung hingga 4 Tahun Anies Baswedan

2. Formula E

Masih di September 2021, isu Formula E mencuat lagi di Ibu Kota. Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta tiba-tiba mengajukan hak interpelasi. Tujuannya agar Gubernur Anies Baswedan menjelaskan secara detail rencana penyelenggaraan balap mobil listrik internasional itu.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengaku tak mempersoalkan penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Asalkan pemerintah DKI Jakarta tidak menggunakan APBD, melainkan dana sponsor dari pihak swasta.

"Selama teman-teman percaya bahwa Formula E mampu mendatangkan keuntungan, silakan jalankan, tapi jangan menggunakan APBD," ucap dia dalam diskusi daring, Rabu malam, 1 September 2021.

Tak lama setelah itu, Pemut Aryo Wibowo dicopot dari posisinya sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI. Pemut kini menjabat Kepala Perwakilan BPK Aceh. Kursi Kepala Perwakilan BPK DKI diduduki Dede Sukarjo, mantan Kepala Auditoriat V.A BPK.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI Selvia Vivi Devianti mengatakan bahwa penggantian ini merupakan mutasi dan rotasi yang biasa terjadi dalam organisasi.

"Itu upaya meningkatkan kinerja pejabat dan bentuk penyegaran dalam organisasi," kata dia kepada Tempo, Jumat malam, 17 September 2021.

Saat Pemut menjabat, BPK DKI menyoroti sejumlah laporan keuangan DKI pada 2019 dan 2020. Salah satu yang ramai dibicarakan publik adalah soal laporan keuangan DKI 2019 atas anggaran Formula E.

BPK DKI menyoroti studi kelayakan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota selama 2020-2024. BPK menilai negosiasi Jakpro soal status kerja sama dan pendanaan Formula E belum maksimal.

Belum ada kejelasan mengenai pembagian pendanaan yang dapat membebani APBD DKI. BPK menyebut pendanaan dari pihak ketiga dapat menjadi alternatif.

Hasil audit BPK DKI terhadap laporan keuangan DKI 2020 salah satunya tentang pemborosan pembelian rapid test dan masker N95 oleh Dinas Kesehatan DKI.

Ada juga Pemerintah DKI kelebihan membayar gaji PNS yang sudah pensiun dan meninggal. BPK DKI mendapati Pemerintah DKI masih menyalurkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada siswa yang sudah lulus sekolah.

Soal interpelasi Formula E hingga hari ini tak terwujud di DPRD DKI. Saat PDIP dan PSI menyatakan akan melakukan interpelasi, 7 fraksi di DPRD DKI bertemu dengan Gubernur DKI Anies Baswedan di Taman Suropati.

Tujun fraksi yaitu PKS, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB-PPP, Demokrat, dan PAN menurut politikus Gerindra Syarif sudah memiliki sikap sebelum adanya pertemuan dengan Anies Baswedan yaitu menolak interpelasi.

Meski tak didukung mayoritas fraksi, Bamus DPRD DKI kemudian menetapkan jadwal rapat paripurna soal penyampaian usul interpelasi. Hal ini kemudian menjadi gaduh lantaran Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dianggap menyisipkan agenda soal interpelasi tersebut.

Rapat paripurna soal usul interpelasi itu pun digelar pada 28 September 2021. Namun rapat ini gagal kuorum lantaran tujuh fraksi memboikotnya. Meski demikian, pembacaan pandangan soal interpelasi Formula E tetap dibacakan dua fraksi pengusul yaitu PDIP dan PSI.

Baca: DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Interpelasi, Anies Baswedan: Kita Lihat Saja

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya